Breaking News

Komnas HAM Kecam Penembakan di RSUD Wamena Oleh TPNPB-OPM

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 29 Jun 2025

menalar.id,. – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kecaman keras terhadap insiden penembakan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Rabu (28/5/2025). Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) diduga menjadi pelaku penembakan tersebut.

Dalam keterangan resmi dilansir Tempo pada Minggu (29/6/2025), Komnas HAM menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

“Semua pihak, termasuk Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), harus menghormati dan menjamin lingkungan rumah sakit sebagai zona aman bagi semua orang,” tegas Komnas HAM.

Lembaga itu menyoroti bahwa aksi tersebut melanggar tiga hak dasar: hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak merasa aman yang dijamin Konvensi Jenewa dan UU HAM. Serangan ini tidak hanya membahayakan nyawa individu tetapi juga mengancam sistem kesehatan dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Korban dan Klaim TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengklaim tanggung jawab atas insiden tersebut dalam keterangan tertulis Sabtu (31/5/2025).

“Kami menembak dua anggota militer Indonesia dari jarak sekitar 10 meter,” ujar Sebby, yang menyebut pelaku berasal dari Pasukan TPNPB Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Derakma.

Sebby mengimbau warga sipil, baik masyarakat adat Papua maupun pendatang, untuk membatasi aktivitas di luar rumah.

“Agar tidak menjadi korban selama operasi kami berlangsung,” tambahnya.

Versi Kepolisian

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, membantah klaim TPNPB-OPM. Dalam keterangan Kamis (29/5/2025), Faizal menyatakan hanya satu korban, yaitu Bripka Marsidon Debataraja.

“Korban ditembak orang tak dikenal saat berada dalam mobil patroli usai mengantar pasien kecelakaan ke RSUD Wamena pukul 19.14 WIB,” jelas Faizal.

Polisi menemukan empat selongsong peluru kaliber 5,56 mm di TKP. Faizal menegaskan komitmen aparat untuk mengejar pelaku.

“Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan bersenjata di Papua,” tegasnya.

Pemulihan Keamanan

Komnas HAM mendesak Polres Jayawijaya segera memulihkan kondisi keamanan.

“Berdasarkan temuan awal, kami menekankan pentingnya pemulihan keamanan di Jayawijaya,” tulis Komnas HAM.

Insiden ini kembali memantik sorotan terhadap eskalasi kekerasan di Papua yang kerap menyasar fasilitas publik. Komnas HAM mendesak semua pihak menghormati prinsip perlindungan sipil dan fasilitas kesehatan dalam situasi konflik.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Pati Akan Demo di KPK, Desak Bupati Sudewo Jadi Tersangka Korupsi DJKA

    Warga Pati Akan Demo di KPK, Desak Bupati Sudewo Jadi Tersangka Korupsi DJKA

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mereka menuntut agar KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan 2020–2021. Rencana aksi ini disampaikan salah satu koordinator lapangan, Supriyono alias Botok, […]

  • Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    Pengampunan untuk Dua Tokoh Lawan Politik, Akankah Oposisi Tetap Bertahan?

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memunculkan banyak tafsir politik. Salah satunya datang dari Ubedilah Badrun, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Menurutnya, manuver ini bisa dilihat sebagai upaya merangkul dua blok politik sekaligus: Megawati Soekarnoputri dan Anies Baswedan. “Prabowo terbaca akan […]

  • air india

    Kecelakaan Boeing 787 Air India: Bertambah Menjadi 279 Korban Jiwa

    • calendar_month Sab, 14 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kepolisian India melaporkan korban dari kecelakaan Air India meningkat menjadi 279 orang, Sabtu (14/6/2025). Menurut AFP, sumber yang enggan disebutkan namanya itu menyebut jumlah korban naik dari laporan sebelumnya, yakni 265 orang. Kenaikan angka korban menjadikan insiden ini sebagai kecelakaan pesawat paling mematikan di abad ke-21. Pesawat Air India jatuh di wilayah Meghaninagar, […]

  • Jaksa Nilai Unggahan Laras Hasut Demo Rusuh, Tuntut 1 Tahun Penjara

    Laras Terancam Penjara Setahun Gegara Unggahan Demo Agustus

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa. Jaksa menyatakan Laras terbukti melakukan tindak pidana penghasutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan tersebut berkaitan dengan demonstrasi besar yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu […]

  • Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 60 keluarga di Indonesia menguasai 48 persen dari total 55,9 juta hektar lahan bersertifikat dan terpetakan. Ia menyoroti kebijakan struktural di masa lalu sebagai penyebab utama ketimpangan penguasaan tanah ini. “48 persen dari 55,9 juta hektar itu dikuasai hanya […]

  • Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

    Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini karena telah banyak murid yang menjadi korban keracunan di berbagai daerah. Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025). Adapun demonstrasi itu dilakukan oleh sekelompok ibu, anak muda, […]

expand_less