Breaking News

Kemnaker-Kemensos Kolaborasi untuk Sekolah Rakyat

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 20 Jun 2025

menalar.id- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Kerja sama ini akan diwujudkan lewat pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah.

Kesiapan kerja sama ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat bertemu dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada Jumat (20/6).

Menaker menyampaikan langsung mengenai kesiapan kerja sama ini saat menemui Kemensos, Saifullah Yusuf di Kantor Kemenaker, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

“Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” jelas Yassierli.

Yassierli menegaskan bahwa Kemnaker menyambut baik program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang masih berada dalam kemiskinan ekstrem.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, program Sekolah Rakyat akan dijalankan secara bertahap. Saat ini, tahap awal sudah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa.

Ia menyebut seluruh tim pelaksana, mulai dari guru, tenaga kependidikan, hingga kepala sekolah, telah direkrut dan siap menjalankan program.

Saifullah mengonfirmasi,ia sudah berdiskusi dengan Yassierli ntuk mengidentifikasi balai-balai pelatihan yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tahap pertama Sekolah Rakyat.

“Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” kata Saifullah.

Menurut Saifullah, pada tahap awal sudah teridentifikasi 41 Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kemnaker yang siap digunakan. Selain itu, beberapa balai milik UPTD juga akan dilibatkan dan segera ditindaklanjuti dengan agenda lanjutan.

Pertama, Kementerian PUPR akan menindaklanjuti apakah balai-balai yang akan dipakai untuk program ini sudah layak atau belum. Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum yang fokus pada pengembangan keterampilan siswa.

“Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker,” jelas Saifullah Yusuf.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Stok BBM BP Pulih, SPBU di Jabodetabek hingga Jawa Timur Kembali Beroperasi Penuh

    Stok BBM BP Pulih, SPBU di Jabodetabek hingga Jawa Timur Kembali Beroperasi Penuh

    • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di jaringan SPBU British Petroleum (BP) kembali normal. PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) memastikan produk BP 92 dan BP Ultimate Diesel kini sudah tersedia di sejumlah wilayah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. “SPBU BP tetap melayani pelanggan dengan produk berkualitas dan fasilitas lengkap. Tenant di […]

  • Kejagung Periksa  Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Subholding Pertamina. Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/3/2025) sekitar pukul 08.36. Ahok datang satu setengah jam lebih awal dari jadwal yang […]

  • AMPK Laporkan Arsul Sani atas Dugaan Ijazah Palsu

    AMPK Laporkan Ijazah Palsu Arsul Sani ke Bareskrim

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan penggunaan ijazah doktoral palsu, pada Jumat (14/11/2025). Bareskrim menerima laporan tersebut pada Senin (17/11/2025) oleh perwakilan AMPK yang meragukan keaslian ijazah itu dan menilai bahwa gelar akademik itu menjadi salah satu syarat penting […]

  • BEM SI Kecam Penangkapan Mahasiswa ITB Pembuat Meme AI Prabowo-Jokowi

    BEM SI Kecam Penangkapan Mahasiswi ITB Pembuat Meme AI Prabowo-Jokowi

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Aliansi mahasiswa di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan sikap tegas menentang penangkapan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) oleh kepolisian. Koordinator Pusat BEM SI Herianto menilai tindakan ini sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. “Kami memandang bahwa segala bentuk represif terhadap mahasiswa telebih dalam konteks penyampaian aspirasi […]

  • Melayat ke Rumah Affan, Puan Irit Bicara soal DPR Absen Temui Massa Saat Demo

    Melayat ke Rumah Affan, Puan Irit Bicara soal DPR Absen Temui Massa Saat Demo

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua DPR RI Puan Maharani memilih irit bicara ketika ditanya alasan para wakil rakyat tidak ada yang menemui massa aksi di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. “Kami evaluasi bersama,” ucap Puan singkat usai melayat ke rumah duka almarhum driver ojol, Affan Kurniawan, Sabtu (30/7/2025). Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR sendiri […]

  • Apa saja PR yang Harus Dituntaskan oleh Menkeu Baru?

    Apa saja PR yang Harus Dituntaskan oleh Menkeu Baru?

    • calendar_month Kam, 11 Sep 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan mendorong kenaikan perkembangan ekonomi 6%-7% agar publik merasa puas, sehingga ketidakpuasan publik tidak meledak seperti yang terjadi akibat gelombang demonstrasi di beberapa daerah baru-baru ini. Sejumlah ekonom merasa ragu bahwa cara itu akan mengentaskan akar masalah, yaitu perihal ketidakadilan anggaran negara. Lantas, apa saja pekerjaan rumah […]

expand_less