Breaking News

Hasto Dapat Amnesti, KPK: Itu Kewenangan Presiden

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Jum, 1 Agu 2025

menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyoroti soal usulan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti untuk Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ketua KPK Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan hak Presiden Republik Indonesia.

“Itu kewenangan Presiden sesuai Pasal 14 UUD 1945,” ujar Setyo saat dihubungi wartawan, Kamis (31/7/2025) malam.

Apabila diketahui, Pasal 14 UUD 1945 menjelaskan presiden memiliki wewenang untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Sementara itu, untuk pemberian amnesti dan abolisi, presiden harus lebih dahulu memperharikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengabulkan abolisi untuk Tom Lembong yang terjerat kasus impor gula. Lalu, ia juga memberikan abolisi amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Pengumuman disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam. Saat itu, Dasco didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.

Dasco menyampaikan DPR telah setuju atas permohonan terkait pemberikan amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong.

“Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong,” kata Dasco.

Ia juga menyebutkan bahwa DPR turut menyetujui pemberian amnesti kepada 1.116 narapidana lainnya. Hal ini, termasuk Hasto Kristiyanto yang terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019–2024 dan kasus perintangan penyidikan.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan apabila pemberian amnesti kepada ribuan narapidana tersebut didasarkan pada proses verifikasi serta hasil uji publik.

“Khusus untuk nama-nama yang telah disebutkan tadi, termasuk Bapak Hasto, usulan amnesti diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Presiden, bersama dengan 1.116 nama lainnya, setelah melalui berbagai pertimbangan yang telah kami sampaikan,” jelasnya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kepala BGN: Pegawai SPPG Dapat THR Sesuai UU

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena pegawai SPPG telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kalau ASN (dapat), sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang ASN,” kata […]

  • palestina

    PBB: 73 Warga Palestina Tewas Ditembaki Israel Saat Ambil Bantuan

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Israel kembali melepaskan tembakan ke arah warga Palestina yang sedang mengambil bantuan kemanusiaan, pada Minggu (20/7). Akibatnya, 73 orang tewas dan melukai puluhan lainnya. Badan Pertahanan Sipil Gaza menyatakan, setidaknya 67 korban tewas jatuh ketika truk-truk bantuan tiba di wilayah utara Gaza. Enam orang lainnya dilaporkan ditembak di titik distribusi dekat Rafah, Gaza […]

  • Pemprov DKI Berkomitmen Tertibkan Juru Parkir Ilegal

    Pemprov DKI Berkomitmen Tertibkan Juru Parkir Ilegal

    • calendar_month Sab, 5 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik juru parkir (jukir) liar. Meski demikian, ia mengakui bahwa aktivitas jukir liar tidak berlangsung setiap hari. Pernyataan Tegas Wagub DKI “Kami tidak memberikan toleransi. Namun, saya minta maaf sekaligus memberikan sedikit penjelasan bahwa mereka [jukir liar] […]

  • Neve WordPress Theme Review: 1,200+ Five-Star Ratings Can’t Be Wrong…or Can They?

    Neve WordPress Theme Review: 1,200+ Five-Star Ratings Can’t Be Wrong…or Can They?

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Neve has long been considered one of the top ten WordPress themes in the official WordPress repository. It consistently gets high ratings and is active on hundreds of thousands of websites. It’s obvious that many people like it, but does that mean it’s a good choice for you? In this review we peel back the […]

  • Pakar Hukum Nilai Vonis 4,5 Tahun untuk Tom Lembong Salah Kaprah

    Pakar Hukum Nilai Vonis 4,5 Tahun untuk Tom Lembong Salah Kaprah

    • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Albert Aries, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, menilai pertimbangan hakim yang menyatakan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong lalai dalam kasus impor gula mengandung kekeliruan hukum. Menurutnya, putusan ini seharusnya dapat dibatalkan di tingkat banding. Albert menyoroti pertimbangan hakim yang menyebut penerbitan persetujuan impor (PI) gula kristal mentah untuk PT PPI dan tidak dilakukannya […]

  • BENDAHARA UMUM FOKUSMAKER DORONG DANANTARA TERBITKAN LAPORAN KEUANGAN DEMI KEPERCAYAAN PUBLIK

    Bendahara Umum Fokusmaker Dorong Danantara Terbitkan Laporan Keuangan Demi Kepercayaan Publik

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Bendahara Umum BAKORNAS Forum Komunikasi Studi Mahasiswa kekaryaan (Fokusmaker), Denny Arlando, menyampaikan dorongan tegas agar Danantara, lembaga pengelola kekayaan negara, segera menyusun dan menerbitkan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang baik (good governance). Dalam keterangannya, Denny menegaskan bahwa penerbitan laporan keuangan, baik interim maupun tahunan, […]

expand_less