Breaking News

KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sel, 29 Jul 2025

menalar.id – Sebanyak 21 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Barat dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat. Penyebabnya, sejumlah TPA tersebut belum melengkapi dokumen lingkungan dan masih memakai sistem open dumping atau buang sampah secara terbuka, metode lama yang sebenarnya sudah dilarang.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan DLH Jabar Resmiani, menjelaskan bahwa sanksi ini diberikan sebagai langkah pembinaan. Ia menekankan bahwa dari total 21 TPA, tidak semuanya mendapatkan sanksi berat. Bentuk sanksinya pun berupa kewajiban untuk segera melakukan perbaikan.

“Total ada 21 TPA yang dikenai sanksi administratif. Tapi nggak ada denda, ya. Mereka diwajibkan memperbaiki, terutama melengkapi dokumen-dokumen lingkungan,” ujar Resmiani di Bandung, Selasa (29/7/2025).

Ia menambahkan, KLH sebelumnya sudah lebih dulu memberikan sanksi kepada 16 TPA di wilayah Bandung Raya. Beberapa di antaranya kini sedang dalam proses pembenahan dan mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Masalah utama yang ditemukan di lapangan adalah masih digunakannya sistem open dumping yang sudah seharusnya ditinggalkan karena berisiko merusak lingkungan.

“Sebagian besar TPA masih pakai sistem open dumping, padahal itu sudah nggak boleh lagi. Selain itu, dokumen lingkungannya harus dilengkapi, terus pengelolaan air lindinya juga harus ada,” kata Resmiani.

Ia menyebut kondisi ini seperti “bom waktu” yang meledak karena pengelolaan sampah yang kurang tertata sejak dulu. Di sisi lain, banyak daerah juga terkendala dari segi anggaran untuk memperbaiki sistem persampahannya.

Resmiani juga menegaskan bahwa urusan sampah bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga harus terlibat, misalnya dengan memilah sampah dari rumah agar tidak membebani TPA.

“Kalau banyak sampah organik numpuk di TPA, itu bisa bahaya, karena gasnya bisa meledak atau nyebabin kebakaran,” ujarnya.

Daftar TPA yang Disanksi di Jawa Barat

Sanksi oleh KLHK:

  • TPA Galuga – Kabupaten Bogor
  • TPA Jalupang – Kabupaten Karawang
  • TPA Cikolotok – Kabupaten Purwakarta
  • TPA Jalumpang – Kabupaten Subang
  • TPA Cibereum – Kabupaten Sumedang
  • TPA Nangkaleah – Kabupaten Tasikmalaya
  • TPA Sumur Batu – Kota Bekasi
  • TPA Cipayung – Kota Depok
  • TPA Cikundul – Kota Sukabumi
  • TPA Cimenteng – Kabupaten Sukabumi
  • TPA Mekarsari – Kabupaten Cianjur
  • TPA Purbahayu – Kabupaten Pangandaran
  • TPA Kubandeleg – Kabupaten Cirebon
  • TPA Heleut – Kabupaten Majalengka
  • TPA Sarimukti – Wilayah Bandung Raya

Sanksi oleh DLH Jabar:

  • TPA Kopi Luhur – Kota Cirebon
  •  TPA Ciangir – Kota Tasikmalaya
  •  TPA Pasir Bajing – Kabupaten Garut
  •  TPA Ciniru – Kabupaten Kuningan
  •  TPA Cibeureum – Kota Banjar

Sanksi oleh KLHK dan DLH Jabar:

  • TPA Burangkeng – Kabupaten Bekasi.
  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • pernas

    Pernas VIII Fokusmaker Resmi Ditutup: Abrory Ben Barka Terpilih Sebagai Ketua Umum Periode 2025–2030

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Perhelatan Pertemuan Nasional (Pernas) VIII Fokusmaker telah resmi ditutup, pada Sabtu malam (2/8/2025). Hal ini menandai berakhirnya forum konsolidasi kader nasional yang berlangsung penuh dinamika dan semangat kebersamaan. Pernas kali ini menjadi momentum penting dalam regenerasi kepemimpinan organisasi, serta penegasan kembali arah gerakan Fokusmaker sebagai wadah kaderisasi strategis bagi aktivis muda Indonesia. Dalam […]

  • Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280%, Sigit: Itu Bercanda

    Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280%, Sigit: Itu Bercanda

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto meningkatkan gaji hakim Indonesia hingga 280 persen. “Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Prabowo saat acara Penetapan Hakim MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Prabowo mengonfirmasi telah menugaskan timnya […]

  • BUMN

    Politikus Kuasai 165 Kursi BUMN, Puan Minta Profesionalisme

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini resmi menjadi UU, Kamis (2/10/2025). Peresmian tersebut kemudian memicu perdebatan publik tentang kursi komisaris BUMN yang banyak diisi oleh politikus. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar keberadaan UU BUMN yang baru disahkan DPR dapat mendorong perusahaan negara menjadi lebih profesional. “Ya, […]

  • Kementan Pastikan Cadangan Beras Capai 4 Juta Ton pada 2026

    Kementan Pastikan Cadangan Beras Capai 4 Juta Ton pada 2026

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kementerian Pertanian (Kementan) akan memastikan penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) memenuhi target sebanyak empat juta ton pada 2026. Target tersebut dapat tercapai dengan kerja sama lintas lembaga bersama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dan Badan Pangan Nasional (BPN). Mengutip Tempo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa ia percaya Perum Bulog dapat memperoleh […]

  • Komisi I DPR Percepat Rapat RUU Penyiaran, Khawatir Situasi Demo Memanas

    Komisi I DPR Percepat Rapat RUU Penyiaran, Khawatir Situasi Demo Memanas

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Senin (25/8/2025). Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono khawatir peserta rapat akan kesulitan meninggalkan kompleks parlemen karena aksi demonstrasi yang kian memanas di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. “Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para […]

  • Fakta Kasus Gugatan Mentan terhadap Tempo, Sengketa Pers Naik ke Meja Hukum

    Fakta Kasus Gugatan Mentan terhadap Tempo, Sengketa Pers Naik ke Meja Hukum

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Menteri Pertanian Amran Sulaiman resmi melayangkan gugatan perdata terhadap penerbit PT. Tempo Inti Media Tbk kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang terdaftar, pada Selasa (1/7/2025) menuntut ganti rugi hingga Rp200 miliar karena Amran menganggap pemberitaan Tempo tidak berimbang dan merugikan nama baiknya. Melansir Hukumonline, dalam berkas gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya […]

expand_less