Breaking News

Bank Syariah Muhammadiyah Akan Dirilis Tahun 2025

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 13 Mar 2025

menalar.id,. – Muhammadiyah akan segera memiliki bank syariah sendiri dalam waktu dekat. Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, menyatakan bahwa organisasi tersebut memang sedang merencanakan pendirian bank syariah.

Namun, ia menegaskan bahwa saat ini Muhammadiyah masih dalam tahap konsolidasi dengan salah satu bank syariah yang sudah ada untuk memastikan langkah ini berjalan dengan terarah.

“Kita perlu mengkonsolidasikan langkah ini agar dapat berkolaborasi dengan bank syariah yang sudah beroperasi. Pendirian bank syariah adalah proses yang panjang,” ujar Haedar Nashir dalam Rakornas Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang, pada Kamis (28 /2/2025).

Namun, keputusan apakah bank syariah Muhammadiyah akan terlaksana pada tahun 2025 masih belum pasti.

Sementara itu, Mukhaer Pakkanna, Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa pendirian ini merupakan amanat dari Muktamar Muhammadiyah sejak 2015 di Makassar.

“Sejak Muktamar di Makassar (2015), pendirian Bank Muhammadiyah sudah dideklarasikan dan tercantum dalam dokumen tanfidz. Ini adalah amanat dari para muktamirin, jadi bukan tanpa dasar,” ujarnya usai menghadiri Rakerwil LP-UMKM PWM Jatim.

Saat ini, Muhammadiyah sedang mengurus proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memberikan dua opsi merger beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah milik Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan aset ekonomi yang besar di berbagai sektor harus berani mengambil langkah konkret dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi Muhammadiyah dengan lebih strategis.

Peluncuran MentariMart

PP Muhammadiyah juga meluncurkan MentariMart untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan kemandirian organisasi tersebut melalui bisnis ritel modern. Peluncuran MentariMart terlaksana dalam Rakornas Ekonomi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, pada Rabu (26/2/2024).

Dalam amanatnya, Haedar Nashir mengajak warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum untuk maju secara ekonomi.

“MentariMart bukan sekadar bisnis ritel, tetapi wujud nyata Muhammadiyah dalam menggerakkan ekonomi berbasis kebersamaan, gotong royong, inklusif, dan pemberdayaan umat,” kata Haedar.

Haedar menekankan bahwa masyarakat harus melangkah progresif jika ingin maju di bidang ekonomi. Ia juga menyatakan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan berbasis ajaran Islam harus tetap menjadikan cara pandang Islam sebagai landasan visi bisnisnya.

Ia mencontohkan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang berhasil membangun ekonomi  melalui kerja sama dan memiliki pengembangan sumber daya.

Peluncuran MentariMart, kata Haedar, merupakan bagian dari visi besar Muhammadiyah untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kondisi Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar, Apa Respon Pemerintah?

    Kondisi Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar, Apa Respon Pemerintah?

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), pada Selasa (25/11/2025). Bencana di Aceh menyebabkan 119.998 warga terkena dampaknya, 20.759 orang terpaksa mengungsi, 30 orang kehilangan nyawa, dan 16 warga masih dalam pencarian. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat terdapat 16 kabupaten/kota yang terdampak banjir. 16 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Pidie, […]

  • Ketua Baleg Tanggapi Pemakzulan Gibran, Belum Bisa Dilanjut,

    Ketua Baleg Tanggapi Pemakzulan Gibran, Belum Bisa Dilanjut,

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR, menyebut surat usulan pemakzulan Wapres Gibran dari Forum Purnawirawan TNI tak punya dasar hukum yang jelas. Bob menilai konstitusi belum memungkinkan bagi DPR maupun MPR untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan tersebut. “Konstitusi kita itu kan belum ada jalannya. Kalau saya sih begitu secara pribadi. Belum ada jalannya untuk ke […]

  • noel

    Prabowo Pecat Noel dari Kursi Wamenaker

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau disapa Noel, meminta amnesti atau pengampunan kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” ucap Noel di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Noel juga […]

  • PDIP Lapor Budi Arie ke Bareskrim, Tuduh Pencemaran Nama Baik

    PDIP Lapor Budi Arie ke Bareskrim, Tuduh Pencemaran Nama Baik

    • calendar_month Sel, 27 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sebanyak kader PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kominfo, ke Bareskrim Polri. Mereka menuduhnya melakukan pencemaran nama baik terkait pernyataannya dalam rekaman suara viral yang menyebut PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan terlibat dalam framing kasus judi online (judol). Bareskrim Polri telah menerima […]

  • Singgung Risiko Matahari Kembar

    Kapolri Sigit Tolak Kementerian Kepolisian, Singgung Dampaknya

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo mengklaim kedudukan polri yang ada di bawah Presiden merupakan wewenang dari Reformasi 1998. Sigit mengingatkan jika pasca Reformasi 1998, Polri telah berpisah dengan TNI. Sehingga polri memiliki kebebasan untuk membangun ulang struktur, akuntabilitas, doktrin, hingga mempersiapkan diri menadi civilian police. Bahkan, mandat ini telah […]

  • Komisi III DPR Rapat Bahas RUU Perampasan Aset

    Komisi III DPR Rapat Bahas RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan rapat bersama Badan Keahlian DPR membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pada Kamis (15/1/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan rapat tersebut dalam upaya memaksimalkan pemberantasan korupsi. “Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah […]

expand_less