Breaking News

Gunung Semeru Erupsi Lagi Capai 1,2 Km, Pendakian dan Wisata Ditutup

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Ming, 21 Des 2025

menalar.id,. – Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi, pada Minggu (21/12/2025). Tinggi letusan tersebut mencapai 1,2 kilometer di atas puncak Gunung Semeru.

Melansir Antara, Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto melaporkan terjadinya erupsi Gunung Semeru pada Minggu (21/12/2025) pukul 05.46 WIB. Ia menyampaikan bahwa ketinggian abu vulkanik tersebut setara 4.876 meter di atas permukaan laut berdasarkan hasil pemantauan di wilayah Lumajang.

“Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada tanggal 21 Desember 2025 pukul 05.46 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.200 meter di atas puncak atau 4.876 meter di atas permukaan laut (mdpl),” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dan semburan asap tersebut mengarah ke timur laut. Ia juga menjelaskan bahwa erupsi tersebut terekam dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dengan durasi 2 menit 12 detik.

“Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini sekitar 2 menit 12 detik,” jelasnya.

Gunung Semeru mengalami enam kali erupsi sejak Minggu dini hari pukul 00.26 WIB hingga 06.00 WIB dengan tinggi kolom letusan berkisar antara 500 hingga 1.200 meter di atas puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan status Gunung Semeru pada Level III atau Siaga dan mengeluarkan sejumlah rekomendasi sebagai langkah kewaspadaan.

PVMBG melarang masyarakat beraktivitas di sektor tenggara sepanjang aliran Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak Gunung Semeru. Mengutip Detik, Liswanto juga mengimbau warga menjauhi area sejauh 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena potensi perluasan awan panas dan aliran lahar yang dapat menjangkau hingga 17 kilometer dari pusat erupsi.

“Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” imbaunya.

Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah menutup pendakian Gunung Semeru, pada Selasa (9/12/2025). Balai Besar TNBTS melakukan langkah tersebut untuk keamanan pendaki hingga waktu yang belum pasti.

Melansir Kompas, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha, menjelaskan bahwa keputusan penutupan pendakian tersebut sebagai langkah antisipatif untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung dari potensi bencana alam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan terkait peluang cuaca ekstrem sepanjang Desember 2025, seperti hujan lebat, longsor, dan angin kencang yang berisiko bagi aktivitas pendakian.

“Aktivitas wisata ke kawasan Bromo dan Ranu Regulo masih dapat dilakukan. Namun, pengunjung diimbau untuk menghindari area rawan bencana, khususnya di sekitar kawah Bromo (spot Planet Bromo),”

Ia memerintahkan agar pendaki mengatur ulang jadwal pendakian setelah pengelola setempat mengumumkan kepastian pembukaan kembali jalur pendakian. Ia menegaskan bahwa pendaki dan pengunjung harus mematuhi aturan tersebut.

“Balai Besar TNBTS menegaskan bahwa seluruh calon pengunjung wajib mematuhi keputusan ini,” tegasnya.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Runner dan Pecinta Musik Siap-Siap

    Pertamina Eco RunFest 2025 Hadir Kembali! Runner dan Pecinta Musik Siap-Siap

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Eco RunFest 2025, pada (23/11/2025) di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Ajang tahunan ini telah berlangsung sejak 2013, dan tahun ini menjadi penyelenggaraan yang ke-12. Adapun tema yang diangkat, yakni Energizing The Unity, Pertamina ingin menegaskan pentingnya kolaborasi, semangat gotong royong, dan persatuan dalam mewujudkan […]

  • wni tewas

    WNI Meninggal Dunia Saat Coba Haji Ilegal Lewat Gurun

    • calendar_month Sen, 2 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial SM meninggal dunia setelah nekat memasuki kota Mekah secara ilegal melalui jalur gurun di wilayah Jumum, Arab Saudi. Sedangkan, dua WNI lainnya, J dan S mengalami dehidrasi berat. Saat ini mereka sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah mengonfirmasi kejadian tersebut. […]

