Breaking News

Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280%, Sigit: Itu Bercanda

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 12 Jun 2025

menalar.id- Presiden Prabowo Subianto meningkatkan gaji hakim Indonesia hingga 280 persen. “Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Prabowo saat acara Penetapan Hakim MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Prabowo mengonfirmasi telah menugaskan timnya mencari dana untuk menaikkan gaji hakim, dan memangkas anggaran TNI serta Polri.

“Kalau perlu anggaran lain saya kurangi, di sini ada Panglima TNI dan Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi,” jelasnya.

Ditetapkan sebanyak 1451 orang sebagai hakim, terdiri dari 921 Hakim Peradilan Umum, 362 Hakim Peradilan Agama, 143 Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan 25 Hakim Peradilan Militer, sehingga jumlah hakim bertambah dari 7.260 menjadi 8.711 orang.

Namun, menurut Sunarto, ketua MA jumlah tersebut masih dibawah standar, mengingat kasus yang diterima MA selama 2024 berjumlah 3.081.090.

Respons Kaporli

Melansir dari Kompas, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan pemangkasan anggaran TNI dan Polri guna menaikkan gaji hakim. Saat ditanya, Sigit tersenyum lebar mendengar usulan Presiden Prabowo.

“Nah, ini susah jawabnya,” ungkap Sigit saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sigit yang tampil di atas panggung bersama Andi Gani Nena Wea, Said Iqbal, dan Komjen Pol Wahyu Widada, sambil terus tersenyum lebar. Ia sempat melirik rekan-rekannya, lalu sambil tersenyum Sigit menuturkan, “Bercanda itu.”

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari TPPO hingga Dugaan Perdagangan Organ: Misteri Kematian Pekerja Migran di Kamboja

    Dari TPPO hingga Dugaan Perdagangan Organ: Misteri Kematian Pekerja Migran di Kamboja

    • calendar_month Sab, 12 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sedang mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa Soleh Darmawan, pekerja migran asal Indonesia yang meninggal di Kamboja pada Kamis (3/3/2025). Respons Menteri P2MI Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya sedang mengevaluasi aspek hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Kalau celah hukumnya memungkinkan […]

  • purbaya

    Purbaya: Importir Pakaian Bekas Akan Didenda

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Keuangan Purbaya berencana berlakukan hukuman baru berupa denda bagi para importir pakaian bekas. Selama ini, sanksi yang ada hanya sebatas pemusnahan barang bukti dan pidana penjara, tanpa memberikan keuntungan apa pun bagi negara. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut tidak memberikan pemasukan bagi pemerintah, bahkan justru menimbulkan kerugian. “Impor barang-barang baju bekas seperti apa, […]

  • menagerie

    Menag: Kekerasan Seksual di Pesantren Sedikit, Media Terlalu Besarkan Isu

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai, selama ini media telah membesar-besarkan isu kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Ia mengatakan, jumlah kasus tersebut sebenarnya tidak banyak. Namun pemberitaan membuatnya seolah-olah marak terjadi. “Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di Pondok Pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya,” kata Nasaruddin […]

  • Ketua Baleg Tanggapi Pemakzulan Gibran, Belum Bisa Dilanjut,

    Ketua Baleg Tanggapi Pemakzulan Gibran, Belum Bisa Dilanjut,

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR, menyebut surat usulan pemakzulan Wapres Gibran dari Forum Purnawirawan TNI tak punya dasar hukum yang jelas. Bob menilai konstitusi belum memungkinkan bagi DPR maupun MPR untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan tersebut. “Konstitusi kita itu kan belum ada jalannya. Kalau saya sih begitu secara pribadi. Belum ada jalannya untuk ke […]

  • Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan ke seluruh wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku di kawasan Bandung Raya. Dedi menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi menerbitkan surat […]

  • Panglima TNI Batalkan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo

    Panglima TNI Batalkan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.A/IV/2025 yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tanggal 30 April 2025. Dalam Keputusan Panglima TNI itu, […]

expand_less