Breaking News

Dualisme PPP Resmi Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Wakil Ketum

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 6 Okt 2025

menalar.id – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berakhir. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan susunan kepengurusan baru partai berlambang Ka’bah itu pada Senin (6/10/2025). Dalam kepengurusan terbaru, Muhamad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara rivalnya di Muktamar X Ancol, Agus Suparmanto, diberi posisi sebagai Wakil Ketua Umum.

“Beliau (Mardiono) mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum tentang perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta. Ia menambahkan, SK pengesahan kepengurusan ditandatangani langsung olehnya.

Selain pucuk pimpinan, pemerintah juga mengesahkan Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal PPP dan Imam Fauzan sebagai Bendahara Umum. “Kami berharap dengan SK terbaru ini PPP bisa segera melengkapi kepengurusan secara penuh dan kembali tenang,” ujar Supratman.

Pandangan Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai langkah Kemenkum sudah tepat. Menurutnya, posisi ketum PPP memang harus diisi kader internal sesuai AD/ART partai. “Jadi sekarang posisi moral dan hukum Mardiono kuat,” kata Jimly. Ia menegaskan, meski kubu Agus juga mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum, tidak ada alasan bagi kementerian untuk mengesahkan kepemimpinan Agus karena bukan kader PPP.

Jimly juga mengingatkan agar PPP tidak memperpanjang konflik melalui gugatan. “Kalau mau menghancurkan partai, biarkan konflik berlarut. Tapi kalau mau selamat, harus rekonsiliasi,” ujarnya.

Rekonsiliasi Mardiono dan Agus

Mardiono sendiri menegaskan rekonsiliasi telah disepakati dengan Agus Suparmanto. Kesepakatan itu menjadi dasar masuknya Agus ke jajaran kepengurusan. “Kami rekonsiliasi agar tidak ada lagi perbedaan pendapat yang tajam,” kata Mardiono. Ia berjanji konsolidasi akan diteruskan hingga ke tingkat bawah lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

PPP diharapkan bisa kembali solid menghadapi Pemilu 2029 setelah gagal lolos ke DPR pada Pemilu 2024. “PPP ini partai bersejarah, harus diselamatkan. Kalau tidak bersatu, sulit kembali ke DPR,” ujar Jimly.

Konferensi Pers Bersama

Pengumuman rekonsiliasi ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto, serta Sekjen Taj Yasin Maimoen.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polda DIY Tangkap Pelaku Pemerasan Seksual Berkedok Jasa Sewa Teman

    Polda DIY Tangkap Pelaku Pemerasan Seksual Berkedok Jasa Sewa Teman

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengamankan seorang terduga pelaku sekstorsi (pemerasan seksual) yang beroperasi dengan modus menawarkan jasa sewa teman. Tersangka berinisial AFPP ini pertama kali mengenal korban melalui media sosial dengan mengaku sebagai penyedia jasa teman sewaan. Kepala Bidang Humas Polda DIY Komisaris Besar Ihsan menjelaskan bahwa korban merupakan […]

  • Investasi Telkom di GoTo Disorot, Kejagung Selidiki Dugaan Penyimpangan

    Investasi Telkom di GoTo Disorot, Kejagung Selidiki Dugaan Penyimpangan

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – PT Telekomunikasi Seller (Telkomsel) berinvestasi saham di GoTo sejak November 2020. Investasi Telkom di GoTo Disorot, Kejagung Mulai Selidiki Dugaan Penyimpangan. Telkomsel mengawali investasinya dengan nilai USD 450 juta. Pada April 2022, saham GoTo mengalami penurunan setelah sempat naik. Telkom mengonfirmasi, tercatat kerugian penurunan nilai mencapai Rp3 triliun. Mengutip BBC News, Ekonom Yanuar […]

  • Polri Luncurkan Policetube, Sandi: Biar Rakyat Percaya Polisi

    Polri Luncurkan Policetube, Sandi: Biar Rakyat Percaya Polisi

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Divisi Humas Polri ciptakan platform bernama Policetube yang terinspirasi dari youtube. Nantinya, platform ini akan digunakan polisi untuk menyebarkan informasi guna meningkatkan kepercayaan publik. Polri pun menggandeng salah satu pihak swasta, yaitu PT Digital Unggul Gemilang dalam pengembangan dan pengelolaan situs tersebut. “Policetube diharapkan dapat menjadi platform digital video share yang mendukung transformasi […]

  • Megawati Resmi Dikukuhkan kembali Jadi Ketua Umum PDIP

    Megawati Resmi Dikukuhkan kembali Jadi Ketua Umum PDIP

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id –  Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025-2030. Momen ini berlangsung dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar secara tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat 1/8/ 2025. Ketua Steering Committee Kongres VI PDIP Komarudin Watubun, mengatakan bahwa para peserta kongres meminta agar pengukuhan Megawati […]

  • Ramai-Ramai Usul Tambahan Anggaran, DPR Bahas RKA 2026

    Ramai-Ramai Usul Tambahan Anggaran, DPR Bahas RKA 2026

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Dalam sepekan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disibukkan dengan rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara. Agenda utamanya membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Salah satu isu hangat dalam pertemuan itu adalah banyaknya usulan tambahan anggaran dari kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam) misalnya, […]

  • Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia menyebut lembaga itu jadi sarang korupsi, dan kasus dugaan suap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hanya contoh kecilnya. “Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Kemenaker itu gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing, izin tenaga kerja asing, sampai sertifikasi […]

expand_less