Breaking News

Bukan Amerika, Inilah Paspor Terkuat di Dunia per Agustus 2025

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 2 Agu 2025

menalar.id – Paspor merupakan dokumen resmi yang krusial bagi siapa pun yang ingin melakukan perjalanan lintas negara. Menurut Henley Passport Index terbaru per Agustus 2025, Singapura kembali menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan paspor paling kuat di dunia.

Hal ini berarti, pemegang paspor Singapura dapat masuk ke 193 negara tanpa harus mengurus visa terlebih dahulu. Di posisi kedua, Jepang dan Korea Selatan berbagi tempat sebagai negara dengan akses bebas visa terbanyak setelah Singapura.

Sedangkan peringkat ketiga diisi oleh sejumlah negara Eropa seperti Denmark, Finlandia, dan Irlandia. Henley Passport Index menyusun peringkat ini berdasarkan jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa visa atau dengan visa-on-arrival oleh pemegang paspor dari negara tertentu. D

ata yang digunakan pun bersumber dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA). Secara umum, negara-negara Eropa mendominasi posisi 10 besar dalam daftar tersebut.

Daftar Negara dengan Paspor Terkuat

Adapun Negara-negara tersebut:

  1. Singapura
  2. Jepang dan Korea Selatan
  3. Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Spanyol
  4. Austria, Belgia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Swedia
  5. Yunani, Selandia Baru, Swiss
  6. Britania Raya
  7. Australia, Ceko, Hongaria, Malta, Polandia
  8. Kanada, Estonia, Uni Emirat Arab
  9. Kroasia, Latvia, Slowakia, Slovenia; dan
  10. Islandia, Lituania, Amerika Serikat

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada di urutan ke-66 dengan akses bebas visa ke 74 negara. Posisi ini masih cukup tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Peringkat Paspor Negara-Negara ASEAN

1. Singapura Peringkat 1 (193 negara tanpa visa)
2. Malaysia: Peringkat 11 (181 negara)
3. Brunei Darussalam: Peringkat 19 (164 negara)
4. Timor Leste: Peringkat 51 (96 negara)
5. Thailand: Peringkat 62 (81 negara)
6. Indonesia: Peringkat 66 (74 negara)
7. Filipina: Peringkat 72 (65 negara)
8. Vietnam:  Peringkat 84 (51 negara)

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siswi Protes Larangan Wisuda Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ajak Diskusi

    Siswi Protes Larangan Wisuda Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ajak Diskusi

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id –  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat kebijakan larangan wisuda untuk seluruh jenjang sekolah.Dedi menyampaikan perihal tersebut ke Bupati Bandung pada hari kedua acara retreat di Magelang, Instagram @dedimulyadi71 mengunggah, Sabtu (22/2/2025). Menanggapi hal tersebut, seorang siswi bernama Aura Cinta menyampaikan protes melalui akun TikTok-nya @iam_auracinta. Ia menolak rumahnya digusur dan tidak setuju dengan […]

  • IPM Lanjutkan Gerakan #Happytanpabully di Advoasik Camp Gowa

    IPM Lanjutkan Gerakan #Happytanpabully di Advoasik Camp Batch Gowa

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) membuka kegiatan Advoasik Camp #Happytanpabully Batch Gowa di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPPMPV) Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, pada Jumat (17/10/2024). Advoasik Camp Batch Gowa merupakan titik keenam dari tujuh titik dari rangkaian kegiatan ini. Pembukaan Advoasik Camp #Happytanpabully Batch Gowa turut hadir Fajar […]

  • Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Senin (12/1/2026). Nadiem terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Melansir Kompas, Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia meminta agar […]

  • Penertiban Bangunan Liar Tempat Karaoke Dan Prostitusi Di Tangsel

    Penertiban Bangunan Liar Tempat Karaoke Dan Prostitusi Di Tangsel

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Petugas gabungan menertibkan bangunan liar yang digunakan sebagai tempat karaoke dan diduga tempat praktik prostitusi, di Terminal Ciputat (Roxy), Tangerang Selatan, Banten. Bangunan ilegal itu berdiri di lahan Pemkot Tangsel,Senin (23/6/2025). Menurut Bambang, petugas telah mengirim surat peringatan sebelum pembongkaran. Namun, warga acuh terhadap surat itu dan menolak bangunan dibongkar. “Pemberitahuan sudah sebelum Maret […]

  • Buntut RKUHAP, Publik Demo di Tiga Titik

    Buntut RKUHAP, Publik Demo di Tiga Titik

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Para demonstran kembali turun ke jalan untuk aksi unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sebanyak 1.895 personel polisi akan mengawal titik unjuk aksi di wilayah Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025). “Pengamanan untuk unjuk rasa pada selasa ini ada 1.895 personil,” ucap Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat […]

  • DPR Dorong Legalisasi Kasino sebagai Sumber Baru Penerimaan Negara

    DPR Dorong Legalisasi Kasino sebagai Sumber Baru Penerimaan Negara

    • calendar_month Kam, 15 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi XI DPR RI secara terbuka mengusulkan legalisasi kasino sebagai sumber penerimaan negara non-pajak, menggulirkan wacana yang selama ini dianggap tabu di Indonesia. Usulan ini mengemuka dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, memicu perdebatan publik antara yang menilai sebagai terobosan ekonomi dan yang menolak dengan alasan moral dan agama. Galih Kartasasmita, anggota Komisi […]

expand_less