Pulau Rote Jadi Sentra Industri Garam Nasional, Tekan Impor hingga 600 rb ton

menalar.id – Pemerintah ingin membangun kawasan sentra industri garam nasional seluas 10.764 hektare (ha) di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan kawasan ini mencakup 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan Teluk Pantai Baru.

Nantinya, kawasan ini diharapkan sebagai langkah strategis menuju swasembada garam. Pemerintah menargetkan penurunan impor garam industri hingga 600 ribu ton per tahun. Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan bisa menutupi kekurangan garam nasional yang masih signifikan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ahmad Koswara, menyatakan bahwa pembangunan kawasan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Perpres tersebut melarang impor garam jenis tertentu untuk mempercepat pencapaian swasembada.

“Setelah terbitnya Perpres 17/2025, kami harus segera memenuhi kebutuhan garam nasional dalam waktu terbatas. Maka, kami memilih membangun kawasan industri garam di Rote sebagai strategi utama,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Pemerintah memilih Rote Ndao

Koswara menegaskan bahwa pemerintah memilih Rote Ndao setelah melalui kajian panjang. Ada dua strategi utama. Pertama, membuka lahan baru (ekstensifikasi). Kedua, meningkatkan produksi tambak garam rakyat (intensifikasi).

KKP menetapkan sekitar 10 ribu ha luas lahan yang akan diselesaikan tahun 2025. Pembangunan pun dibagi menjadi 10 zona.

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp750 miliar dari APBN untuk mendanai pembangunan zona pertama serta infrastruktur dasar di seluruh kawasan. Fasilitas yang akan dibangun meliputi jalan, dermaga, sistem pengambilan air laut, listrik, dan berbagai utilitas penunjang lainnya.

Pemerintah menunjuk PT Garam sebagai operator utama kawasan, sementara investor swasta akan berperan dalam pengembangan zona-zona berikutnya.

Koswara menjelaskan bahwa kebutuhan garam industri nasional tahun 2025 diperkirakan mencapai 4,9 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 2 juta ton. Melalui kawasan industri garam Rote, pemerintah menargetkan tambahan pasokan sebesar 2,6 juta ton, bahkan bisa mencapai 3 juta ton.

“Petambak rakyat umumnya menghasilkan garam konsumsi yang sudah swasembada. Namun, untuk kebutuhan industri, kita masih bergantung pada impor—sekitar 77,7 persen,” ucap Koswara.

Pemerintah akan fokus memproduksi garam industri berkualitas tinggi di kawasan Rote, dengan konsistensi kandungan natrium klorida (NaCl).  Sesuai kebutuhan industri sendiri.

Menargetkan Swasembada 2027

Koswara menyebut bahwa perbedaan kualitas dan standar antara garam rakyat dan garam industri menjadi alasan utama pembangunan berbasis teknologi industri. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sumber Daya Kelautan DJPK KKP Frista Yorhanita, menegaskan bahwa pembangunan kawasan garam Rote merupakan bagian dari roadmap swasembada garam nasional 2027.

Ia menjelaskan bahwa Perpres 17/2025 menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam aneka pangan dan farmasi mulai tahun 2025, serta mencapai swasembada garam untuk kebutuhan CAP (chlor alkali plant) pada 2027.

“Pemerintah berkewajiban menyetop impor garam untuk pangan dan farmasi pada 2025, dan harus mencapai swasembada garam CAP pada 2027,” tegas Frista.

Frista menambahkan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan proses produksi dari hulu ke hilir di kawasan ini—dari produksi, pascapanen, hingga distribusi. Pemerintah juga akan menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam industri.

Ia memproyeksikan kebutuhan nasional garam pada 2027 akan mencapai 5,1 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 3 juta ton. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan volume dan mutu produksi agar garam dalam negeri bisa memenuhi standar industri.

Pemerintah mengadopsi model produksi garam Australia sebagai inspirasi pengembangan kawasan Rote. Menurut Frista, Australia berhasil memproduksi garam berkualitas tinggi karena didukung iklim kering dan penggunaan danau sebagai sumber air baku.

Frista menilai Rote Ndao memiliki iklim dan karakter geografis yang serupa dengan Australia, termasuk musim kering 6–7 bulan dan air laut berkualitas baik. Oleh karena itu, pemerintah yakin kawasan ini cocok untuk produksi garam industri skala besar.

Pemerintah membagi kawasan ini menjadi 10 zona dan akan mengembangkan secara bertahap. Selain membangun infrastruktur dasar, pemerintah juga membuka peluang insentif fiskal jika kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam pengelolaan kawasan, pemerintah menggandeng PT Garam serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Proyek ini diperkirakan menyerap hingga 26 ribu tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir.

Frista menargetkan produksi garam industri di Rote mencapai 200 ton per hektare per siklus. Dengan luas lahan yang tersedia, kawasan ini diharapkan mampu menutupi sebagian besar kekurangan pasokan garam industri nasional.

“Harapan kami, kawasan ini akan menjadi pusat produksi garam industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir—mulai dari panen hingga distribusi ke berbagai pasar di Indonesia,” tutup Frista.