Breaking News

SBY: “Ada Indikasi Perang Dunia Ketiga”, Usulkan PBB Gelar Sidang Darurat

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 20 Jan 2026

menalar.id,. – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan jika ada potensi perang dunia ketiga akibat konflik geopolitik dunia. Ia menilai eskalasi ketegangan antarnegara dapat menyeret dunia ke arah perang berskala besar, termasuk penggunaan senjata nuklir.

Karena itu, SBY mengaku cemas dan berharap perang tidak pernah terjadi.

“Mungkin bangsa-bangsa sedunia tidak peduli, atau tidak berdaya, atau mungkin tidak mampu untuk mencegahnya. Secara pribadi saya berdoa kepada Tuhan, semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi,” kata SBY dalam unggahannya di media sosial X @SBYudhoyono, Senin (19/1/2026).

Indikasi Perang

Berdasarkan pengamatannya, SBY menilai kondisi global saat ini menunjukkan banyak kemiripan dengan situasi menjelang Perang Dunia Pertama (1914–1918) dan Perang Dunia Kedua (1939–1945). Ia melihat kemunculan para pemimpin kuat dengan kecenderungan agresif bersamaan pembentukan blok-blok kekuatan negara yang saling berhadapan.

Selain itu, SBY juga menyoroti masifnya pembangunan kekuatan militer di berbagai negara. Menurutnya, negara-negara besar kini tidak hanya memperkuat persenjataan.

Tetapi juga menyiapkan ekonomi dan mesin perang mereka, sementara dinamika geopolitik global terus memanas.

“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah,” tulis SBY.

Usulkan PBB Gelar Sidang Darurat

Sebagai langkah pencegahan, SBY mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil inisiatif konkret. Ia mengusulkan agar PBB menggelar persidangan umum darurat yang melibatkan para pemimpin dunia guna meredam potensi konflik global.

“Saran dan usulan saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil inisiatif mengundang para pemimpin dunia untuk berembuk di Persidangan Umum PBB yang sifatnya darurat (Emergency UN General Assembly),” kata SBY.

“Agendanya adalah langkah-langkah nyata untuk mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala yang besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru,” sambungnya.

Meski demikian, SBY menyadari bahwa PBB memiliki keterbatasan dalam menghentikan konflik global yang kompleks dan sarat kepentingan politik.

“Tetapi, janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga doing nothing,” tegas SBY.

Ia menambahkan, seruan dari para pemimpin dunia mungkin saja tidak langsung mendapat respons nyata dari negara-negara yang berseteru. Namun, ia menilai upaya tersebut tetap penting sebagai langkah awal membangun kesadaran kolektif global.

“Mungkin saja, seruan para pemimpin sedunia itu ‘bagai berseru di padang pasir’. Artinya, tak akan diindahkan. Tetapi, mungkin juga itu awal dari kesadaran, kehendak, dan langkah-langkah nyata dari bangsa-bangsa sedunia untuk menyelamatkan dunia yang kita cintai ini. Ingat, if there is a will, there is a way,” sambungnya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dua Warga Binaan Rutan Kebumen Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden

    Dua Warga Binaan Rutan Kebumen Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kebumen resmi dibebaskan pada Sabtu 2/8/2025, sekitar pukul 14.40 WIB. Keduanya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Kepala Rutan Kelas IIB Kebumen, Pramu Sapta, mengatakan bahwa pembebasan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 yang diteken […]

  • whoosh

    KPK Tegaskan Aktif Mengumpulkan Bukti Setelah Laporan dari Mahfud MD

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan secara aktif mengumpulkan data dan bukti terkait dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Sebelumnya, eks Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan heran karena KPK sempat meminta dirinya melaporkan dugaan tersebut. “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika […]

  • PN Jakarta Pusat vonis Ira Puspadewi 4,5 tahun

    PN Jakarta Pusat vonis Ira Puspadewi 4,5 tahun

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia ferry Ira Puspadewi dengan 4,5 tahun penjara, pada Minggu (23/11/2025). Ira terjerat kasus akuisisi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN). Melansir CNN Indonesia, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan bahwa Ira terbukti bersalah karena […]

  • Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pro dan Kontra Merebak

    Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pro dan Kontra Merebak

    • calendar_month Sel, 22 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sedang memproses pengusulan tokoh-tokoh yang layak menerima gelar Pahlawan Nasional dari negara. Dari sepuluh nama dalam daftar calon Pahlawan Nasional 2025, empat di antaranya merupakan usulan baru, sementara enam lainnya adalah pengajuan ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Soeharto Rencana mengusulkan […]

  • prabowo

    Prabowo: Unjuk Rasa Boleh Asal Izin ke Polisi

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak keberatan jika masyarakat ingin menggelar demonstrasi, asalkan dilakukan secara damai. “Hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang, tetapi ada aturannya. Aksi demonstrasi harus berlangsung damai dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Prabowo di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025). Menurut Prabowo, aturan yang berlaku setiap aksi unjuk rasa harus […]

  • Kepala BPN Jabar Khawatirkan Potensi Konflik Lahan dengan TNI-AU

    Kepala BPN Jabar Khawatirkan Potensi Konflik Lahan dengan TNI-AU

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, menyampaikan kekhawatirannya mengenai potensi konflik antara masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) terkait sengketa lahan. Dia mengadukan persoalan ini kepada Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (19/5/2025). Empat Wilayah Rawan […]

expand_less