Breaking News

Senat AS Setujui RUU Anggaran, Akhiri Government Shutdown 40 Hari

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 11 Nov 2025

menalar.id., – Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) anggaran yang bertujuan mengakhiri penutupan pemerintahan atau government shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari. Hasil pemungutan suara menunjukkan 60 senator mendukung dan 40 menolak.

Hampir seluruh anggota Partai Republik serta delapan anggota Partai Demokrat memberikan dukungan, dikutip Reuters,

RUU tersebut akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mayoritas berisi Partai Republik. Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan akan segera meloloskan RUU itu pada Rabu (12/11/2025).

Setelahnya ia akan mengirimkan langsung kepada Presiden Donald Trump untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila RUU anegaran ini sah, maka pendanaan untuk lembaga-lembaga federal yang terhenti sejak (1/10) akan kembali beroperasi.

Meski demikian, kesepakatan tersebut memicu kekecewaan di kalangan Partai Demokrat. Mereka menilai tak ada jaminan bahwa Senat maupun DPR yang didominasi Partai Republik akan menyetujui perpanjangan program subsidi asuransi kesehatan.

Mengingat hal itu merupakan penyebab utama kebuntuan dalam pembahasan anggaran terbaru.

“Kami berharap bisa melakukan lebih banyak hal. Penutupan pemerintah seharusnya menjadi momentum untuk mendorong kebijakan yang lebih baik, tetapi ternyata tidak demikian,” ucap Senator Illinois Dick Durbin, dikutip CNN.

Bila melihat Hasil survei yang diterbitkan Reuters, pada akhir Oktober menunjukkan bahwa 50% warga Amerika Serikat menyalahkan Partai Republik. Bertepatan, Partai tersebut dipimpin Trump, sehingga atas terjadinya penutupan pemerintahan tersebut.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Meninggalnya Siswa NTT

    Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Kasus Siswa Meninggal di NTT

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sosial media kembali gembar setelah kasus meninggalnya siswa SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YBR (10). Tragedi ini pun mendorong pemerintah pusat hingga daerah memberikan perhatian khusus. YBR merupakan siswa kelas IV SD, ditemukan meninggal dunia setelah gantung diri. Menurut keterangan, penyebab peristiwa tersebut karena kekecewaan YBR kepada […]

  • kpk

    Ada Nama Eks Menag, KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menetapkan sekaligus mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Pernyataan tersebut secara langsung diungkapkan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di kantornya, Jakarta, Rabu (10/9/2025). “Kapan ini ditetapkan tersangkanya? Dalam waktu dekat, pokoknya dalam waktu dekat,” ucap Asep. Ia […]

  • prabowo

    Prabowo Tambah 65 Sekolah Rakyat, Sebut Jadi Prestasi Luar Biasa

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan ada penambahan 65 Sekolah Rakyat yang beroperasi di September 2025. Dengan tambahan itu, total ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi sepanjang tahun ini. Prabowo menyebut, pembangunan ratusan sekolah dalam kurun waktu singkat merupakan sebuah pencapaian besar. Hal itu ia sampaikan di hadapan sekitar dua ribu guru dan kepala […]

  • MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menegaskan bahwa seorang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketegasan ini tertuang dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Berdasarkan Pasal 23 UU […]

  • cpu

    Publik Dilarang Akses, KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU), menerbitkan aturan baru dengan menetapkan sejumlah dokumen persyaratan pencalonan presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Total ada 16 jenis dokumen yang tidak bisa diakses publik, termasuk ijazah para kandidat, Senin (15/9/2025). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan […]

  • PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso ke Depinas SOKSI Pimpinan Misbakhun

    PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso ke Depinas SOKSI Pimpinan Misbakhun

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan yang diajukan Ali Wongso terhadap Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) yang dipimpin oleh Mukhamad Misbakhun. ‎Gugatan perkara terdaftar dengan nomor 439/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka pada Kamis (5/2/2026). Majelis hakim menyatakan penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. ‎“Penggugat tidak […]

expand_less