Breaking News

Bakornas Fokusmaker Kecam Brutalitas Aparat, Desak Evaluasi Sistem Pengamanan Demo

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 30 Agu 2025

menalar.id,. – Badan Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Bakornas Fokusmaker) secara resmi menyatakan sikap mengecam keras tindakan brutalitas aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi pada (28/8/2025). Pernyataan sikap ini terutama disampaikan menanggapi insiden tragis yang merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.

Dalam pernyataannya yang diterbitkan pada (29/8/2025), Bakornas Fokusmaker menyoroti bahwa hingga pagi hari ini, aparat masih terlihat aktif menggunakan gas air mata terhadap para peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai. Mereka menilai tindakan ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement (2020).

“Brutalitas aparat seperti ini bukan merupakan kali pertama yang terjadi. Hal ini membuat kami mempertanyakan, bagaimana sebenarnya standar operasional prosedur dalam melakukan pengamanan aksi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia,” bunyi salah satu kutipan dari pernyataan sikap tersebut.

Melalui Bidang Hukum dan HAM serta Bidang Kajian Strategis, organisasi ini menegaskan bahwa tindakan represif aparat telah mencederai nilai demokrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Mereka menekankan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive force) terhadap warga sipil.

Bakornas Fokusmaker menyatakan komitmennya untuk berdiri bersama korban dan mendorong proses penyelidikan yang transparan. Mereka mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Sebagai tindak lanjut, Bakornas Fokusmaker menyampaikan beberapa poin tuntutan konkret:

1. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara menyeluruh birokrasi aparat keamanan, khususnya Kapolri dan Polda Metro Jaya.

2. Mengecam segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap warga sipil.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan dan kebebasan warga sipil dalam menyuarakan aspirasi.

4. Mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk bertanggung jawab penuh, baik secara moril maupun materil, kepada korban dan keluarga korban.

Pernyataan sikap ini ditutup dengan harapan agar Tuhan melindungi perjuangan rakyat dan para pemimpin dalam mengemban amanat. Dokumen resmi pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Umum Bakornas Fokusmaker periode 2025-2030, Abrory Ben Barka.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tren Rojali di Korsel, Warganet: Kursi Kafe Diambil Alih!

    Tren Rojali di Korsel, Warganet: Kursi Kafe Diambil Alih!

    • calendar_month Rab, 20 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Fenomena “cagongjok” sedang ramai dibicarakan di Korea Selatan. Istilah ini berasal dari gabungan kata cafe, gongbu (belajar), dan jok (kelompok), yakni merujuk pada orang-orang yang menjadikan kafe sebagai tempat belajar atau bekerja dalam waktu lama. Menurut laporan The Korea Herald, tren ini semakin terlihat jelas baik di Seoul maupun kota-kota lainnya. Banyak kafe […]

  • CNN

    Badai Kritik Hantam Istana soal Pencabutan ID Reporter CNN Indonesia

    • calendar_month Ming, 28 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sejumlah organisasi pers melayangkan kritik tajam terhadap langkah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden usai mencabut kartu identitas (ID) Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia, pada Sabtu (27/9/2025). Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu tersebut yang dilakukan kepada Diana. Menurut IJTI, pertanyaan Diana terkait Program […]

  • Pelatihan 110 Jam untuk 50.000 Kepsek: Solusi atau Ilusi Peningkatan Mutu Pendidikan?

    Pelatihan 110 Jam untuk 50.000 Kepala Sekolah, Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan?

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah yang menetapkan standar baru bagi calon pemimpin pendidikan, mulai dari kepala sekolah, pengawas, hingga tenaga kependidikan. Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti menjelaskan program ini merupakan implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. “Permen ini berkaitan dengan konsekuensi kepegawaian, pelatihan […]

  • Prabowo Nyaman dengan PKB dan NU, Isyarat Koalisi 2029?

    Prabowo Nyaman dengan PKB dan NU, Isyarat Koalisi 2029?

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kedekatannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara puncak Hari Lahir ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Ucapan tersebut memunculkan spekulasi tentang arah koalisi politik menuju Pilpres 2029. “Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh […]

  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025.

    Child Grooming Merajalela, LPSK Catat 1.776 Korban Sepanjang 2025

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon merupakan korban anak, yakni sebanyak 1.464 orang. Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati pun menyampaikan data tersebut untuk menyoroti kerentanan anak yang kerap terjerat relasi dengan orang dewasa tanpa menyadari jika […]

  • Hakim Vonis Mantan Direktur PGN 6 Tahun Penjara Kasus Jual Beli Gas

    Hakim Vonis Mantan Direktur PGN 6 Tahun Penjara Kasus Jual Beli Gas

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mantan Direktur Komersial PT Perusahan Gas Negara (PGN) Danny Praditya terjerat kasus korupsi perjanjian jual beli gas pada 2017 hingga 2021. Danny terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas dugaan tersebut secara bersama-sama. Mengutip CNN Indonesia, Majelis Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani memvonis Danny dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp250 juta. […]

expand_less