Breaking News

Dualisme PPP Resmi Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Wakil Ketum

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 6 Okt 2025

menalar.id – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berakhir. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan susunan kepengurusan baru partai berlambang Ka’bah itu pada Senin (6/10/2025). Dalam kepengurusan terbaru, Muhamad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara rivalnya di Muktamar X Ancol, Agus Suparmanto, diberi posisi sebagai Wakil Ketua Umum.

“Beliau (Mardiono) mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum tentang perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta. Ia menambahkan, SK pengesahan kepengurusan ditandatangani langsung olehnya.

Selain pucuk pimpinan, pemerintah juga mengesahkan Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal PPP dan Imam Fauzan sebagai Bendahara Umum. “Kami berharap dengan SK terbaru ini PPP bisa segera melengkapi kepengurusan secara penuh dan kembali tenang,” ujar Supratman.

Pandangan Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai langkah Kemenkum sudah tepat. Menurutnya, posisi ketum PPP memang harus diisi kader internal sesuai AD/ART partai. “Jadi sekarang posisi moral dan hukum Mardiono kuat,” kata Jimly. Ia menegaskan, meski kubu Agus juga mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum, tidak ada alasan bagi kementerian untuk mengesahkan kepemimpinan Agus karena bukan kader PPP.

Jimly juga mengingatkan agar PPP tidak memperpanjang konflik melalui gugatan. “Kalau mau menghancurkan partai, biarkan konflik berlarut. Tapi kalau mau selamat, harus rekonsiliasi,” ujarnya.

Rekonsiliasi Mardiono dan Agus

Mardiono sendiri menegaskan rekonsiliasi telah disepakati dengan Agus Suparmanto. Kesepakatan itu menjadi dasar masuknya Agus ke jajaran kepengurusan. “Kami rekonsiliasi agar tidak ada lagi perbedaan pendapat yang tajam,” kata Mardiono. Ia berjanji konsolidasi akan diteruskan hingga ke tingkat bawah lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

PPP diharapkan bisa kembali solid menghadapi Pemilu 2029 setelah gagal lolos ke DPR pada Pemilu 2024. “PPP ini partai bersejarah, harus diselamatkan. Kalau tidak bersatu, sulit kembali ke DPR,” ujar Jimly.

Konferensi Pers Bersama

Pengumuman rekonsiliasi ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto, serta Sekjen Taj Yasin Maimoen.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Presiden Prabowo, Bahas Koalisi hingga SDA

    Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Presiden Prabowo, Bahas Koalisi hingga SDA

    • calendar_month Rab, 27 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, bersama sejumlah pengurus DPP Golkar menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bahlil datang didampingi Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Wakil Ketua Umum Adies Kadir, Ahmad Doli Kurnia, serta jajaran pengurus lain. Mereka kompak mengenakan jaket kuning […]

  • Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto

    Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian abolisi kepada terdakwa kasus impor gula, Thomas Trikasih Lembong, akrab dipanggil Tom Lembong serta amnesti untuk terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI, Hasto Kristiyanto. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan seluruh fraksi sepakat dengan usulan tersebut dan kini menunggu penerbitan Keputusan Presiden […]

  • Rano Karno Susun Perda Larang Ondel-Ondel Mengamen

    Rano Karno Susun Perda Larang Ondel-Ondel Mengamen

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta menyatakan pihaknya sedang menyusun peraturan daerah (perda) terkait larangan ondel-ondel untuk mengamen (8/6/2025). Ia menginginkan perda ini terbit sebelum HUT Jakarta (22/6). “Sedang (disusun). Ini sebetulnya masuk ke dalam perda yang sedang kita susun, Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Nah, inilah yang sedang kita susun perdanya karena itu komponen daripada […]

  • Gunung Dukono Erupsi, Sekolah di Halut Diliburkan

    Gunung Dukono Erupsi, Sekolah di Halut Diliburkan

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara memutuskan meliburkan sekolah selama sepekan akibat meningkatnya aktivitas Gunung Dukono. Kebijakan ini berlaku mulai (19/7/2025) dan hanya untuk sekolah-sekolah di wilayah terdampak langsung seperti Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, dan Tobelo Selatan. “Semua sekolah di wilayah ini ditangguhkan proses belajar mengajarnya selama sepekan. Kami akan terus memantau […]

  • jokes

    Jokowi Buka Suara Soal Whoosh: Negara Rugi Kalau Bandung Macet

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang menuai sorotan publik karena tingginya beban utang. Ia menjelaskan alasan di balik pembangunan proyek transportasi massal tersebut. Menurut Jokowi, pembangunan kereta cepat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain Whoosh, […]

  • KPK Tangkap Tersangka Kasus Korupsi PT PP, Negara rugi Rp46,8 Miliar

    KPK Tangkap Tersangka Kasus Korupsi PT PP, Negara rugi Rp46,8 Miliar

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang tersangka kasus proyek fiktif PT Pembangunan Perumahan (PP), pada Selasa (25/11/2025). PT PP merupakan anak perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan perumahan. Tersangka merupakan pejabat PT PP divisi Engineering, Procurement, and Construction PT Pembangunan Perumahan yang melakukan tindak korupsi proyek fiktif. Kerugian negara akibat korupsi […]

expand_less