Breaking News

Bukan Pertama Kali: Trump Gugat BBC Gegara Film Dokumenter

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 11 Nov 2025

menalar.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menuntut media BBC sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. Hal ini terjadi karena film dokumenter yang dirilis BBC diangap merendahkannya.

Film dokumenter berjudul “Trump: A Second Chance?” menampilkan pidato politikus Partai Republik itu yang telah diedit setelah kekalahannya dalam pemilihan umum pada Januari 2021. Melalui pengacaranya Alejandro Brito, Trump mengirim surat tuntutan kepada media asal Inggris tersebut.

Dalam surat itu, Trump menuntut agar film dokumenter dicabut sepenuhnya, disertai permintaan maaf dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

“Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Presiden Trump tidak akan memiliki pilihan lain selain menegakkan hak-hak hukum dan keadilannya, yang seluruhnya dilindungi secara tegas dan tidak dapat diabaikan, termasuk dengan mengajukan gugatan hukum dengan ganti rugi tidak kurang dari US$1.000.000.000 (Satu Miliar Dolar),” isi surat tersebut, dikutip New York Times, Senin (10/11/2025).

Surat itu juga menyebut bahwa BBC telah menerima pemberitahuan resmi. Trump meminta agar mereka lebih berhati-hati dalam memproduksi konten.

Kuasa hukum Trump menegaskan jika tuntutan tidak dipenuhi hingga Jumat pukul 17.00, pihaknya akan mengambil langkah hukum. Dalam pernyataan di situs resminya, BBC mengonfirmasi telah menerima surat ancaman tindakan hukum.

Sebagai tindakan lanjut, BBC akan menanggapinya pada waktu yang tepat. Dalam surat terpisah yang dirilis BBC, proses penyuntingan klip pidato Trump sudah dibahas oleh komite standar pada Januari dan Mei, Senin (10/11/2025).

Isi Film Dokumenter BBC

Sebagai informasi, dilm dokumenter itu tayang tahun lalu. Hal ini bertepatan dengan masa kampanye pemilihan presiden AS.

Namun kini sudah tidak tersedia di layanan streaming. Ketua BBC Samir Shah, mengatakan bahwa poin-poin dari tinjauan tersebut telah disampaikan kepada tim produksi dokumenter.

“Jika dipertimbangkan kembali, seharusnya kami mengambil langkah yang lebih formal,” ujar Shah.

“Kami mengakui bahwa cara penyuntingan pidato tersebut memang tampak seperti seruan langsung untuk melakukan kekerasan. BBC ingin meminta maaf atas kesalahan penilaian itu,” sambungnya.

Akibat mendapat tekanan terkait penyuntingan dokumenter tersebut, Kepala BBC Tim Davie dan Kepala Eksekutif BBC News Deborah Turness, mengundurkan diri.

Bukan Pertama Kali

Ini bukan kali pertama Trump menuntut suatu media. Ia berulang kali menggunakan jalur hukum untuk menekan perusahaan media dan jurnalis yang tidak disukainya.

Pada Oktober 2024, Trump menggugat CBS News karena diduga mengedit wawancara “60 Minutes” dengan Kamala Harris. Saat itu Kamala yang menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, agar terlihat lebih cerdas dari yang sebenarnya.

Pemilik jaringan tersebut, Paramount Global, akhirnya sepakat membayar US$16 juta kepada Trump pada Juli untuk menyelesaikan kasus itu. Tahun ini, Trump juga menggugat The New York Times dan tiga reporternya dengan nilai US$15 miliar.

Menuduh mereka mempublikasikan berita palsu dan jahat tentang dirinya. Ia turut menggugat penerbit Penguin Random House, yang menerbitkan buku karya dua reporter The New York Times.

Hakim Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida Steven D. Merryday, sempat menolak pengaduan Trump karena dianggap terlalu panjang. Kemudian Steven menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan forum untuk makian atau cacian.

Trump kemudian mengajukan kembali kasus itu dengan mencabut satu terdakwa dan memperpendek isi pengaduannya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • kpk

    Ada Nama Eks Menag, KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menetapkan sekaligus mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Pernyataan tersebut secara langsung diungkapkan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di kantornya, Jakarta, Rabu (10/9/2025). “Kapan ini ditetapkan tersangkanya? Dalam waktu dekat, pokoknya dalam waktu dekat,” ucap Asep. Ia […]

  • Prabowo Lantik 3 Panglima Pasukan Elite TNI: Pangkopassus hingga Pangkopasgat

    Prabowo Lantik 3 Panglima Pasukan Elite TNI: Pangkopassus hingga Pangkopasgat

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto melantik tiga panglima pasukan elite TNI dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (10/8/2025). Ketiga jabatan itu meliputi Panglima Komando Pasukan Khusus TNI AD (Pangkopassus), Panglima Korps Marinir TNI AL (Pangkormar), dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI […]

  • Sidang Kasus Penyiraman Air Keras, Oditur Tak Hadirkan Saksi

    Sidang Kasus Penyiraman Air Keras, Oditur Tak Hadirkan Saksi

    • calendar_month Rab, 29 Apr 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus tengah menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Terdakwa merupakan empat prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS). Empat terdakwa dalam kasus ini meliputi Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetia […]

  • Presiden Prabowo Beri Nilai 6 untuk 150 Hari Kerjanya

    Presiden Prabowo Beri Nilai 6 untuk 150 Hari Kerjanya

    • calendar_month Sel, 8 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto menilai kinerjanya selama 150 hari memimpin Kabinet Merah Putih dengan skor 6 dari 10. Ia mengakui masih banyak harapan rakyat yang belum bisa terpenuhi. Dalam wawancara eksklusif bertajuk ‘Presiden Prabowo Menjawab’ bersama tujuh jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/3/2025). Hadir dalam kesempatan itu, Lalumara Satriawangsa (TV One), Uni […]

  • Newin Nugroho Ditahan 20 Hari, KPK Perluas Penyidikan Kasus LPEI

    Newin Nugroho Ditahan 20 Hari, KPK Perluas Penyidikan Kasus LPEI

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama PT Petro Energy (PT PE), Newin Nugroho, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). KPK melakukan penahanan setelah memeriksa Newin di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis (13/3/2025). “Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, […]

  • BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Ada Batasan Lama Rawat Inap

    BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Ada Batasan Lama Rawat Inap

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – BPJS Kesehatan menegaskan tidak pernah memberlakukan kebijakan yang membatasi lama hari rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap fasilitas kesehatan (faskes) yang membatasi durasi perawatan tanpa alasan medis yang jelas. Ghufron menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Pusat […]

expand_less