Breaking News

KPK Masih Selidiki Kasus Whoosh, Purbaya Ogah Bayar Utang Pakai APBN

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sen, 27 Okt 2025

menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

“Ya benar jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” ungkapnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (27/10/2025).

Namun, Budi belum memberikan penjelasan lebih detail mengenai dugaan korupsi yang sedang diusut. Ia menyampaikan bahwa karena prosesnya masih di tahap penyelidikan, informasi terkait perkembangan kasus belum dapat dipublikasikan.

“Karena memang masih di tahap penyelidikan informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci,” tuturnya.

Budi menambahkan bahwa penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak awal tahun 2025 dan hingga kini masih terus berjalan.

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Sementara itu, polemik mengenai utang proyek Kereta Cepat kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Keuangan Purbaya menjadi salah satu tokoh yang tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek yang menelan biaya sekitar US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang sepenuhnya berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan APBN. Ia optimistis perusahaan yang terlibat, terutama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Danantara) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, mampu menanggung kewajiban tersebut.

Menurutnya, dividen dari BUMN cukup untuk menutupi cicilan utang proyek kereta cepat.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah China telah mencapai kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB. Kesepakatan tersebut mencakup kemungkinan perpanjangan tenor pembayaran utang hingga 60 tahun.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintahannya sedang menyusun aturan terkait larangan penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Ia menegaskan bahwa ondel-ondel merupakan warisan budaya Betawi yang seharusnya hanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, bukan untuk kegiatan mengamen di jalanan. “Kami sedang menggodok untuk (aturan) itu. Saya akan mengeluarkan Pergub bahwa ondel-ondel sebagai salah […]

  • Santri Tanpa Masjid

    Santri Tanpa Masjid

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – 22 Oktober telah menjadi hari istimewa bagi santri di penjuru Tanah Air. Negara menyatakannya sebagai Hari Santri. Bukan Hari Kyai, Hari Pesantren, dan Hari Kitab Kuning atau istilah lain. Ini merupakan satu-satunya Hari Santri di dunia. Kendati di negara-negara lain terdapat tradisi santri atau pesantren yang serupa, misalnya di Dar al-Ulum Deoband India, Hawzah […]

  • Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 414 Ribu Batang Rokok Ilegal

    Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 414 Ribu Batang Rokok Ilegal

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Tim patroli laut Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal di Teluk Bintan, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/12/2025). Bea Cukai Batam menyita sebanyak 414 ribu batang rokok ilegal. Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengatakan perahu cepat tanpa nama bermesin Yamaha 2×200 PK tersebut mengangkut ribuan batang rokok tanpa pita cukai. Mengutip Antara, […]

  • Tarif Parkir di Surabaya Cuma Rp 80, Berlaku hingga 17 Agustus

    Tarif Parkir di Surabaya Cuma Rp 80, Berlaku hingga 17 Agustus

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan promo tarif parkir cuma Rp 80 bagi pengguna yang membayar lewat QRIS di sejumlah titik. Program ini berlaku hingga Minggu (17/8/2025) sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dinas Perhubungan Surabaya Jeane Mariane Taroreh, menjelaskan tarif spesial […]

  • Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

    Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Saat Presiden Prabowo Subianto gencar mendorong efisiensi anggaran pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor justru mengoperasikan enam unit mobil dinas baru bermerek Suzuki Jimny Allgrip warna hitam. Empat di antaranya terlihat parkir di area Pendopo Bupati Bogor dengan stiker dinas terkait dan plat merah. Enam unit Suzuki Jimny yang menjadi kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bogor […]

  • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menargetkan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bisa rampung pada akhir Januari 2026.

    Prabowo Kejar Kesepakatan Dagang dengan AS, Teken Akhir Januari

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menargetkan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bisa rampung pada akhir Januari 2026. Ia menegaskan proses negosiasi masih berjalan dan akan memasuki tahapan pertemuan Tim teknis, pada (12/1/2026) sampai (19/1/2026). Tujuan Kesepakatan Dagang Prasetyo menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaporkan tahapan tersebut. Tujuannya […]

expand_less