Breaking News

Danantara Beli Saham Aplikator Ojol, Driver Angkat Jempol

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Ming, 3 Mei 2026

menalar.id,. – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol). Adapun tujuan langkah ini untuk menurunkan potongan komisi bagi para pengemudi menjadi delapan persen.

Pemerintah Hanya Akan Pangkas Delapan persen

Dasco menjelaskan dengan kepemilikan saham tersebut, pemerintah akan secara bertahap menyesuaikan sistem dan kebijakan aplikator. Ia menegaskan pemerintah dapat memangkas potongan komisi yang sebelumnya berkisar antara 10–20 persen menjadi hanya delapan persen.

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20% atau 10% ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan,” kata Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jumat (1/5/2026) melansir dari Antara.

Ia juga menyampaikan pembahasan terkait status hubungan kerja antara pengemudi ojol dan pihak aplikator masih dalam tahap simulasi. Meski begitu, Dasco memastikan pemerintah akan melibatkan organisasi pengemudi dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

“Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” kata dia.

Pemerintah Ingin Menguasai Saham Sepenuhnya

Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan bantuan kepada perusahaan yang terdampak kebijakan pemangkasan komisi. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengambil alih perusahaan.

Ia menekankan langkah ini bertujuan menjaga keberlangsungan kerja para pengemudi agar tetap memiliki sumber penghasilan. Hal ini tentu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur penurunan potongan pendapatan aplikator menjadi 8%.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%, harus di bawah 10%,” kata Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Prabowo menilai skema pembagian hasil yang selama ini berlaku belum adil bagi para pengemudi. Tentu tujuannya untuk melindungi hak para pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras dan menghadapi risiko di jalan.

Pendapat Para Pengemudi Ojol

Di tengah wacana keterlibatan Danantara dalam industri aplikator ini, respons pengemudi di lapangan cenderung pragmatis. Yunesi yang sudah 10 tahun bekerja sebagai pengemudi ojol dari Grab mengaku tidak tahu menahu soal rencana tersebut.

Namun, ia tidak terlalu mempersoalkan siapa yang masuk sebagai pemegang saham, selama kebijakan yang dihasilkan berpihak pada mereka.

“Saya nggak tahu soal itu, sih. Tapi ya kalau tujuannya mensejahterakan kami ya nggak masalah, setuju aja,” ucapnya di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026) diwawancarai oleh redaksi menalar.id.

Keduanya menggantungkan penghasilan utama dari pekerjaan sebagai ojol, sehingga besaran potongan komisi menjadi hal yang paling mereka rasakan dampaknya.

Yunesi mengaku dengan adanya potongan 20 persen, dalam sehari ia hanya bisa menghasilkan Rp150 ribu. Padahal Yunesi bekerja dari pagi hingga malam, namun hasilnya kurang dari cukup.

“Ya saya tekor dari pagi sampe malem cuma dapat Rp150 ribu, apalagi sekarang ada paket murah. Wah, itu dapetnya kecil banget,” lirih Yunesi.

Senada dengan itu, Marta yang merupakan pengemudi shopeefood juga merasa berat dengan potongan hingga 20 persen dari perusahaan. Maka, ia menilai keterlibatan pemerintah melalui Danantara bukan menjadi persoalan utama, selama ada perubahan nyata pada pendapatan pengemudi.

“Siapa pun yang terlibat nggak masalah, asal potongan aplikatornya turun. Soalnya itu yang paling kerasa buat kami sehari-hari,” kata Marta.

Marta berharap kebijakan yang pemerintah ambil tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar berpihak pada kesejahteraan pengemudi.

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gibran Hadiri KTT G20 Wakili Prabowo

    Gibran Hadiri KTT G20 Wakili Prabowo

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan, Jumat (21/11/2025). Gibran tiba di Johannesburg dengan menempuh perjalanan selama 10 jam setelah lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma pukul 9 pagi. Melansir Kompas, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan alasan Presiden Prabowo menunjuk Gibran menjadi perwakilan […]

  • KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya.

    Buntut Kasus SMAN 72, Pemprov DKI Akan Batasi Konten Anak

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – KPAI mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membatasi akses anak dan pelajar terhadap konten digital berbahaya. Rencana ini muncul setelah peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta pada awal November yang menyebabkan korban hingga 96 orang. Komisioner KPAI Kawiyan menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang […]

  • maroko

    Demonstrasi Guncang Maroko, 2 Orang Tewas dan 400 Lebih Ditangkap

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Maroko kembali diguncang oleh gelombang demonstrasi yang menuntut reformasi layanan publik dan pemberantasan korupsi, Kamis (2/10/2025). Demo saat ini menandai hari keenam sejak aksi dimulai akhir pekan lalu. Protes yang meluas di sejumlah kota besar ini dipicu kekecewaan masyarakat terhadap ketimpangan sosial serta buruknya layanan kesehatan dan pendidikan. Gerakan ini digerakkan oleh GenZ […]

  • Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi.

    RUU Disinformasi Dinilai Antikritik, YLBHI Soroti Sikap Pemerintah

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing bertentangan dengan konstitusi. YLBHI menilai RUU tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. YLBHI menyoroti Pasal 28F dan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh […]

  • lpdp

    LPDP 2026 Ubah Skema Aturan: Jurusan dan Kampus Ditentukan Pemerintah

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah berencana mengubah kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mulai 2026. Jika sebelumnya penerima beasiswa bisa menentukan sendiri jurusan dan kampus, baik di dalam maupun luar negeri, nantinya pilihan itu akan ditentukan oleh pemerintah. Kampus dan Jurusan Ditentukan Wacana ini muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyampaikan bahwa ke depannya kampus […]

  • Warga Pati Akan Demo di KPK, Desak Bupati Sudewo Jadi Tersangka Korupsi DJKA

    Warga Pati Akan Demo di KPK, Desak Bupati Sudewo Jadi Tersangka Korupsi DJKA

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mereka menuntut agar KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan 2020–2021. Rencana aksi ini disampaikan salah satu koordinator lapangan, Supriyono alias Botok, […]

expand_less