Kemenhut Salurkan Rp200 Triliun Untuk Pasar Karbon
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month Sab, 15 Nov 2025
menalar.id., – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan pemerintah akan mengerahkan sekitar Rp200 triliun untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030. Target tersebut nantinya disalurkan melalui pembangunan pasar karbon berintegritas tinga di sektor kehutan.
“Indonesia menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030,” ucap Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim Haruni Krisnawati.
Pernyataan itu ia sampaikan saat sesi “Potential of Forestry as Key Sector to Accelerate Indonesia’s High-Integrity Carbon Market Development”, di Paviliun ASEAN, COP 30 United Nations Climate Change Conference (UNFCCC), Belem, Brasil, Jumat (14/11/2025).
Haruni menyatakan, Indonesia memiliki pondasi regulasi yang kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) 98/2021 terkait Nilai Ekonomi Karbon dan Perpres 110/2025 untuk pembaruannya.
Program dari Pasar Karbon
Sementara itu, target ini akan menghadirkan tata kelola terintegrasi yang meliputi:
- Pasar berbasis kepatuhan maupun sukarela
- Sistem registri nasional yang sudah beroperasi penuh
- Mekanisme MRV yang transparan
- Penghindaran penghitungan ganda, dan
- Keselarasan dengan pasal enam Perjanjian Paris.
Selain itu, Kemenhut akan mempersiapkan empat regulasi turunan agar tata kelola semakin kuat, seperti merevisi perdagangan karbon, zonasi dan pengelolaan hutan, kehutanan sosial, dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
Hal ini sejalan dengan keadaan pasar karbon Indonesia yang mengalami peningkatan. Tercatat, Indonesia memiliki program REDD+ yurisdiksi di Kalimantan Timur dan Jambi, integrasi proyek karbon sukarela dengan akuntansi national, dan operasionalisasi platform bursa karbon di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Apabila melihat dari data, sektor kehuatan menyumbang sekitar 60% potensi mitigasi di Indonesia. Maka, FOLU Net Sink 2030 memiliki target sebesar -140 juta ton CO2e. Mengingat, Indonesia memiliki kekayaan hutan yang melimpah.
Untuk mendukung target tersebut, ada lima pilar utama:
- Pengelolaan hutan berkelanjutan
- Rehabilitasi hingga 600 ribu hektare per tahun
- Konservasi hutan dan keanekaragaman hayati
- Pemulihan lebih dari 3 juta hectare ekosistem gambot, dan
- Penguatan regulasi dan sistem informasi
Dengan adanya mobilisasi pembiayaan ini, Haruni berharap akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
“Partisipasi sektor swasta sangat penting, tetapi manfaat perdagangan karbon harus kembali pada masyarakat lokal. Prinsip keadilan iklim menjadi landasan kami,” ujarnya.
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
