Breaking News

Gibran Tanggapi Pemecatan dari PDI-P: Kita Move-On

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sel, 8 Jul 2025

menalar.id- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai soal pemecatan ia dari PDI Perjuangan. Ia mengaku tak mempermasalahkan hal itu dan memilih fokus mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Gibran saat menghadiri HUT ke-19 Persatuan Simbolon seluruh Indonesia (PSBI) di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025). Dalam sambutannya, Gibran menyinggung Ketua Umum PSBI Effendi Simbolon, yang juga dipecat dari PDI-P karena perbedaan sikap politik.

“Pengorbanan Pak Ketua ini besar ya, sampai dipecat. Mau tidak mau, harus dukung program Presiden,” ucap Gibran.

Ia lalu menyamakan nasibnya dengan Effendi. “Kok bisa berurutan gitu ya (dipecat),” ucapnya dalam sambutan.

Gibran menegaskan dirinya ingin melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang. Ia juga meminta keluarga besar Simbolon untuk menjaga kekompakan dan tidak larut dalam konflik internal.

“Enggak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan di internal keluarga besar Simbolon,” tegasnya.

Ia menilai proses pemilu sudah selesai, sekarang saatnya semua pihak bersatu mendukung pemerintahan.

“Kita sudah melewati semua proses, termasuk pilpres dan nanti pilkada. Sekarang waktunya bergandengan tangan dan mendukung visi Presiden,”ujarnya.

Tanggapan PDI-P

Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengajak Effendi Simbolon untuk “move on” usai pemecatan dari partai. Menurutnya, Gibran telah memberikan nasihat yang cukup bijak.

“Effendi Simbolon dapat nasihat yang bijak supaya mengurus keluarga Simbolon, jangan sampai muncul gesekan,” ujar Andreas, Senin malam (7/7/2025). Melansir dari Kompas.

Andreas juga menyindir kedekatan Effendi dan Gibran. Ia menyebut, kedua tokoh itu kini bersatu sebagai sesama pemimpin dari keluarga politik.

“Keluarga Simbolon bersatu dengan keluarga Solo, sesama pemimpin keluarga. Pemimpin dinasti,” ujar Andreas.

Alasan pemecatan kader PDI-P

Pada Desember 2024, PDI Perjuangan resmi memecat 27 kader yang dianggap melanggar disiplin partai. Sanksi diberikan karena mereka dinilai tidak menjalankan instruksi partai, terlibat politik dua kaki, atau memberikan dukungan kepada calon dari partai lain.

Beberapa nama yang ikut diberhentikan termasuk Eks Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Effendi Simbolon.

PDI-P memecat Gibran karena ia maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lewat dukungan partai lain. Padahal, saat itu PDI-P sudah menetapkan jagoannya sendiri.

Sementara itu, Effendi Simbolon kehilangan keanggotaan karena memilih mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari luar partai, meski PDI-P telah mengusung kandidat sendiri.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia di Tengah Polemik

    Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia di Tengah Polemik

    • calendar_month Ming, 14 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta (Ahad 14/12/2025). Fadli mengakui proyek penulisan buku sejarah ini sempat menuai polemik. Sebagian pihak bahkan meminta penulisan ulang sejarah dihentikan. Ia menilai kritik tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. “Sempat ada polemik untuk menghentikan penulis […]

  • Koalisi Sipil Siap Gugat KUHAP ke MK dan PBB

    Koalisi Sipil Siap Gugat KUHAP ke MK dan PBB

    • calendar_month Ming, 23 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) siap menggugat KUHAP yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila tidak ada jawaban, maka akan melaporkan ke badan HAM PBB, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Selasa (22/11/2025). Direktur YLBHI Muhammad Isnur menegaskan, rencana itu sebagai opsi hukum apabila Presiden […]

  • Pemerintah Akan Digitalisasi Bansos Melalui GovTech Akhir 2025

    Pemerintah Akan Digitalisasi Bansos Melalui GovTech Akhir 2025

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pemerintah untuk memanfaatkan layanan digital pemerintah (GovTech) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai akhir 2025. Langkah ini bagian dari upaya disiplin fiskal dengan meningkatkan efisiensi belanja negara sembari mendorong pendapatan produktif. “Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program […]

  • Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi.

    RUU Disinformasi Dinilai Antikritik, YLBHI Soroti Sikap Pemerintah

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi. YLBHI menilai RUU tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. YLBHI menyoroti Pasal 28F dan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh […]

  • 40 Dapur Umum Program MBG Ditutup Akibat Keracunan Massal

    40 Dapur Umum Program MBG Ditutup Akibat Keracunan Massal

    • calendar_month Ming, 28 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.– Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menutup 40 dari 45 dapur umum yang melayani program Makanan Bergizi (MBG) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Langkah drastis ini dilakukan menyusul insiden keracunan massal yang disebabkan serangkaian kegagalan dalam keamanan pangan. Dalam konferensi pers yang diunggah pada Jumat, (26/9/2025), Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati […]

  • DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela

    DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri bersikap tegas terhadap tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Ia menilai langkah tersebut melanggar kedaulatan negara lain dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. “Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan […]

expand_less