Breaking News

Komisi I DPR Percepat Rapat RUU Penyiaran, Khawatir Situasi Demo Memanas

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 25 Agu 2025

menalar.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Senin (25/8/2025).

Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono khawatir peserta rapat akan kesulitan meninggalkan kompleks parlemen karena aksi demonstrasi yang kian memanas di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.

“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber di siang hari ini. Walaupun di luar suasana mungkin agak sedikit memanas, jangan sampai menyurutkan amanat kita dalam menunaikan tugas untuk bangsa dan negara,” kata Dave saat membuka rapat.

Dalam rapat itu, Komisi I menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau.

Biasanya berlangsung lebih panjang, kali ini rapat hanya berjalan sekitar 30 menit. Setelah mendengar paparan singkat dari para narasumber, Dave langsung menutup agenda tanpa ada sesi pendalaman.

“Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Mengingat situasi di luar, kalau rapat kita berkepanjangan, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Dave menegaskan, pendalaman tetap bisa dilakukan secara tertulis. Anggota DPR yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dapat menitipkannya lewat sekretariat komisi untuk diteruskan kepada narasumber.

“Bilamana ada yang ingin pendalaman, pertanyaan, tolong disampaikan tertulis saja ya. Sampaikan tertulis kepada narsum melalui sekretariat, nanti narsum bisa jawab dan kita rangkum di meja kita,” tutupnya.

Sementara itu, di luar gedung parlemen, ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat berunjuk rasa menolak kebijakan DPR. Aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh ketika demonstran mencoba menerobos barikade aparat hingga ke jalur tol dalam kota.

Kericuhan pecah setelah aksi saling dorong. Massa melemparkan batu, botol plastik, hingga bambu runcing ke arah aparat, sementara polisi merespons dengan semprotan air dan gas air mata.

Yel-yel perlawanan menggema di sekitar gedung parlemen. Besarnya tunjangan anggota DPR juga menjadi salah satu isu utama yang disoroti massa dalam aksi tersebut.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pramono: Rute Transjabodetabek Memberatkan APBD Jakarta

    Pramono: Rute Transjabodetabek Memberatkan APBD Jakarta

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Pramono Anung, Gubernur Jakarta mengatakan peresmian beberapa rute Transjabodetabek dari Jakarta menuju daerah penyangga membebani APBD Jakarta (11/6/2025). “Persoalannya, kalau saya bilang enggak membebani, enggak mungkin. Pasti membebani,” ucap Pramono. Namun, Pramono menegaskan bahwa pembangunan Jakarta tetap bisa berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Salah satu alternatifnya yaitu memanfaatkan kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB). […]

  • Gempa Magnitudo 5,2 Terjadi di Pohuwato, Gorontalo

    Gempa Magnitudo 5,2 Terjadi di Pohuwato, Gorontalo

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,2 terjadi di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (20/12/2025). Getaran gempa terasa di Gorontalo hingga Sulawesi Tengah (Sulteng). Gempa mengguncang wilayah tersebut hari ini pada pukul 17.33 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 0,47 derajat Lintang Utara (LU) dan 121,96 derajat Bujur […]

  • Menag Soal Dugaan Korupsi Haji 2025 yang Dilaporkan ICW: Sudah Diklarifikasi

    Menag Soal Dugaan Korupsi Haji 2025 yang Dilaporkan ICW: Sudah Diklarifikasi

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi dugaan korupsi katering dan pungutan liar (pungli) dalam penyelenggaraan haji 2025. Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasaruddin menyatakan tuduhan itu sudah ia klarifikasi. “Sudah diklarifikasi, enggak ada masalah,” ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Ahad malam (10/8/2025). Ia tidak memerinci […]

  • 10 Ribu Siswa di Bandung Alami Gangguan Mental pada 2025

    10 Ribu Siswa di Bandung Alami Gangguan Mental pada 2025

    • calendar_month Ming, 8 Feb 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Sebanyak 10 ribu siswa tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bandung teridentifikasi mengalami gangguan mental sepanjang 2025. Data tersebut merupakan hasil dari survei kesehatan mental oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung terhadap siswa di berbagai sekolah. Tanggapan Pemerintah Setempat Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, menjelaskan bahwa angka yang ada menunjukkan […]

  • DPR Bahas Revisi UU Polri Usai RUU TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Usulan Kontroversial

    Usai Dwifungsi RUU TNI, Terbitlah RUU Pori Multifungsi

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menutup kemungkinan akan segera membahas revisi UU Polri setelah mereka menyelesaikan pengesahan RUU TNI. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR masih menunggu surat presiden (surpres) mengenai RUU Polri sebelum memulai pembahasannya. “Kami belum menerima surpres. Kami akan meninjau kembali,” ujarnya secara singkat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, […]

  • DKBN

    Prabowo Segera Resmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Dua Pekan Lagi

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera mengumumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Secara sederhana, DKBN merupakan nomenklatur atau lembaga baru yang setara dengan kementerian. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menyampaikan saat pertemuan dengan sejumlah organisasi serikat buruh, Prabowo turut membahas rencana membentukan Satgas Pencegahan PHK. “Menunggu Bapak Presiden […]

expand_less