Breaking News

Israel: Gaza Lapar Bukan Salah Kami, Tapi karena Hamas dan PBB

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 24 Jul 2025

menalar.id – Pemerintah Israel bantah tudingan atas penyebab kelaparan di Jalur Gaza. Hal ini dilakukan setelah Israel mendapat kritik tajam dari berbagai komunitas dan lembaga internasional.

Juru Bicara Pemerintah Israel David Mencer, menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan “sudah mengalir ke Gaza”. Kemudian, ia menuding Hamas sebagai dalang di balik krisis kemanusiaan yang terjadi.

“Tidak ada kelaparan yang disebabkan oleh Israel. Yang terjadi adalah kekurangan pangan yang direkayasa oleh Hamas,” ujar Mencer, Rabu (24/7/2025), dilansir AFP.

Israel Tuduh Hamas Atas Kelaparan di Gaza

Mencer menuduh kelompok Hamas menghalangi distribusi bantuan, menjarah pasokan kemanusiaan, dan bahkan menjualnya dengan harga tinggi. Selain menyasar Hamas, Mencer juga menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mitranya karena tidak mampu mengangkut truk-truk bantuan makanan yang telah melewati pemeriksaan dan menunggu di perbatasan Gaza.

Sejak dimulainya agresi, Israel memberlakukan kontrol ketat terhadap masuknya truk-truk bantuan ke Gaza. Di awal konflik, hal ini menyebabkan antrean panjang kendaraan pengangkut bantuan.

Jumlah bantuan yang masuk pun jauh dari memadai. Dalam kondisi normal, Gaza menerima sekitar 500 truk bantuan per hari. Namun, sejak agresi dimulai, jumlah itu merosot tajam menjadi hanya 40–70 truk per hari.

Distribusi bantuan juga tak lepas dari kekerasan. Pasukan militer Israel dilaporkan beberapa kali menembaki warga Gaza yang tengah mengantre bantuan. Dalam insiden terbaru, 90 warga dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

Tindakan Israel yang membatasi akses bantuan dan menyerang warga sipil dianggap memperparah krisis pangan di tengah konflik bersenjata. Akibatnya, Israel terus menuai kecaman internasional.

Organisasi Bantuan Ikut Merespons

Selain itu, Prancis sempat menyuarakan kekhawatiran atas risiko kelaparan yang meningkat sebagai dampak dari blokade Israel. Lebih dari 100 organisasi bantuan dan HAM pun memperingatkan bahwa kelaparan massal tengah berlangsung di Gaza.

Mereka mendesak gencatan senjata segera dan akses bantuan yang lebih luas dan cepat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut menyoroti kondisi tersebut. Direktur Jenderal WHO  Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut situasi yang terjadi sebagai kelaparan massal yang dibuat oleh manusia.

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mantan Kontestan MasterChef Divonis 10 Tahun Penjara atas Pelecehan Seksual Anak Laki-laki

    Mantan Kontestan MasterChef Divonis 10 Tahun Penjara atas Pelecehan Seksual Anak Laki-laki

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. –  Mantan peserta kompetisi memasak MasterChef Indonesia, Setiyono, harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun setelah Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo menyatakan dia bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Polres Wonosobo menangani penyidikan kasus ini sebelum memprosesnya secara hukum. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto, […]

  • PLN Nusantara Power Tunjuk Ade Armando Jadi Komisaris

    PLN Nusantara Power Tunjuk Ade Armando Jadi Komisaris

    • calendar_month Jum, 4 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak usaha PLN (Persero), menunjuk Ade Armando sebagai salah satu komisaris baru. Ade membenarkan penunjukan itu dan mengatakan serah terima jabatan berlangsung pada Kamis (3/7/2025). “Benar (jadi komisaris PLN NP), Kamis serah terima jabatan,” keterangan Ade, melansir dari kompas.com, Jumat (4/7/2025). Ade menerangkan latar belakangnya di bidang komunikasi […]

  • Mentan Ungkap Manipulasi Data Beras di Pasar Induk

    Mentan Ungkap Manipulasi Data Beras di Pasar Induk

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik manipulasi data beras yang terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta. Pernyataan ini muncul setelah Satgas Pangan Mabes Polri menemukan indikasi kuat adanya rekayasa data stok beras yang merugikan baik petani maupun konsumen. Amran menyampaikan komitmennya dalam mengawal keadilan distribusi pangan […]

  • korupsi dana hibah

    Korupsi Dana Hibah, Kejari Karimun Tetapkan 4 Tersangka

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kejaksaan Negeri Karimun menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun 2024. Penetapan ini muncul setelah penyidik menggelar ekspos perkara pada Rabu (19/11/2025). Kepala Seksi Intelijen Kejari Karimun Nugraha Adhi Nugroho menyatakan, penyidikan berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor PRIN-02/L.10.12/Fd.2/01/2025 tertanggal 17 […]

  • cho yong gi

    Cho Yong Gi Mahasiswa UI Jadi Tersangka Setelah Aksi May Day

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 14 orang kini berstatus tersangka akibat kericuhan dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh kemarin, pada (1/5/2025). Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Cho Yong Gi, mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Saat kejadian, padahal ia tengah bertugas sebagai tim medis. Hari ini, ketua Program Studi Ilmu Filsafat UI Ikhaputri Widiantini, mendampingi Yong […]

  • cpu

    Usai Dikritik, KPU Batalkan 16 Pengecualian Dokumen Capres-Cawapres

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencabut Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 mengenai penetapan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Ada 16 jenis dokumen syarat pencalonan capres-cawapres yang tidak dapat diakses publik tanpa izin dari pihak bersangkutan. “Pada akhirnya, secara kelembagaan kami memutuskan […]

expand_less