Breaking News

Menteri HAM: Terlalu Dini Sebut 3 Demonstran Hilang, Barangkali Sembunyi

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 18 Sep 2025

menalar.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menilai pernyataan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengenai adanya orang hilang pascademonstrasi akhir Agustus 2025 masih terlalu terburu-buru. Menurutnya, kemungkinan tiga orang yang dilaporkan hilang itu justru tengah bersembunyi karena panik saat kericuhan terjadi.

“Kita tetap ikut berupaya mencari. Saya nyatakan tetap berjuang, tapi terlalu dini menyebut hilang. Bisa saja mereka sembunyi karena panik,” ucap Pigai di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2025).

Pigai menilai istilah yang lebih tepat digunakan yaitu belum terlihat atau belum kembali ke rumah. Ia pun optimistis keberadaan ketiga orang tersebut bisa segera terlacak, mengingat peristiwa terjadi di Jakarta yang penuh dengan kamera CCTV.

“Jakarta kota metropolis, hampir tiap sudut ada CCTV. Dari situ bisa diketahui seseorang terakhir berada di mana dan ke mana perginya. Itu metode penyelidikan,” jelasnya.

Bekerja sama dengan Kapolri

Ia menambahkan, Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari keberadaan tiga orang itu. Karena itu, Pigai meminta semua pihak, termasuk KontraS, bersabar dan menunggu hasil penyelidikan aparat.

“Teman-teman KontraS harus memahami proses penyelidikan. Kita sama-sama bekerja, KontraS bekerja, kami juga bekerja. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan hilang, apalagi dengan istilah hilang paksa,” tegasnya.

Sebelumnya, KontraS melaporkan masih ada tiga orang yang belum ditemukan usai aksi demonstrasi hingga, Jumat (12/9/2025). Sebagai berikut:

  1. Bima Permana Putra: bukan demonstran, hilang sejak 31 Agustus 2025, terakhir terlihat di Glodok, Jakarta Barat.
  2. M. Farhan Hamid: demonstran, hilang sejak 31 Agustus 2025, terakhir terlihat di Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.
  3. Reno Syahputradewo: demonstran, hilang sejak 30 Agustus 2025, terakhir terlihat di Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.

Respons DPR RI

Sebaliknya, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengungkap keberadaan tiga demonstran yang masih belum ditemukan.

“Harus ditemukan sampai benar-benar jelas keberadaan orang-orang yang hingga kini dilaporkan hilang,” ujar Benny dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (16/9).

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemnaker-Kemensos Kolaborasi untuk Sekolah Rakyat

    Kemnaker-Kemensos Kolaborasi untuk Sekolah Rakyat

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kerja sama ini akan diwujudkan lewat pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah. Kesiapan kerja sama ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat […]

  • MK Batalkan HGU 190 Tahun, Bagaimana Nasib IKN?

    MK Batalkan HGU 190 Tahun, Bagaimana Nasib IKN?

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun Ibukota Nusantara (IKN), pada Kamis (13/11/2025). Keputusan tersebut membuat penggunaan HGU menjadi maksimal 95 tahun melalui skema double cycle. Mengutip Kompas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa MK akan memberikan HGU paling lama 35 tahun kemudian dapat memperpanjang haknya hingga 25 tahun dan […]

  • Lokakarya Pedoman Advokasi untuk Menangani Bullying dan Kekerasan Seksual di Kalangan Pelajar

    Lokakarya Pedoman Advokasi, Langkah PP IPM Menangani Bullying dan Kekerasan Seksual

    • calendar_month Jum, 9 Jan 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menyelenggarakan Lokakarya Buku Panduan Harmoni Perubahan: Pedoman Advokasi untuk Bullying dan Kekerasan Seksual bagi Pelajar, pada Jumat–Sabtu, (9-10/1/2026) di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat. Lokakarya ini menjadi bagian dari komitmen PP IPM dalam memperkuat perlindungan pelajar serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bebas […]

  • Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi sorotan publik.

    Menkes Siapkan Psikolog di Puskesmas Usai Anak Meninggal di NTT

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi sorotan publik. Menyikapi peristiwa tersebut, Kemenkes langsung menyiapkan penguatan layanan psikologi klinis bagi anak. Budi menjelaskan pemerintah telah melakukan skrining kesehatan mental terhadap anak-anak dan menemukan jutaan anak berada dalam kelompok berisiko. Karena itu, […]

  • Ketua Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Buruh Tolak Pilkada via DPRD, Said Iqbal: “Bisa Kembali ke Orba”

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu ia sampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026). Said menilai pemilihan kepala daerah melalui […]

  • ESDM Bilang Tak Ada Pelanggaran: Kontroversi Tambang Nikel di Raja Ampat

    ESDM Bilang Tak Ada Pelanggaran: Kontroversi Tambang Nikel di Raja Ampat

    • calendar_month Sab, 7 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menegaskan bahwa operasional penambangan PT GAG Nikel tidak menunjukkan pelanggaran. Menurutnya, aktivitas PT Aneka Tambang Tbk di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat berjalan sesuai regulasi tanpa menimbulkan sedimentasi di wilayah pesisir. “Kita lihat langsung dari udara, tidak ada sedimentasi. […]

expand_less