Breaking News

Trump Sepakat Tarif 15% Untuk Jepang, Klaim Jadi Perjanjian Terbesar

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 23 Jul 2025

menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengumumkan kesepakatan tarif dengan Jepang yang diklaim sebagai salah satu perjanjian perdagangan terbesar dalam sejarah hubungan kedua negara. Menurut Truth Social, bahwa kedua negara sepakat menerapkan tarif timbal balik sebesar 15% untuk produk-produk asal Jepang yang masuk ke pasar AS, Selasa (22/7/2025) waktu setempat.

Sebelum tercapainya kesepakatan, Trump sempat mengancam akan menaikkan tarif hingga 25% mulai 1 Agustus jika Jepang tidak memenuhi tuntutannya.

“Kami baru saja menyelesaikan kesepakatan besar dengan Jepang, mungkin kesepakatan terbesar yang pernah ada,” tulis Trump, dikutip AFP.

Trump menegaskan kesepakatan tersebut bukan hanya menguntungkan sektor perdagangan. Tetapi juga mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja di AS.

Dalam perjanjian itu, Jepang disebut akan menginvestasikan 550 miliar dolar ke perekonomian AS. Nantinya, 90 persen keuntungan akan diterima Amerika Serikat. Namun, Trump tidak merinci lebih lanjut mengenai struktur investasi tersebut.

“Kesepakatan ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan,” ujar Trump.

Keuntungan Untuk AS

Trump juga menyampaikan bahwa Jepang akan membuka pasarnya untuk produk-produk AS, termasuk mobil, truk, beras, dan komoditas pertanian lainnya. Tarif timbal balik sebesar 15 persen disebutnya sebagai langkah untuk menciptakan kesetaraan dagang antara kedua negara.

Pengumuman ini muncul di tengah tekanan untuk segera menuntaskan serangkaian perjanjian perdagangan. Demikian, sebelum batas waktu penerapan tarif tambahan pada awal Agustus. Selain Jepang, AS telah mencapai kesepakatan dagang dengan Filipina, Indonesia, Inggris, dan Vietnam dalam beberapa minggu terakhir.

Respons Jepang

Perdana Menteri Shigeru Ishiba, memberikan tanggapan yang lebih hati-hati. Dalam konferensi pers di Tokyo, Ishiba menyatakan pemerintahnya masih akan mempelajari detail kesepakatan sebelum memberikan pernyataan resmi, Rabu (23/7/2025),.

“Mengenai hasil negosiasi ini, saya belum dapat berkomentar hingga kami memeriksa secara detail isi kesepakatan tersebut,” kata Ishiba.

Perjanjian ini setelah koalisi Ishiba kehilangan mayoritas di majelis tinggi parlemen Jepang pada pemilu akhir pekan lalu. Hal ini, menambah tekanan politik di tengah kondisi ekonomi dan hubungan luar negeri yang semakin kompleks.

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hutan

    Kemenhut Salurkan Rp200 Triliun Untuk Pasar Karbon

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan pemerintah akan mengerahkan sekitar Rp200 triliun untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030. Target tersebut nantinya disalurkan melalui pembangunan pasar karbon berintegritas tinga di sektor kehutan. “Indonesia menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030,” ucap Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim Haruni Krisnawati. Pernyataan […]

  • Presiden Prabowo Resmikan 55 Proyek EBT Nasional

    Presiden Prabowo Resmikan 55 Proyek EBT Nasional

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id-Presiden Prabowo Subianto meresmikan 55 proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) di 15 provinsi. Nilai investasinya menembus sekitar Rp25 triliun, Bondowoso, Kamis (26/6/2025). Salah satu dari 55 proyek tersebut, adalah PLTP Ijen Unit 1 di Bondowoso, Jawa Timur. Proyek ini dikelola PT Medco Cahaya Geothermal, anak usaha dari PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). […]

  • Eco Future Fest 2025 Siap Ramaikan Jakarta 25-26 September

    Catat Tanggalnya! Eco Future Fest 2025 Ramaikan Jakarta di 25-26 September

    • calendar_month Ming, 21 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan Eco Future Fest 2025: Rethink, Reuse, Recreate pada 25–26 September 2025 di Cibis Park, Jakarta Selatan. Adapun tujuan Festival ini untuk menghadirkan ruang kolaborasi inovasi hijau, produk daur ulang, serta bisnis berkelanjutan. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bekerja sama dengan CNN Indonesia. Melalui kegiatan […]

  • PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

    PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

    • calendar_month Ming, 31 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Selain NasDem, dua anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya resmi dinonaktifkan dari jabatannya. DPP PAN mengambil keputusan ini setelah aksi joget keduanya menuai kecaman publik. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, turur menyampaikan pengumuman tersebut. “Mencermati […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    Putusan MK Pisahkan Pemilu 2029, KPU Lega, Parpol Waswas

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah akan dipisah mulai tahun 2029. Putusan itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dengan aturan baru ini, pemilu nasional nantinya hanya akan memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara […]

  • KPK Ungkap Potensi Penyimpangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

    KPK Ungkap Potensi Penyimpangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah potensi penyimpangan dalam tata kelola dan pelaksanaan program di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Anggaran Disdik yang mencapai Rp 3,1 triliun menjadi sorotan utama. Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, menyatakan bahwa sektor pendidikan masih rentan terhadap praktik korupsi. Ia menekankan pentingnya […]

expand_less