Breaking News

Bakornas Fokusmaker Kecam Brutalitas Aparat, Desak Evaluasi Sistem Pengamanan Demo

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 30 Agu 2025

menalar.id,. – Badan Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Bakornas Fokusmaker) secara resmi menyatakan sikap mengecam keras tindakan brutalitas aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi pada (28/8/2025). Pernyataan sikap ini terutama disampaikan menanggapi insiden tragis yang merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.

Dalam pernyataannya yang diterbitkan pada (29/8/2025), Bakornas Fokusmaker menyoroti bahwa hingga pagi hari ini, aparat masih terlihat aktif menggunakan gas air mata terhadap para peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai. Mereka menilai tindakan ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement (2020).

“Brutalitas aparat seperti ini bukan merupakan kali pertama yang terjadi. Hal ini membuat kami mempertanyakan, bagaimana sebenarnya standar operasional prosedur dalam melakukan pengamanan aksi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia,” bunyi salah satu kutipan dari pernyataan sikap tersebut.

Melalui Bidang Hukum dan HAM serta Bidang Kajian Strategis, organisasi ini menegaskan bahwa tindakan represif aparat telah mencederai nilai demokrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Mereka menekankan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive force) terhadap warga sipil.

Bakornas Fokusmaker menyatakan komitmennya untuk berdiri bersama korban dan mendorong proses penyelidikan yang transparan. Mereka mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Sebagai tindak lanjut, Bakornas Fokusmaker menyampaikan beberapa poin tuntutan konkret:

1. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara menyeluruh birokrasi aparat keamanan, khususnya Kapolri dan Polda Metro Jaya.

2. Mengecam segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap warga sipil.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan dan kebebasan warga sipil dalam menyuarakan aspirasi.

4. Mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk bertanggung jawab penuh, baik secara moril maupun materil, kepada korban dan keluarga korban.

Pernyataan sikap ini ditutup dengan harapan agar Tuhan melindungi perjuangan rakyat dan para pemimpin dalam mengemban amanat. Dokumen resmi pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Umum Bakornas Fokusmaker periode 2025-2030, Abrory Ben Barka.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT TNI ke-80 di Monas: Cek Jadwal dan Paradenya!

    HUT TNI ke-80 di Monas: Cek Jadwal dan Paradenya!

    • calendar_month Sab, 4 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id –  Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diselenggarakan secara meriah, Kamis (5/10/2025). Adapun tema yang diusul “TNI Prima–TNI Rakyat–Indonesia Maju”. Makna dari tema tersebut yaitu mencerminkan visi TNI sebagai kekuatan yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kekuatan utama TNI bersumber dari rakyat. Makna ini […]

  • Myanmar

    Usai Kudeta 2021, Myanmar Cabut Status Darurat dan Janjikan Pemilu

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Myanmar resmi mencabut status darurat nasional, pada Kamis (31/7/2025). Langkah ini diambil untuk menyelenggerakan pemilihan umum yang akan berlangsung pada Desember. Namun, sejumlah pihak memprediksi pemilu tersebut akan dibayangi boikot dari kelompok oposisi, konflik bersenjata yang belum reda, serta dugaan pemilu hanya akan memperkuat dominasi militer. Sejak kudeta militer pada Februari 2021 […]

  • Gempa Berkekuatan M7,1 Guncang Sulawesi Utara

    Gempa Berkekuatan M7,1 Guncang Sulawesi Utara

    • calendar_month Ming, 11 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gempa dengan kekuatan magnitudo M7,1 mengguncang wilayah Pantai Timur Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (10/1/2026). Gempa terjadi karena adanya pergerakan Lempeng Maluku di bawah laut. Mengutip CNBC Indonesia, Direktur Gempa bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono menjelaskan bahwa gempa terjadi pukul 10.58 malam dengan magnitudo M6,4. Sumber gempa terletak pada […]

  • Menhub Bantah Larangan Truk, Hanya Pembatasan Operasional Saat Mudik

    Menhub Bantah Larangan Truk, Hanya Pembatasan Operasional Saat Mudik

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi truk selama masa Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah hanya memberlakukan pembatasan operasional untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan di jalan raya selama periode tersebut. Dudy menyatakan bahwa pemerintah telah mengatur pembatasan operasional angkutan barang guna memastikan keselamatan, keamanan, ketertiban, […]

  • Jawa Pos Buka Suara Soal Penetapan Tersangka Nani Wijaya

    Jawa Pos Buka Suara Soal Penetapan Tersangka Nani Wijaya

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – PT Jawa Pos menjelaskan kronologi penetapan Nani Wijaya sebagai tersangka dalam sengketa hukum terkait kepemilikan PT Dharma Nyata Press (DNP) atau Tabloid Nyata. Kuasa hukum perusahaan, Tonic Tangkau, mengungkapkan kasus ini bermula sejak 2017 ketika Nani diberhentikan dari posisi Direktur Holding Jawa Pos namun tetap mempertahankan jabatannya sebagai Presiden Direktur DNP. Dalam konferensi pers […]

  • 150 WNI Hadapi Ancaman Hukuman Mati di Malaysia, Sejumlah Kasus Masuk Tahap Banding

    150 WNI Hadapi Ancaman Hukuman Mati di Malaysia, Sejumlah Kasus Masuk Tahap Banding

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur mencatat sedikitnya 150 warga negara Indonesia (WNI) menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya kini masih menjalani proses hukum lanjutan, termasuk mengajukan upaya banding. “Baik yang kasusnya masih dalam proses penyidikan, persidangan, maupun tahap banding,” kata Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) […]

expand_less