Breaking News

Setahun Berjalan, Pemerintah akan Tes Kecerdasan Siswa yang Konsumsi MBG

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Sab, 31 Jan 2026

menalar.id.,- Pemerintah akan mengecek efektivitas Program MBG terhadap siswa setelah menerima manfaat MBG selama satu tahun.

Mengutip Tempo, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan sejumlah poin yang akan menjadi indikator keberhasilan program ini, seperti perkembangan otak dan pertumbuhan fisik dari penerima manfaat MBG, siswa.

“Nanti yang ngukurnya harus lembaga independen,” ujarnya usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Pangan Jakarta, Kamis, (29/1/2026).

Pertemuan terbatas tersebut dipimpin oleh Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, juga dihadiri jajaran pimpinan Kabinet Merah Putih.

Jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.

Dadan kemudian menjadikan Jepang sebagai contoh dari keberhasilan program MBG terhadap pertumbuhan siswa. Di Jepang, ucap dia, terdapat perbedaan tinggi badan dari masyarakat kelahiran 1940-an hingga 2000-an.

Ia mengatakan perubahan tinggi badan yang signifikan tersebut dipicu oleh kualitas makanan yang kian bergizi.

“Itu terjadi peningkatan yang signifikan akibat peningkatan kualitas gizi. Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga mengamini pertanyaan wartawan ihwal cara mengukur perkembangan otak melalui tes kecerdasan otak seperti intelligence quotient.

Sebelumnya, rencana mengukur efektivitas MBG terhadap pertumbuhan anak dan perkembangan otak juga disampaikan oleh Zulkifli Hasan dalam rapat.

“Kalau sebelum makan bergizi bagaimana fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak,” tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Adapun MBG telah berjalan lebih dari satu tahun terhitung sejak program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini diluncurkan pada 6 Januari 2025. Hingga kini, Badan Gizi Nasional mencatat MBG telah menjangkau 60 juta orang. Angka itu ditargetkan terus bertambah sampai 82,9 juta orang sepanjang 2026.

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • KDM Bakal Umumkan ASN Termalas di TikTok, Siapkan Reward dan Program Sosial “Poe Ibu”

    KDM Bakal Umumkan ASN Termalas di TikTok, Siapkan Reward dan Program Sosial “Poe Ibu”

    • calendar_month Sab, 4 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan akan mengumumkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang malas bekerja di lingkungan Pemprov Jabar. Pengumuman itu rencananya dipublikasikan melalui akun TikTok pribadinya mulai 1/11/2025 mendatang. Menurut Dedi, ASN yang jarang hadir dan kinerjanya buruk akan disebutkan namanya lengkap dengan foto serta alamat tempat tinggalnya. Ia menegaskan, […]

  • indonesia open 2025

    Hasil Indonesia Open 2025: 12 Wakil Indonesia Lolos ke 16 Besar

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 12 wakil Indonesia turun berlaga di Hari pertama babak 32 besar pada Indonesia Open 2025 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Daftar Atlet Yang Lolos Pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menjadi wakil pertama yang memegang tiket ke babek 16 besar. Mereka sukses mengalahkan pasangan Malaysia Wong Tien […]

  • KPK Tegaskan Tak Akan Terima Honor dalam Pengawasan BPI Danantara

    KPK Tegaskan Tak Akan Terima Honor dalam Pengawasan BPI Danantara

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan bahwa lembaganya tidak akan menerima honorarium atau pembayaran apapun saat menjalankan tugas sebagai anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara. Setyo menjelaskan prinsip yang akan dipegang KPK dalam menjalankan tugas ini sebagaimana peraturan yang berlaku. “Prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sebagaimana aturan yang berlaku secara internal, kami juga tidak akan […]

  • Habiburokhman Tegaskan RUU KUHAP Tidak Kurangi Kewenangan KPK

    DPR: Tak Semua Masukan Publik Bisa Masuk Revisi KUHAP

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa tidak semua masukan publik terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diakomodasi dalam pembahasan. Parlemen menargetkan pengesahan RUU KUHAP pada rapat paripurna pekan depan. “Tentu kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodasi,” ujar Habiburokhman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, […]

  • Gibran Tanggapi Pemecatan dari PDI-P: Kita Move-On

    Gibran Tanggapi Pemecatan dari PDI-P: Kita Move-On

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai soal pemecatan ia dari PDI Perjuangan. Ia mengaku tak mempermasalahkan hal itu dan memilih fokus mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Gibran saat menghadiri HUT ke-19 Persatuan Simbolon seluruh Indonesia (PSBI) di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025). Dalam sambutannya, Gibran menyinggung Ketua Umum PSBI Effendi Simbolon, […]

  • Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    Aksi Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aksi kamisan ke-887 lebih mengedepankan tentang penolakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini telah sah menjadi Undang-Undang. Aksi kamisan tetap konsisten meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998. […]

expand_less