Breaking News

UU TNI Jadi Dalih? Polisi dan Aparat Jadi Ujung Tombak Pembungkaman Jurnalis

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 29 Mar 2025

menalar.id,. – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengecam keras tren peningkatan kekerasan dan intimidasi terhadap perusahaan media dan jurnalis di Indonesia dalam dua pekan terakhir. AMSI mengkhawatirkan kebebasan berekspresi dan demokrasi akan semakin terancam jika pemerintah tidak segera mengungkap pelaku intimidasi terhadap pers.

AMSI meyakini serangkaian intimidasi, termasuk serangan digital dan kekerasan terhadap jurnalis, telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menebarkan ketakutan, rasa tidak aman, dan memicu self-censorship di kalangan redaksi media.

Serangan terhadap Jurnalis Saat Meliput Protes UU TNI

“Serangkaian insiden ini merupakan upaya sistematis untuk membungkam media dan jurnalis, agar tidak lagi memberitakan kesalahan dan pelanggaran yang terjadi di sekeliling kita,” kata Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, dalam keterangan resminya, Jumat (28/3/2025).

Sejumlah media melaporkan terjadinya kekerasan fisik, serangan digital, ancaman, dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil atas pengesahan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 34 Tahun 2004.

Pada 20 Maret 2025, saat DPR mengesahkan revisi UU TNI, AMSI menerima laporan kekerasan fisik dan psikis terhadap jurnalis peliput. Di Jakarta, jurnalis IDN Times dan pers kampus Suara Mahasiswa UI menjadi korban pemukulan dan intimidasi saat meliput demonstrasi.

Tidak berhenti di Jakarta, dua jurnalis dari BeritaJatim.com dan Suara Surabaya juga menjadi sasaran kekerasan aparat saat meliput demonstrasi di Surabaya pada 24 Maret 2025.

“Hasil liputan mereka, berupa foto dan video, dihapus aparat secara paksa. Padahal mereka baru saja mengabadikan serangkaian kekerasan yang dilakukan polisi pada demonstran. Foto dan video mereka adalah bukti hukum yang dibutuhkan untuk menjatuhkan sanksi pada polisi yang menggunakan kekerasan berlebihan untuk menangani aksi unjuk rasa,” ungkapnya.

Di hari yang sama, tiga jurnalis di Sukabumi dan Bandung dari Kompas.com, DetikJabar, dan VisiNews juga mengalami intimidasi saat meliput aksi protes mahasiswa. Mereka disergap polisi dan dipaksa menghapus rekaman.

Sehari kemudian, delapan pers mahasiswa di Malang juga mengalami kekerasan dari polisi saat meliput demonstrasi penolakan revisi UU TNI.

Ancaman terhadap Kebebasan Pers

Pada 19 Maret 2025, kantor Tempo di Jakarta menerima kiriman kepala babi disertai ancaman ke akun Instagram Tempo. Ancaman ini diduga bertujuan menghentikan pemberitaan kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Teror berlanjut dengan serangan digital ke akun WhatsApp keluarga jurnalis Tempo dan pengiriman paket berisi enam tikus tanpa kepala.

“Jika dibiarkan, maka era pers bebas yang diperjuangkan pada era Reformasi 1998, akan lenyap, berganti menjadi pers yang hanya melaporkan narasi tunggal pemerintah,” ungkap Maryadi.

Pentingnya Penegakan Hukum dan Perlindungan Jurnalis

Wahyu Dhyatmika menegaskan Indonesia memiliki UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers. Mekanisme hukum seperti hak jawab dan mediasi melalui Dewan Pers tersedia untuk penyelesaian tanpa kekerasan.

“Langkah-langkah di luar mekanisme hukum, termasuk intimidasi dan serangan fisik, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi yang sehat,” kata Sekjen AMSI, Maryadi.

“Kejelasan dan transparansi dalam penegakan hukum akan menjadi faktor krusial dalam mencegah eskalasi lebih lanjut dan memberikan rasa aman bagi jurnalis serta pelaku industri media,” tegas Maryadi.

AMSI merekomendasikan:

1. Polisi harus mengusut tuntas pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, termasuk dalang pengiriman bangkai ke kantor Tempo.

2. Pemerintah harus menjamin keamanan jurnalis dan pekerja media.

3. Perusahaan media harus memperkuat sistem keamanan digital dan keselamatan jurnalis di lapangan.

“Sebagai organisasi yang menaungi 400 lebih perusahaan media siber di Indonesia, AMSI berkomitmen untuk terus mendukung anggotanya dalam menghadapi masa yang sulit ini,” tutup Maryadi.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketegangan Israel-Iran Masuki Babak Baru

    Ketegangan Israel-Iran Masuki Babak Baru

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Israel dan Iran kembali melepaskan serangan satu sama lain pada Jumat (20/6/2025). Bentrokan bersenjata ini sudah berlangsung selama sekitar satu pekan terakhir. Aksi saling serang tersebut semakin memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah, khususnya di wilayah Arab. Lalu bagaimana perkembangan situasi sekarang? Melansir dari CNBCIndonesia, yang mengutip dari beberapa sumber: Eropa bertemu Iran. Diplomat senior […]

  • BUMN

    RUU BUMN Ketuk Palu , Kementerian BUMN Resmi Jadi Badan Pengaturan

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang. RUU ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Kamis (2/10/2025). Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan terkait rancangan revisi UU BUMN. […]

  • ojol

    Ojol MD Dilindas Barracuda Polisi Saat Demo di Jakarta

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Aksi demonstrasi di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berujung jatuhnya korban dari pihak massa oleh aparat kepolisian, Kamis (28/8/2025) sore. Dalam rekaman video yang beredar di X, sebuah kendaraan taktis Barracuda milik Polri terlihat menabrak seorang pengemudi ojek online (ojol) di tengah kerumunan massa di Jalan Raya Pejompongan, Jakarta Pusat. Korban […]

  • PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Mundurkan Demokrasi

    PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Mundurkan Demokrasi

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Politisi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai reformasi, prinsip demokrasi, serta kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Kenneth menilai pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan capaian penting hasil perjuangan panjang masyarakat dalam merebut kembali hak politiknya. Ia menegaskan, mekanisme […]

  • Usul Tambahan Anggaran, Gus Ipul Realisasi Bansos

    Usul Tambahan Anggaran, Gus Ipul Realisasi Bansos

    • calendar_month Jum, 11 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Menteri Sosial Republik Sosial (Mensos RI) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usul tambahan anggaran sekaligus melaporkan realisasi belanja Kementerian Sosial hingga Juni 2025 sudah mencapai angka yang cukup besar. Dalam siaran persnya, Jumat (11/7/2025), Gus Ipul menyebut belanja bantuan sosial (bansos) sudah tembus lebih dari Rp 40 triliun atau sekitar 53,50 persen dari total […]

  • Safe House Jadi Markas

    ‘Safe House’ Jadi Markas Pejabat Bea Cukai, KPK Bocorkan Pelaku

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan para pelaku dugaan suap kasus importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kerap menyewa “safe house” untuk menyimpan uang hasil kejahatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal itu saat menanggapi temuan uang Rp5 miliar di dalam lima koper di sebuah safe house di Ciputat, Tangerang Selatan. […]

expand_less