Sabtu, 9 Agu 2025
Tag Populer

Hasto Dituntut 7 Tahun, PDIP Belum Pastikan Pengganti Sekjen

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 4 Jul 2025

menalar.id- Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan belum ada informasi soal pergantian Sekretaris Jenderal partai usai Hasto Kristiyanto dituntut tujuh tahun penjara. Ia menyebut, kongres PDIP tahun ini  menjadi momen penentu, Jumat (4/7/2025).

“Saat ini masih Bapak Hasto Kristiyanto. Pergantian Sekjen biasanya dilakukan di Kongres,” kata Guntur.

Guntur mengungkapkan bahwa seluruh pengurus DPP akan demisioner saat kongres. Setelah itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan menyusun struktur kepengurusan baru.

Hasto Kristiyanto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) untuk perbuatan korupsinya. Ia juga dituntut melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Wawan Yunarwanto, membacakan tuntutan untuk Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan denda Rp600 juta. Jika tak dibayar, denda diganti kurungan enam bulan penjara.

Jaksa menyebut Hasto tak mengakui perbuatannya dan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Hal itu memberatkan tuntutan. Sebaliknya, sikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan punya tanggungan keluarga jadi alasan yang meringankan.

Hasto Kristiyanto meminta kader dan simpatisan PDIP tetap tenang setelah jaksa menuntutnya tujuh tahun penjara. Ia menyebut tindakannya sebagai bentuk pengorbanan.

“Percayalah bahwa kebenaran akan menang,” terang Hasto usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Ia mengklaim sikapnya sudah diperhitungkan secara politik. Sejak Desember lalu, Hasto ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut Todung Mulya Lubis, kuasa hukum Hasto, tuntutan itu tak punya dasar kuat. Ia menyebutnya “omon-omon”, istilah dari Prabowo untuk menggambarkan omong kosong tanpa bukti kuat.

Todung menilai tuduhan obstruction of justice dan suap terhadap Hasto lemah. “Buktinya tak kuat, ini seperti omon-omon,” katanya. Ia menyebut proses hukum ini janggal, karena penyidik malah ikut bersaksi dan memberi keterangan ahli.

Kapan Kongres PDIP dimulai?

Kongres ke-6 PDIP awalnya dijadwalkan pada April 2025. Namun hingga akhir April, belum ada kepastian soal waktu pelaksanaannya. Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengonfirmasi Megawati masih melihat situasi sebelum mengambil keputusan penting.

“Kita baru habis Pilkada, ada hal-hal yang harus kita benahi, internal dan lain-lain, supaya di kongres itu berjalan aman,” ujar Olly, Sabtu (31/5/2025).

Olly mengatakan kongres kemungkinan digelar akhir tahun ini  “Yang penting kami putuskan tahun 2025 harus lakukan kongres,” kata Olly.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

  • Polisi Hormat ke Mobil Dinas di Jalur TransJakarta, Dirlantas Polda Metro: STNK Langsung Diblokir

    Polisi Hormat ke Mobil Dinas di Jalur TransJakarta, Dirlantas Polda Metro: STNK Langsung Diblokir

    • calendar_month Jum, 6 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisaris Besar Komaruddin, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya merespons video viral di sosial media yang memperlihatkan polisi lalu lintas memberi hormat ke mobil dinas yang berada di jalur bus TransJakarta. Menurutnya, hal itu umum terjadi  “Kalau petugas memberikan hormat ke mobil dinas saya kira itu hal yang lumrah-lumrah saja ya,” Ucapnya, Kamis (5/6/2025). […]

  • IHSG Tersendat di Zona Merah, Saham Baru FORE Jadi Primadona

    IHSG Tersendat di Zona Merah, Saham Baru FORE Jadi Primadona

    • calendar_month Rab, 16 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Rabu siang (16/4/2025) dengan penurunan tipis 0,13% ke level 6.433,2. Posisi ini membuat IHSG tetap terjebak di area batas antara zona hijau dan merah. Analis PT Samuel Sekuritas menjelaskan kondisi pasar yang kurang bergairah. “IHSG tidak menunjukkan pergerakan drastis dan terus tertahan di dekat batas zona […]

  • TNI Siap Evakuasi WNI di Zona Konflik

    TNI Siap Evakuasi WNI di Zona Konflik

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- TNI siap membantu pemerintah mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah yang terkena dampak konflik di Iran dan Israel. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah memerintahkan seluruh timnya untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan proses evakuasi WNI berjalan lancar, Jumat […]

  • Bangladesh

    27 Tewas di Bangladesh Setelah Pesawat Tempur F-7 BGI Hantam Sekolah

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pesawat tempur F-7 BGI milik Angkatan Udara Bangladesh (BAF) dilaporkan jatuh dan menghantam bangunan sekolah di kawasan Uttara, Dhaka, Senin (21/7/2025) sore. Setidaknya, sekitar 27 orang tewas dan di antaranya 25 korban merupakan pelajar sekolah. “Total korban meninggal hingga saat ini mencapai 27 orang. Di antaranya, 25 adalah anak-anak dan satu orang pilot,” […]

  • DPR Dorong Legalisasi Kasino sebagai Sumber Baru Penerimaan Negara

    DPR Dorong Legalisasi Kasino sebagai Sumber Baru Penerimaan Negara

    • calendar_month Kam, 15 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi XI DPR RI secara terbuka mengusulkan legalisasi kasino sebagai sumber penerimaan negara non-pajak, menggulirkan wacana yang selama ini dianggap tabu di Indonesia. Usulan ini mengemuka dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, memicu perdebatan publik antara yang menilai sebagai terobosan ekonomi dan yang menolak dengan alasan moral dan agama. Galih Kartasasmita, anggota Komisi […]

expand_less