Breaking News

Purbaya: Anggaran Bencana Aman, BNPB Tinggal Ajukan Saja

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 4 Des 2025

menalar.id., – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memiliki anggaran yang memadai untuk menangani berbagai bencana di Indonesia. Meski tidak merinci jumlah pastinya, ia menyebut pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia sampaikan saat acara Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

“Kalau penanganan bencana, ya kita sediakan anggaran cukup untuk itu, tergantung permintaan dari BNPB. Ada dan cukup besar, enggak usah takut tentang itu,” tegas Purbaya.

Sikap itu ia sampaikan setelah rangkaian banjir bandang dan tanah longsor melanda sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia memastikan BNPB masih memiliki dana yang bisa segera digunakan untuk merespons situasi darurat.

“BNPB masih punya dana cukup banyak, tapi kalau dia kurang, dia bisa mengajukan dana tambahan dan kita siap. Menunggu dari BNPB, tapi uangnya siap, cukup banyak,” bebernya usai acara.

Di sisi lain, Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat anggaran BNPB tahun depan hanya Rp491 miliar. Angka ini turun cukup tajam dari 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.

Sebagai informasi, Purbaya juga menuturkan bahwa Kemenkeu tidak akan menghambat tambahan anggaran. Hal ini, apabila BNPB membutuhkan dana lebih besar.

“Anggaran BNPB itu masih ada sekitar Rp500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” ucap Purbaya, Senin (1/12/2025), melansir detikcom.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • ICW dan Pakar Pemilu Turut Tolak Pilkada Melalui DPRD

    ICW dan Pakar Pemilu Turut Tolak Pilkada Melalui DPRD

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Berbagai pihak menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pakar dan pemerhati pemilu, aktivis antikorupsi, organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta partai politik menilai gagasan pilkada melalui DPRD bermasalah. Mengutip Kompas, Pakar pemilu Titi Anggraini menilai gagasan pilkada tidak langsung sebagai bentuk pengabaian sejarah sekaligus kekeliruan dalam berpikir. Ia juga […]

  • Opsi Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    Opsi Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda membuka opsi perpanjangan masa jabatan DPRD buntut putusan MK soal pemisahan pemilu. Menurut Rifqi, jika pemilu daerah dan nasional dipisah pada 2029, satu-satunya opsi adalah memperpanjang masa jabatan DPRD. Ia menjelaskan, tak seperti kepala daerah, DPRD tak bisa diganti oleh pejabat sementara Kamis (26/6/2025). “Kalau bagi pejabat gubernur, […]

  • 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi RSUD Terima 3,7 Miliar

    3 Tersangka Baru Kasus Korupsi RSUD Terima 3,7 Miliar

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. KPK memeriksa tiga tersangka baru kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/11/2025). Tersangka tersebut terdiri dari dua orang pegawai negeri sipil berinisial YSN dan HP serta seorang arsitek berinisial AGF. Kasus tersebut melibatkan Hendrik […]

  • australia

    Negara ini Sahkan UU Bebas Tolak Instruksi Bos di Luar Jam Kerja

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Australia kini resmi sahkan undang-undang terkait pekerjaan di luar jam kerja. Dengan begitu, pekerja di negara kanguru tersebut dapat menolak apabila mendapat instruksi bos di luar jam kerja. Hal ini diumumkan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese lewat unggahan di akun Instagramnya @albomp, Jumat (23/8/2025). “Nikmati waktu luang Anda akhir pekan ini. Mulai minggu […]

  • Tanggapan Purbaya Selama Sebulan Menjadi Menkeu

    Tanggapan Purbaya Selama Sebulan Menjadi Menkeu

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,-Purbaya Yudhi Sadewa genap satu bulan perhari ini, pada Rabu (8/10/2025) menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Purbaya menjadi Menkeu usai menggantikan pendahulunya, Sri Mulyani. Ia menyatakan selama ia menjabat dalam 30 hari terakhir penuh dengan tantangan. Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya sebagai Menkeu, pada Senin (8/9/2025). Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat sejak pemerintahan […]

  • Menkomdigi Minta Platform Medsos Taat Aturan, Tanggapi Ricuh Demo DPR

    Menkomdigi Minta Platform Medsos Taat Aturan, Tanggapi Ricuh Demo DPR

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta semua pengelola platform media sosial ikut menjaga agar konten yang beredar di Indonesia tetap positif. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kericuhan saat demo di DPR, Senin (25/8), yang disebut dipicu siaran langsung massa aksi lewat TikTok. Hari ini, Kamis (28/8), buruh dari berbagai daerah juga […]

expand_less