Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Kasus Siswa Meninggal di NTT

menalar.id,. – Sosial media kembali gembar setelah kasus meninggalnya siswa SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YBR (10). Tragedi ini pun mendorong pemerintah pusat hingga daerah memberikan perhatian khusus.

YBR merupakan siswa kelas IV SD, ditemukan meninggal dunia setelah gantung diri. Menurut keterangan, penyebab peristiwa tersebut karena kekecewaan YBR kepada orang tuanya yang tidak mampu membelikan buku tulis dan pulpen untuk keperluan sekolah.

Sang ibu yang merupakan janda menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anaknya. Sebelum kejadian, YBR bersama siswa lain disebut beberapa kali diminta menyampaikan kewajiban pembayaran biaya sekolah sebesar Rp 1,2 juta per tahun.

Sekolah tempat YBR belajar merupakan sekolah dasar negeri. Biaya tersebut dibayarkan secara cicilan selama satu tahun.

Orang tua YBR telah membayar Rp 500 ribu pada semester pertama. Masih tersisa Rp 720 ribu yang harus dilunasi untuk semester kedua.

“Itu hanya untuk kelas IV. Itu bukan dikatakan tunggakan karena dia masih tahun berjalan. Di sekolah itu bayarnya cicil, tahap pertama semester satu sebesar Rp 500 ribu dan itu sudah mereka lunasi. Jadi untuk semester II ini membayar yang sisanya ini (Rp 720 ribu),” ungkap Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Ngada Veronika Milo, Kamis (5/2/2026) melansir detikcom.

Veronika memperoleh informasi tersebut setelah tim UPTD PPA DPMDP3A Ngada menemui kepala sekolah dan guru tempat YBR bersekolah, pada Selasa (3/2/2026). Tim juga mendatangi keluarga korban, masyarakat sekitar, dan pihak sekolah untuk menggali keterangan terkait peristiwa tersebut.

Tim turut mengonfirmasi dugaan adanya ancaman pengusiran terhadap YBR akibat keterlambatan pembayaran biaya sekolah. Namun, hasil penelusuran tidak menemukan adanya ancaman tersebut.

Menurut Veronika, pihak sekolah hanya menyampaikan informasi kepada para siswa agar meneruskan kewajiban pembayaran kepada orang tua masing-masing. Penyampaian informasi dilakukan setelah jam sekolah dan berlangsung secara rutin.

“Itu yang kami kroscek ke sekolah apakah ada, misalnya kita ini budaya Flores ini usir (karena) uang sekolah, itu yang kami tanyakan ke pihak sekolah apakah ada begitu. Tetapi jawaban pihak sekolah, itu bersifat informasi,” terang Veronika.

Jadi Atensi Pemerintah

Merespons hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius dan meminta agar penanganan cepat dilakukan terhadap keluarga korban.

“Oleh karena itu lah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level tingkatan gitu,” kata Pras kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Prasetyo menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk menangani dampak peristiwa tersebut.

“Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” lanjutnya.

Pemerintah masih menunggu hasil pendalaman dari pihak kepolisian terkait penyebab peristiwa tersebut. Pras menilai keterangan resmi sebaiknya disampaikan oleh aparat penegak hukum agar tidak memunculkan spekulasi di masyarakat.

Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong intervensi bagi kelompok masyarakat paling rentan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendataan dan penyaluran bantuan sosial.

“Melalui kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah gitu,” ujarnya.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengingat korban masih berstatus sebagai pelajar. Pras menilai peran sekolah penting dalam memperhatikan kondisi psikologis siswa.

“Semua upaya kita coba cari supaya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kembali,” imbuhnya.

Program Perlindungan Anak Digencarkan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan duka cita dan menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak secara konsisten.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) harus berjalan konsisten hingga tingkat keluarga dan komunitas,” kata Arifah Fauzi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Arifah menegaskan program Kabupaten atau Kota Layak Anak harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar kebijakan di atas kertas.

“Negara tidak boleh absen dalam memastikan setiap anak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan ruang aman untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kebijakan KLA tidak berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak,” ujarnya.