Breaking News

Komnas HAM Kecam Penembakan di RSUD Wamena Oleh TPNPB-OPM

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 29 Jun 2025

menalar.id,. – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kecaman keras terhadap insiden penembakan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Rabu (28/5/2025). Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) diduga menjadi pelaku penembakan tersebut.

Dalam keterangan resmi dilansir Tempo pada Minggu (29/6/2025), Komnas HAM menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

“Semua pihak, termasuk Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), harus menghormati dan menjamin lingkungan rumah sakit sebagai zona aman bagi semua orang,” tegas Komnas HAM.

Lembaga itu menyoroti bahwa aksi tersebut melanggar tiga hak dasar: hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak merasa aman yang dijamin Konvensi Jenewa dan UU HAM. Serangan ini tidak hanya membahayakan nyawa individu tetapi juga mengancam sistem kesehatan dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Korban dan Klaim TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengklaim tanggung jawab atas insiden tersebut dalam keterangan tertulis Sabtu (31/5/2025).

“Kami menembak dua anggota militer Indonesia dari jarak sekitar 10 meter,” ujar Sebby, yang menyebut pelaku berasal dari Pasukan TPNPB Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Derakma.

Sebby mengimbau warga sipil, baik masyarakat adat Papua maupun pendatang, untuk membatasi aktivitas di luar rumah.

“Agar tidak menjadi korban selama operasi kami berlangsung,” tambahnya.

Versi Kepolisian

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah klaim TPNPB-OPM. Dalam keterangan Kamis (29/5/2025), Faizal menyatakan hanya satu korban, yaitu Bripka Marsidon Debataraja.

“Korban ditembak orang tak dikenal saat berada dalam mobil patroli usai mengantar pasien kecelakaan ke RSUD Wamena pukul 19.14 WIB,” jelas Faizal.

Polisi menemukan empat selongsong peluru kaliber 5,56 mm di TKP. Faizal menegaskan komitmen aparat untuk mengejar pelaku.

“Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan bersenjata di Papua,” tegasnya.

Pemulihan Keamanan

Komnas HAM mendesak Polres Jayawijaya segera memulihkan kondisi keamanan.

“Berdasarkan temuan awal, kami menekankan pentingnya pemulihan keamanan di Jayawijaya,” tulis Komnas HAM.

Insiden ini kembali memantik sorotan terhadap eskalasi kekerasan di Papua yang kerap menyasar fasilitas publik. Komnas HAM mendesak semua pihak menghormati prinsip perlindungan sipil dan fasilitas kesehatan dalam situasi konflik.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jakarta Darurat Premanisme Ormas: 9 Tersangka Tertangkap

    Jakarta Darurat Premanisme Ormas, 9 Anggota GRIB Jaya Tertangkap

    • calendar_month Sel, 13 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Bali, Wayan Koster dengan tegas menolak segala bentuk premanisme yang berlindung dibalik nama Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Ia sampaikan saat peresmian Bale Paruman Adhayaksa dan Bale Restorative Justice di Bandung, Kamis (8/5/2025). Koster menyoroti kasus dugaan premanisme oleh anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali. Ia mengecam keras tindakan tersebut. “Bentuknya […]

  • polar

    Pelaku Bunuh Diri, Polri Jaksel Periksa Anggotanya pada Kasus Alvaro

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Jakarta Selatan memeriksa dua anggotanya setelah tersangka pembunuhan sekaligus ayah tiri bernama Alex Iskandar dari bocah Alvaro Kiano Nugroho (6) tewas di ruang konseling. Kasi Propam Polres Jakarta Selatan Kompol Bayu Agung Ariyanto menegaskan, kedua anggotanya merupakan petugas yang bertugas piket di ruangan tersebut. “Terkait bunuh diri ini, […]

  • PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso ke Depinas SOKSI Pimpinan Misbakhun

    PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso ke Depinas SOKSI Pimpinan Misbakhun

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan yang diajukan Ali Wongso terhadap Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) yang dipimpin oleh Mukhamad Misbakhun. ‎Gugatan perkara terdaftar dengan nomor 439/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka pada Kamis (5/2/2026). Majelis hakim menyatakan penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. ‎“Penggugat tidak […]

  • Stok BBM BP Pulih, SPBU di Jabodetabek hingga Jawa Timur Kembali Beroperasi Penuh

    Stok BBM BP Pulih, SPBU di Jabodetabek hingga Jawa Timur Kembali Beroperasi Penuh

    • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di jaringan SPBU British Petroleum (BP) kembali normal. PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) memastikan produk BP 92 dan BP Ultimate Diesel kini sudah tersedia di sejumlah wilayah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. “SPBU BP tetap melayani pelanggan dengan produk berkualitas dan fasilitas lengkap. Tenant di […]

  • Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

    Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo. Berdasarkan laporan […]

  • BNPB Pastikan Banjir dan Longsor Sumatra Belum Masuk Kategori Bencana Nasional

    BNPB Pastikan Banjir dan Longsor Sumatra Belum Masuk Kategori Bencana Nasional

    • calendar_month Sab, 29 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id -, Di tengah banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, pemerintah memastikan bahwa status kejadian ini belum dinaikkan menjadi bencana nasional. Meski korban terus bertambah dan beberapa wilayah masih terisolasi akibat akses jalan terputus serta jaringan komunikasi lumpuh, BNPB menilai penanganan di tingkat provinsi masih bisa berjalan dengan dukungan penuh […]

expand_less