Breaking News

Wamenaker Minta Publik Tak Generalisasi Kegagalan Job Fair Cikarang

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Jum, 6 Jun 2025

menalar.id,. – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) meminta masyarakat tidak menyamakan seluruh bursa kerja dengan kasus yang terjadi di Cikarang, Bekasi, beberapa waktu lalu. Noel menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyelenggarakan job fair yang sukses pada akhir Mei 2025.

“Jangan samakan apa yang dilakukan di Bekasi dengan apa yang kita lakukan. Publik menggeneralisasi seakan-akan kejadian di Bekasi menjadi gambaran semua,” kata Noel dilansir dari Kompas TV, Jumat (6/6/2025).

Noel juga mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak adil, namun ia akan mengganggap ini sebagai masukan.

“Itu kan tidak adil juga buat kita, tapi enggak apa-apa juga. Itu bisa kita anggap sebuah kritik dan masukan,” lanjutnya.

Pernyataan dari seorang oknum yang mengaku staf HRD dan menyebut job fair hanya formalitas belaka memicu kehebohan publik. Pasalnya, ucapan itu dianggap menyakitkan hati para pencari kerja yang datang penuh harapan ke acara job fair.

Menyikapi hal ini, Noel, tak tinggal diam. Ia menilai ucapan itu tidak pantas dan sangat tidak bertanggungjawab. Tak tanggung-tanggung, Immanuel meminta agar pihak perusahaan segera memecat HRD yang bersangkutan.

“Pernyataan seperti itu gak bertanggung jawab. Saya minta HRD-nya segera dipecat,” ujar Immanuel, dikutip dari video di akun X @randomable_ pada (4/6/2025).

Data Serapan Tenaga Kerja Segera Dipublikasikan

Noel memastikan Kemenaker sedang memproses data serapan tenaga kerja dari job fair terakhir dan akan merilisnya dalam waktu dekat. Ia mencontohkan Mei lalu yang menyediakan 52.000 lowongan kerja.

“Kami sedang memverifikasi berapa persen pelamar yang sudah diterima. Kami akan publikasikan secepatnya karena Pak Menteri tidak suka lambat,” tegas Noel, menanggapi anggapan bahwa job fair hanya formalitas.

Mengakui Kelemahan Cikarang

Noel memahami kritik terhadap job fair di Cikarang yang dianggap sekadar formalitas. Ia mengakui ketimpangan antara jumlah lowongan kerja yang tersedia dengan peserta yang datang.

“Wajar orang menganggap itu formalitas. Lowongannya hanya 2.500, tapi peserta mencapai 25.000,” ujarnya.

Job fair yang diselenggarakan Kemenaker pada (22-23/5/2025) di Jakarta menyediakan 52.476 lowongan kerja dan dikunjungi 22.010 pencari kerja. Selama acara berlangsung, tercatat 921 pelamar telah menjalani wawancara langsung dengan perusahaan.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tangsel

    Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tangsel

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan akan mendukung gagasan Sekolah Rakyat. Tujuan program pemerintah pusat ini untuk memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, menyebutkan bahwa saat ini Dinas Sosial sedang menyusun secara rinci pelaksanaan program tersebut. “Saya masih menunggu laporan lengkap mengenai implementasi dan lokasi pelaksanaan program ini,” […]

  • kpk

    KPK Sebut Wamenaker Noel Tahu dan Ikut Pemerasan Sertifikasi K3

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer telah mengetahui praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah berlangsung sejak 2019. Alih-alih menghentikannya praktik tersebut, Noel justru ikut terlibat. “Dalam pandangan awam saja, kalau masuk (praktik pemerasan) langsung berhenti, berarti kan dia melaksanakan tugasnya. Nah, ini […]

  • Yusril: Wapres Gibran Tidak Akan Berkantor di Papua

    Yusril: Wapres Gibran Tidak Akan Berkantor di Papua

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, walaupun ditugaskan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, Rabu (9/7/2025). Yusril menjelaskan pemerintah akan menempatkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua secara permanen di Papua. Badan ini dibentuk untuk […]

  • Prabowo Nyaman dengan PKB dan NU, Isyarat Koalisi 2029?

    Prabowo Nyaman dengan PKB dan NU, Isyarat Koalisi 2029?

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kedekatannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara puncak Hari Lahir ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Ucapan tersebut memunculkan spekulasi tentang arah koalisi politik menuju Pilpres 2029. “Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh […]

  • Wolverhampton Lepas Justin Hubner, Bek Timnas Indonesia

    Wolverhampton Lepas Justin Hubner, Bek Timnas Indonesia

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Wolverhampton Wanderers menginformasikan pada Sabtu (7/6/2025), mereka resmi melepaskan Justin Hubner, bek Timnas Indonesia, dengan status bebas transfer. Wolverhampton mengatakan, Justin termasuk salah satu dari sepuluh pemain yang dibebaskan dengan status bebas transfer. “Wolves ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap individu yang hengkang atas kontribusinya selama di klub dan mendoakan yang terbaik bagi masa […]

  • Pemerintah Pasif, DPR Lamban: Nasib RUU Perampasan Aset Makin Suram

    Pemerintah Pasif, DPR Lamban: Nasib RUU Perampasan Aset Makin Suram

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id. – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih terhambat di DPR RI. Meski telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029, pemerintah memilih menunggu keputusan DPR apakah akan menggunakan draf yang sama dengan versi 2023 atau melakukan revisi. “Jadi pemerintah menunggu saja karena […]

expand_less