Breaking News

Direktur Utama Sritex Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sel, 10 Jun 2025

menalar.id,. – Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh Bank BJB dan Bank DKI kepada perusahaan tekstil tersebut. Iwan tiba di Gedung Bundar Kejagung pada Selasa pagi (10/6/2025) pukul 09.30 WIB dengan mengenakan kemeja batik dan jaket cokelat. Pemeriksaan masih berlangsung hingga sore hari.

“Ya saya ke sini untuk memenuhi panggilan dari Kejagung,” ujar Iwan.

Ia mengaku membawa dokumen perusahaan yang diminta penyidik, namun belum mengetahui detail materi pemeriksaan. “Ya sekarang belum tahu ya, nanti seperti apa,” tambahnya.

Dicegah Ke Luar Negeri

Iwan membenarkan bahwa dirinya terkena pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 19 Mei 2025. Menanggapi hal ini, ia menyatakan legowo dalam hal ini.

“Ya enggak apa-apa. Itu kan untuk mempermudah ya dan mempercepat proses. Saya enggak ada masalah,” ungkapnya.

Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan kredit oleh Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex dan anak perusahaannya. Penyidik sedang menelusuri aliran dana dan proses pemberian fasilitas kredit tersebut.

Kakak Kandung Sudah Jadi Tersangka

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan kakak Iwan Kurniawan, Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama (2014-2023) dan kini Komisaris Utama Sritex -sebagai tersangka pada (22/5/2025). Iwan Kurniawan sendiri pernah menjalani pemeriksaan pada (2/6/2025) sebagai saksi untuk tiga tersangka.

1. Iwan Setiawan Lukminto (Komisaris Utama Sritex)

2. Zainuddin Mappa (eks Direktur Utama Bank DKI)

3. Dicky Syahbandinata (eks Pemimpin Divisi Korporasi Bank BJB)

Kredit Bermasalah Rp3,5 Triliun

Penyidik menduga adanya pelanggaran hukum dalam pemberian kredit kepada Sritex yang saat itu berstatus perusahaan berisiko tinggi. Meski demikian, beberapa bank tetap mencairkan kreditnya.

Total kredit bermasalah yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 mencapai Rp3,5 triliun, terdiri dari:

– Rp395,6 miliar dari Bank Jateng

– Rp543,9 miliar dari Bank BJB

– Rp149 miliar dari Bank DKI

– Rp2,5 triliun dari kredit sindikasi BRI, BNI, dan LPEI

Kejagung juga telah memeriksa sejumlah pihak dari BRI dan BNI terkait kasus ini. Pemeriksaan terhadap Iwan Kurniawan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap aliran dana dan pertanggungjawaban kredit bermasalah tersebut.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Frustasi Tak Ditanggapi Polisi, Korban KDRT di Bekasi Lari ke Damkar

    Frustasi Tak Ditanggapi Polisi, Korban KDRT di Bekasi Lari ke Damkar

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Seorang ibu rumah tangga berinisial D (26) di Bekasi Selatan terpaksa melapor ke petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) setelah laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukannya ke kepolisian tidak kunjung mendapat tindak lanjut. Perempuan itu bahkan mengaku sempat berniat bunuh diri akibat frustasi menghadapi proses hukum yang berlarut-larut. D menceritakan bahwa dia telah […]

  • UMKM dan Pemandu Wisata Jabar Terdampak Aturan Study Tour

    UMKM dan Pemandu Wisata Jabar Terdampak Aturan Study Tour

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Para pekerja di sektor pariwisata Jawa Barat mulai merasakan dampak dari larangan kegiatan study tour yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aturan ini berlaku sejak Mei 2025 dan membuat banyak pelaku wisata kesulitan karena orderan menjadi sepi. Larangan ini tertulis dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA. Salah satu poinnya menyebut bahwa sekolah […]

  • Israel: Gaza Lapar Bukan karena Kami, Tapi karena Hamas dan PBB

    Israel: Gaza Lapar Bukan Salah Kami, Tapi karena Hamas dan PBB

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Israel bantah tudingan atas penyebab kelaparan di Jalur Gaza. Hal ini dilakukan setelah Israel mendapat kritik tajam dari berbagai komunitas dan lembaga internasional. Juru Bicara Pemerintah Israel David Mencer, menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan “sudah mengalir ke Gaza”. Kemudian, ia menuding Hamas sebagai dalang di balik krisis kemanusiaan yang terjadi. “Tidak ada kelaparan […]

  • PDIP Peringati Kudatuli, Desak Pengakuan HAM Berat

    PDIP Peringati Kudatuli, Desak Pengakuan HAM Berat

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memperingati peristiwa Kudatuli yang terjadi 29 tahun lalu. Tahun ini, peringatan digelar dengan tabur bunga dan doa bersama di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat (27/7/2025). Kudatuli adalah singkatan dari “Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli”, sebuah tragedi politik yang terjadi pada 1996 saat masa pemerintahan […]

  • BPMI Kembalikan Kartu Pers Istana Reporter CNN Indonesia

    BPMI Kembalikan Kartu Pers Istana Reporter CNN Indonesia

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (BPMI) Yusuf Permana akhirnya mengembalikan kartu identitas pers Istana milik reporter CNN Indonesia TV, Diana Valencia. Kartu itu diserahkan langsung oleh Yusuf kepada Diana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025). Penyerahan juga disaksikan Pemimpin Redaksi CNN TV Titin Rosmasari dan Wakil Ketua Dewan […]

  • Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak.

    Krisis Populasi! China Beri Subsidi Tunai untuk Kelahiran Anak

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak. Hal ini sebagai langkah untuk mengatasi tren penurunan angka kelahiran yang terus berlangsung selama tiga tahun terakhir. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko jangka panjang terhadap perekonomian. Terutama akibat berkurangnya jumlah penduduk usia produktif dan penurunan populasi secara keseluruhan. […]

expand_less