Breaking News

Bukan Pertama Kali: Trump Gugat BBC Gegara Film Dokumenter

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 11 Nov 2025

menalar.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menuntut media BBC sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. Hal ini terjadi karena film dokumenter yang dirilis BBC diangap merendahkannya.

Film dokumenter berjudul “Trump: A Second Chance?” menampilkan pidato politikus Partai Republik itu yang telah diedit setelah kekalahannya dalam pemilihan umum pada Januari 2021. Melalui pengacaranya Alejandro Brito, Trump mengirim surat tuntutan kepada media asal Inggris tersebut.

Dalam surat itu, Trump menuntut agar film dokumenter dicabut sepenuhnya, disertai permintaan maaf dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

“Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Presiden Trump tidak akan memiliki pilihan lain selain menegakkan hak-hak hukum dan keadilannya, yang seluruhnya dilindungi secara tegas dan tidak dapat diabaikan, termasuk dengan mengajukan gugatan hukum dengan ganti rugi tidak kurang dari US$1.000.000.000 (Satu Miliar Dolar),” isi surat tersebut, dikutip New York Times, Senin (10/11/2025).

Surat itu juga menyebut bahwa BBC telah menerima pemberitahuan resmi. Trump meminta agar mereka lebih berhati-hati dalam memproduksi konten.

Kuasa hukum Trump menegaskan jika tuntutan tidak dipenuhi hingga Jumat pukul 17.00, pihaknya akan mengambil langkah hukum. Dalam pernyataan di situs resminya, BBC mengonfirmasi telah menerima surat ancaman tindakan hukum.

Sebagai tindakan lanjut, BBC akan menanggapinya pada waktu yang tepat. Dalam surat terpisah yang dirilis BBC, proses penyuntingan klip pidato Trump sudah dibahas oleh komite standar pada Januari dan Mei, Senin (10/11/2025).

Isi Film Dokumenter BBC

Sebagai informasi, dilm dokumenter itu tayang tahun lalu. Hal ini bertepatan dengan masa kampanye pemilihan presiden AS.

Namun kini sudah tidak tersedia di layanan streaming. Ketua BBC Samir Shah, mengatakan bahwa poin-poin dari tinjauan tersebut telah disampaikan kepada tim produksi dokumenter.

“Jika dipertimbangkan kembali, seharusnya kami mengambil langkah yang lebih formal,” ujar Shah.

“Kami mengakui bahwa cara penyuntingan pidato tersebut memang tampak seperti seruan langsung untuk melakukan kekerasan. BBC ingin meminta maaf atas kesalahan penilaian itu,” sambungnya.

Akibat mendapat tekanan terkait penyuntingan dokumenter tersebut, Kepala BBC Tim Davie dan Kepala Eksekutif BBC News Deborah Turness, mengundurkan diri.

Bukan Pertama Kali

Ini bukan kali pertama Trump menuntut suatu media. Ia berulang kali menggunakan jalur hukum untuk menekan perusahaan media dan jurnalis yang tidak disukainya.

Pada Oktober 2024, Trump menggugat CBS News karena diduga mengedit wawancara “60 Minutes” dengan Kamala Harris. Saat itu Kamala yang menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, agar terlihat lebih cerdas dari yang sebenarnya.

Pemilik jaringan tersebut, Paramount Global, akhirnya sepakat membayar US$16 juta kepada Trump pada Juli untuk menyelesaikan kasus itu. Tahun ini, Trump juga menggugat The New York Times dan tiga reporternya dengan nilai US$15 miliar.

Menuduh mereka mempublikasikan berita palsu dan jahat tentang dirinya. Ia turut menggugat penerbit Penguin Random House, yang menerbitkan buku karya dua reporter The New York Times.

Hakim Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida Steven D. Merryday, sempat menolak pengaduan Trump karena dianggap terlalu panjang. Kemudian Steven menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan forum untuk makian atau cacian.

Trump kemudian mengajukan kembali kasus itu dengan mencabut satu terdakwa dan memperpendek isi pengaduannya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Senin (12/1/2026). Nadiem terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Melansir Kompas, Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia meminta agar […]

  • Ajudan Kapolri Lakukan Kekerasan terhadap Jurnalis di Semarang

    Ajudan Kapolri Lakukan Kekerasan terhadap Jurnalis di Semarang

    • calendar_month Sen, 7 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ajudan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan tindakan kekerasan terhadap sejumlah jurnalis saat mendampingi inspeksi arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, pada Sabtu (5/4/2025). Kronologi Kekerasan Kejadian ini bermula ketika para jurnalis meliput aktivitas Kapolri menyapa calon penumpang kereta api. Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang, Dhana Kencana, melaporkan bahwa ajudan mendorong jurnalis. […]

  • Konflik Lahan Sawit Duta Palma Group: Masyarakat Tak Pernah Terima 20% Bagian

    Konflik Lahan Sawit Duta Palma Group: Masyarakat Tak Pernah Terima 20% Bagian

    • calendar_month Sel, 15 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Hendrizal, mengungkapkan bahwa lima perusahaan di bawah Duta Palma Group milik Surya Darmadi memicu konflik harian dengan masyarakat. Kelima perusahaan tersebut PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diduga menyerobot lahan hutan negara untuk perkebunan sawit. […]

  • Puan Maharani: Indonesia Tak Bisa Efesiensi Seperti Vietnam

    Puan Maharani: Indonesia Tak Bisa Efesiensi Seperti Vietnam

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa meniru langkah Vietnam dalam memangkas lembaga dan kementerian demi menghemat anggaran negara. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak kementerian dan lembaga untuk membangun bangsa dan negara. “Indonesia memerlukan lebih banyak SDM guna memperkuat pembangunan bangsa dan negara,” ujar Puan Maharani setelah menyambut kunjungan Sekretaris Jenderal […]

  • sma 72

    KemenHAM Pastikan Negara Pulihkan Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, negara akan menjamin proses pemulihan bagi para korban ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pada (7/11/2025). Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta Mikael Azedo Harwito menegaskan, pihaknya berkomitmen memastikan kehadiran negara bisa memberikan rasa aman. Selain itu dapat bersama memulihkan kondisi seluruh warga sekolah […]

  • Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Publik heboh setelah menemukan volume Minyakita tidak sesuai dengan takaran pada kemasan. Temuan ini pertama kali terungkap melalui video yang warganet posting di sosial media. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung menindaklanjuti dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ia menemukan Minyakita kemasan 1 liter hanya berisi 750-800 […]

expand_less