Guru di Banten Demo soal Kisruh SPMB dan Tunjangan Tertunda
- account_circle Nisrina
- calendar_month Kam, 3 Jul 2025
menalar.id- Para guru di Banten menggelar aksi demo di depan rumah dinas Gubernur Banten, Andra Soni, Kamis (3/7). Mereka memblokir gerbang utama sebagai bentuk protes atas kisruh Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan tunjangan yang belum dibayar selama enam bulan terakhir, Kamis (3/7/2025).
Guru honorer hingga ASN mengeluhkan minimnya sosialisasi pemerintah soal SPMB. Mereka merasa jadi sasaran amarah masyarakat akibat kekacauan sistem tersebut.
Ari Nuryadi, guru yang menjadi Wakil Kordinator Lapangan (korlap) aksi, menyebut kekisruhan terjadi karena Andra Soni CS hanya menyosialisasikan SPMB di domisili, padahal seleksi berdasarkan nilai akademis dan sistem perangkingan.
“Kemudian SPMB, banyak orang tua kecewa, jarak dekat tidak lulus, tidak transparansi begitu. Seharusnya ada pemberitahuan, sehingga guru tidak di kritik masyarakat, masyarakat yang dekat tidak diterima, ternyata yang diterima yang jauh, karena ada perangkingan ya,” ujar Ari.
Ari Nuryadi menilai pemerintah seharusnya melibatkan lurah, kepala desa, hingga ketua RT dalam sosialisasi SPMB agar informasi sampai langsung ke warga. Ia juga mengkritik perangkingan yang dilakukan secara tertutup karena bisa memicu kecurangan dan kekisruhan.
“Kalau tertutup kami tidak punya bukti, tapi bisa saja dilakukan upgrade nilai, ada titipan-titipan, agar yang di usulkan bisa lulus, prasangka buruknya seperti itu,” ujarnya.
Ratusan guru dari Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, dan Cilegon juga menyoroti nasib calon pengawas (cawas) sekolah yang belum dilantik. Mereka menyebut status cawas sudah terkatung-katung selama hampir satu tahun.
Ratusan guru dari Banten, seperti Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, dan Cilegon, mendesak pemerintah segera melantik calon pengawas sekolah. Mereka menilai status para cawas dibiarkan menggantung selama hampir setahun.
Selain soal SPMB dan pelantikan cawas, para guru juga mengeluhkan tunjangan tambahan (tuta) untuk guru ekstrakurikuler, wakil kepala sekolah, dan wali kelas yang tak mereka terima dalam enam bulan terakhir. Hingga kini, belum ada kejelasan dari pemerintah.
“Soal tunjangan tambahan yang belum dibayarkan dari Januari sampai Juni, biasa kami terima sejak 2017 baru 2025 ini adalah tidak dibayarkan, tanpa alasan yang tidak jelas, tanpa pemberitahuan,” ujar Ari.
Terkait kisruh SPMB, Pemprov Banten menyebut sudah menurunkan tim inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, tuntutan guru soal pelantikan cawas dan pencairan tunjangan tambahan (tuta) akan dibahas pada Kamis (10/7/ 2025) di kantor Sekretaris Daerah.
“Terkait SPMB, kita masih melakukan audit, tim dari inspektorat juga sudah memantau di lapangan, jika ada temuan bisa ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Plt Sekda Banten, Deden Apriandi, Kamis, (3/7).
- Penulis: Nisrina
