Breaking News

Krisis Populasi! China Beri Subsidi Tunai untuk Kelahiran Anak

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 5 Jul 2025

menalar.id – Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak. Hal ini sebagai langkah untuk mengatasi tren penurunan angka kelahiran yang terus berlangsung selama tiga tahun terakhir.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi risiko jangka panjang terhadap perekonomian. Terutama akibat berkurangnya jumlah penduduk usia produktif dan penurunan populasi secara keseluruhan.

Dikutip dari The Straits Times, Sabtu (5/7/2025), pemerintah China akan memberikan subsidi sebesar 3.600 yuan atau sekitar Rp8,1 juta per tahun bagi setiap anak yang lahir mulai 1 Januari 2025. Bantuan ini akan diberikan hingga anak tersebut berusia tiga tahun.

Rencana pemberian subsidi ini akan berlaku secara nasional dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membalikkan penurunan angka kelahiran. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 hanya tercatat 9,54 juta kelahiran. Angka ini turun drastis dari 18,8 juta kelahiran pada 2016, tahun saat China mencabut kebijakan satu anak.

China Pesimis Soal Angka Kelahiran

Pemerintah China telah lama menyuarakan kekhawatirannya terhadap anjloknya angka kelahiran. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini menghadapi tantangan serius akibat menyusutnya tenaga kerja dan ancaman terhadap produktivitas nasional.

Bahkan pada 2023, China kehilangan status sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, yang kini dipegang oleh India. Berdasarkan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk China bisa turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan menyusut lebih jauh hingga di bawah 800 juta pada 2100 jika tren ini tidak berubah.

Tak hanya angka kelahiran, jumlah pernikahan di China juga menurun drastis ke titik terendah dalam 50 tahun terakhir, memperparah krisis demografis yang tengah dihadapi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah pusat dan daerah terus menggulirkan berbagai kebijakan, mulai dari bantuan tunai hingga subsidi perumahan bagi keluarga muda.

Beberapa daerah di China bahkan sudah lebih dulu meluncurkan program insentif dalam skala besar. Salah satunya adalah Kota Hohhot, ibu kota Daerah Otonomi Mongolia Dalam, yang menjadi sorotan nasional pada Maret 2025 karena menawarkan insentif sebesar 50.000 yuan (sekitar Rp113 juta) untuk anak kedua dan 100.000 yuan (sekitar Rp226 juta) bagi kelahiran anak ketiga atau lebih.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

    Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Saat Presiden Prabowo Subianto gencar mendorong efisiensi anggaran pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor justru mengoperasikan enam unit mobil dinas baru bermerek Suzuki Jimny Allgrip warna hitam. Empat di antaranya terlihat parkir di area Pendopo Bupati Bogor dengan stiker dinas terkait dan plat merah. Enam unit Suzuki Jimny yang menjadi kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bogor […]

  • KPK Selidiki Kasus Baru Dugaan Korupsi Fasilitas Haji

    KPK Selidiki Kasus Baru Dugaan Korupsi Fasilitas Haji

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Belum selesai dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, KPK menyelidiki dugaan kasus korupsi baru terkait penyediaan fasilitas haji jamaah selama berada di Arab Saudi. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan prosesnya terpisah dengan dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang telah masuk […]

  • Erupsi Gunung Semeru, Dampak dan Tindakan Pemerintah

    Erupsi Gunung Semeru, Dampak dan Tindakan Pemerintah

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gunung Semeru kembali mengalami erupsi setinggi 2.000 meter di atas puncak, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (19/11/2025). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa sejak awal 2025 hingga akhir November, gunung tersebut telah meletus 2.812 kali. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) erupsi tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka berat. Berdasarkan data […]

  • sma 72

    KemenHAM Pastikan Negara Pulihkan Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, negara akan menjamin proses pemulihan bagi para korban ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pada (7/11/2025). Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta Mikael Azedo Harwito menegaskan, pihaknya berkomitmen memastikan kehadiran negara bisa memberikan rasa aman. Selain itu dapat bersama memulihkan kondisi seluruh warga sekolah […]

  • Kemnaker Naikkan Upah Minimum, KSPI dan Buruh Menolak Keras

    Kemnaker Naikkan Upah Minimum, KSPI dan Buruh Menolak Keras

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (24/11/2025). KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 hanya sebesar Rp90 ribu per bulan. KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum tersebut yang hanya Rp90 ribu. Pemerintah mengeluarkan angka tersebut melalui […]

  • Mahfud Soroti Masalah Putusan MK soal Pemilu Lokal

    Mahfud Soroti Masalah Putusan MK soal Pemilu Lokal

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan lokal bisa menimbulkan masalah, khususnya saat masa transisi DPRD. Mahfud menjelaskan, tak seperti kepala daerah yang masa jabatannya bisa diisi penjabat sementara, anggota DPRD tak memiliki skema pengganti jika masa tugas mereka […]

expand_less