Defisit APBN 2026 Bakal Naik, Kebutuhan Pembiayaan Ikut Membengkak
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month Rab, 31 Des 2025
menalar.id., – Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kesepakatan ini otomatis mendorong kebutuhan pembiayaan anggaran menjadi lebih besar.
Dalam Rapat Paripurna DPR ke-5, pada (23/9/2025), DPR bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui kenaikan target defisit APBN 2026 menjadi Rp689,15 triliun atau setara 2,68 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini naik dari target RAPBN 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp638,71 triliun atau 2,48% PDB.
Alasan Kenaikan Defisit APBN 2026
Kenaikan defisit terjadi karena kebutuhan belanja negara meningkat signifikan. Pemerintah menetapkan belanja negara 2026 sebesar Rp3.842,73 triliun, naik dari target awal Rp3.786,49 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara hanya naik tipis menjadi Rp3.153,58 triliun dari sebelumnya Rp3.147,68 triliun dalam proyeksi. Kondisi ini membuat kebutuhan pembiayaan anggaran ikut membengkak untuk menutup selisih defisit.
“Diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” kata Purbaya, di Gedung Parlemen, pada (19/9/2025) saat menjelaskan kenaikan target defisit APBN 2026, Rabu (31/12/2025) melansir CNBC Indonesia.
Pemerintah Belum Publikasi APBN 2026
Meski DPR menyepakati UU APBN 2026 sejak September, pemerintah belum mempublikasikan rincian lengkapnya kepada publik. Hingga kini, pemerintah belum menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara simbolis kepada kementerian dan lembaga.
Akibatnya, publik sulit mencari detail target pembiayaan APBN 2026. Padahal, komponen pembiayaan anggaran sangat krusial karena mencakup pembiayaan utang dan non-utang.
Pembiayaan non-utang, seperti investasi pemerintah dan pemberian pinjaman, berfungsi mengurangi total kebutuhan pembiayaan utang. Menanggapi keterlambatan penyerahan DIPA dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026, Purbaya memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan seremoni penyerahan DIPA yang biasanya digelar awal Desember memang mengalami kemunduran.
“Kan ini upacaranya aja, nanti kita tunggu kapan Istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Purbaya menyebut penyerahan DIPA semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025. Namun, agenda tersebut tertunda karena Presiden Prabowo Subianto harus memberikan pengarahan kepada sejumlah kepala daerah di Papua.
Jika merujuk pada dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026 sebelum pengesahan UU APBN, pemerintah menargetkan pembiayaan anggaran sebesar Rp638,8 triliun untuk menutup defisit. Angka ini berasal dari penarikan utang Rp781,9 triliun dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun.
Tak serta merta, pembiayaan tersebut setelah dikurangi oleh pembiayaan investasi Rp203,1 triliun dan pemberian pinjaman Rp400 miliar.
Daftar Pembiayan Utang Pemerintah
Target penarikan utang Rp781,9 triliun tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp749,2 triliun dan pinjaman neto Rp32,7 triliun. Sebagai perbandingan, pembiayaan utang pemerintah dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi:
- 2021: Rp870,5 triliun
- 2022: Rp696 triliun
- 2023: Rp404 triliun
- 2024: Rp558,1 triliun
- 2025 (outlook): Rp715,5 triliun
- RAPBN 2026: Rp781,9 triliun.
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