  • menalar.id,. - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Mulanya, Prabowo meninjau sejumlah dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanamana hidroponik milik polri. Peresmian 1.179 Dapur MBG Kemudian, Prabowo turut berinteraksi dengan beberapa SPPG Polri di sejumlah daerah. Dalam peresmian tersebut, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, seperti: Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan Menteri Koordinator PMK Pratikno Mensesneg Prasetyo Hadi Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pihaknya memiliki target pembangunan SPPG sebanyak 1.500 di seluruh Indonesia pada 2026. Dengan target tersebut, polri kini memiliki peran besar dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, muncul pertanyaan mendasar, bolehkah polri sebagai institusi penegak hukum dapat mengelola SPPG atau dapur umum MBG? Apakah Polri Dapat Mengelola Dapur MBG? Menurut Undang-Undang Pasal 14 Nomor 2 Tahun 2002 polri memiliki tanggung jawab, antara lain: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Peraturan Presiden (PP) Pasal 19 ayat (1) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menyebut jika BGN dapat bekerja sama denga instansi pemerintah, perseroan terbatas, perseroan perorang, Koperasi, BUM Desa, BUMN, BUMD, atau badan usaha berbadan hukum lainnya. Kemudian juga persekutuan komanditer atau badan usaha tidak berbadan hukum lainnya, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta yayasan atau lembaga organisasi atau kemasyarakatan berbadan hukum lainnya. Apabila mengacu pada dua peraturan tersebut, polri tidak melanggar karena hal itu masuk ke dalam pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah. Meski demikian, hal ini mengkhawatirkan sebab proses pemantauannya sulit dan tertutup. Respons Pakar Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa turut merespons kekhawatiran tersebut, Ia menjelaskan secara normatif, selain sebagai intervensi gizi, program MBG juga mendorong partisipasi UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat desa. "Ketika aktor politik lokal menjadi pelaksana langsung, terjadi deviasi fungsi yang mana dari pengawasan menjadi eksekusi. Ini bertentangan dengan prinsip separation of roles dalam tata kelola publik," tegasnya, Selasa (16/9/2025) melansir dari Inilah.com. Ia menilai apabila ada dominasi dari instansi hukum dan elite politik semacam ini, maka berisiko menciptakan rent-seeking behavior. Maksudnya, keputusan alokasi tidak lagi berbasis efisiensi atau keadilan, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok. "Akibatnya dapat menghambat inklusi UMKM dan melemahkan efek ekonomi berganda, yang seharusnya dihasilkan oleh program MBG," pungkas Herry. Konflik Dapur MBG Milik Polri Sebelumnya, sejumlah masyarakat melaporkan jika polri melakukan "pencaplokan" kuota ke sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan dapur MBG yang masyarakat kelola. Dapur MBG yang masyarakat kelola beralasan pihaknya harus mencari sekolah lain dengan jarak tempuh lebih jauh. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini membenarkan hal tersebut. "Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes," ucap Yahya. Beberapa hari kemudian, Yahya memberi klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Polri. Ia menilai, sikap Polri tak bukan karena kondisi dapur MBG Polri jauh lebih layak dan dapat menjadi contoh. "Pernyataan saya di rapat Komisi IX pada RDP bersama BGN sebelumnya saya luruskan. Saya memohon maaf kepada polri atas kekeliruan tersebut. SPPG Polri terbukti memiliki standar yang back dan menjadi mitra yang dapat diandalkan," Sambungnya. Yahya memuji dapur MBG Polri yang memiliki standar baik, mulai dari bangunan permanen, peralatan dapur lengkap, hingga kendaraan distribusi sendiri.

    1.179 SPPG! Bolehkah Polri Kelola Dapur MBG?

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 1Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Mulanya, Prabowo meninjau sejumlah dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanamana hidroponik milik polri. Peresmian 1.179 Dapur MBG Kemudian, Prabowo turut berinteraksi dengan beberapa SPPG Polri di sejumlah […]

  • Hafiz Juliansyah Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2029

    Hafiz Juliansyah Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2029

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musyda) ke-V di Kampus ITB Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah. Musyda V yang mengusung tema “Pemuda Unggul dan Berkemajuan Sebagai Pondasi Membangun Kota Tangerang Selatan” […]

  • Bendera One Piece Berkibar di Kantor Bupati Pati, Simbol Protes Kenaikan PBB

    Bendera One Piece Berkibar di Kantor Bupati Pati, Simbol Protes Kenaikan PBB

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebuah bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami, ikon khas dari anime One Piece terlihat berkibar di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Letaknya berdampingan dengan Bendera Merah Putih, dipasang di tiang yang menempel pada sebuah mobil ambulans yang terparkir di sisi barat kantor sejak Jumat (1/8/2025). Pengibaran bendera One Piece dianggap sebagai bentuk […]

  • Direktur Utama Sritex Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi

    Direktur Utama Sritex Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh Bank BJB dan Bank DKI kepada perusahaan tekstil tersebut. Iwan tiba di Gedung Bundar Kejagung pada Selasa pagi (10/6/2025) pukul 09.30 WIB dengan mengenakan kemeja batik dan jaket […]

expand_less