Breaking News

Gerindra Klaim Pihaknya dan Parpol Lain Masih Benahi Pilkada Langsung

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 31 Des 2025

menalar.id., – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan partai-partai di DPR bersama pemerintah tengah berupaya membenahi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebelum wacana pemilihan melalui DPRD kembali mengemuka. DPR menegaskan tengah melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan, namun hasilnya belum sesuai harapan.

“Kita sudah berusaha memperbaikinya sejak pertama sejak pertama kita mengevaluasi, tapi kenyataannya tidak, malah situasinya semakin, apa ya,” kata Sugiono, Selasa (30/12/2025) melansir CNN Indonesia.

Sugiono menjelaskan, usulan pilkada lewat DPRD mendapat dukungan lebih dari setengah fraksi. Ia mengklaim tujuannya tidak memusatkan kekuasaan maupun pengaruh politik di DPRD sebagai pemilik hak suara dalam pemilihan kepala daerah.

Ia menilai, skema tersebut justru menawarkan alternatif praktik demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia.

“Nilai-nilai perwakilan, permusyawaratan itu tadi. Kemudian jika ada kekurangan, kita perbaiki. Kita tidak boleh menyerah, bahwa ini bakal begini, kita juga kalau ditakut-takuti pikiran ini itu enggak bakal merdeka,” katanya.

Sugiono juga menekankan, demokrasi pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

So, the end of democracy, sebenarnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kemudian kita mengecilkan demokrasi, hanya sampai bahwa kita itu bisa vote siapa pemimpin kita,” katanya.

“Bahwa kita hanya bisa kemudian nanti berbicara dengan bebas tanpa rasa takut. Bukan sekadar itu. Itu semua penting, tapi untuk apa, ujungnya untuk menciptakan kesejahteraan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengagas dalam pidato peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Bahkan PKB dan Gerindra lebih dulu mengemukakan gagasan serupa.

Hingga kini, sejumlah partai yang mendukung wacana pilkada lewat DPRD meliputi Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem. Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat menyatakan penolakan, sedangkan PKS masih mengkaji usulan tersebut.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Asia-Pasifik Ajukan Indonesia Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026

    Asia-Pasifik Ajukan Indonesia Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Asia-Pacific Group (APG) memilih Indonesia untuk menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menilai pemilihan tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara-negara di Asia-Pasifik terhadap Indonesia. Penetapan nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM, pada Kamis (8/1/2026). Wakil Tetap RI untuk […]

  • lpdp

    LPDP 2026 Ubah Skema Aturan: Jurusan dan Kampus Ditentukan Pemerintah

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah berencana mengubah kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mulai 2026. Jika sebelumnya penerima beasiswa bisa menentukan sendiri jurusan dan kampus, baik di dalam maupun luar negeri, nantinya pilihan itu akan ditentukan oleh pemerintah. Kampus dan Jurusan Ditentukan Wacana ini muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyampaikan bahwa ke depannya kampus […]

  • Argentina Armenia Azerbaijan Bahrain Belarus Mesir Hungaria Indonesia Yordania Kazakhstan Kosovo Maroko Pakistan Qatar Arab Saudi Turki Uni Emirat Arab Uzbekistan Vietnam Sementara itu, negara-negara yang menolak bergabung untuk saat ini adalah: Prancis Norwegia Slovenia Swedia Adapun negara dan entitas yang telah diundang namun belum menyatakan komitmen antara lain: Inggris China Kroasia Jerman Italia Komisi Eksekutif Uni Eropa Paraguay Rusia Singapura Ukraina

    Trump Minta Rp16,7 Triliun untuk BoP, Menkeu: “Kemungkinan dari APBN”

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kemungkinan negara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk iuran ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Adapun jumlah dana yang akan diberikan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun. Meski demikian, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan arahan resmi terkait […]

  • Abdul Mu’ti Pastikan Guru Tak Terlibat Dugaan Titip Kursi di Banten

    Abdul Mu’ti Pastikan Guru Tak Terlibat Dugaan Titip Kursi di Banten

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memastikan tak ada guru yang terlibat dalam dugaan praktik titip kursi di Banten. Hal itu disampaikan setelah tim Kementerian menuntaskan investigasi terkait kasus yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, Kamis, (3/7/2025). “Tidak ditemukan adanya keterlibatan guru,” ujar Mu’ti. Mu’ti tak merinci hasil investigasi dugaan […]

  • Militer Thailand Serang Kuil Tamone Thom Kamboja Pakai Roket BM-21

    Militer Thailand Serang Kuil Tamone Thom Kamboja Pakai Roket BM-21

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Thailand melancarkan serangan terhadap Kamboja menggunakan jet tempur, pada Senin (8/12/2025). Serangan tersebut terjadi di sepanjang perbatasan sengketa Thailand-Kamboja. Mengutip CNBC Indonesia, juru bicara militer Thailand Winthai Suvaree menyampaikan bahwa tentara menerima laporan mengenai serangan bersenjata terhadap pasukan Thailand. Ia menuturkan bahwa serangan tersebut menewaskan satu tentara dan melukai empat lainnya. “Tentara menerima laporan […]

  • KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menyampaikan kajian internal yang menyoroti 17 poin bermasalah di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Presiden dan DPR (17/7/2025). “Ini tujuh belas poin masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR,” ucap Juru Bicara KPK […]

expand_less