Premanisme Ormas: Ancaman Investasi dan Ketertiban Sosial di Indonesia

menalar.id – Fenomena premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) kembali muncul sebagai isu nasional yang mengkhawatirkan. Aksi-aksi pemerasan, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mengatasnamakan ormas bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengganggu iklim investasi dan stabilitas sosial.

Tanggapan masyarakat

Masyarakat Indonesia menegaskan penolakan terhadap praktik premanisme dan tindakan anarkis yang meresahkan. Mereka menilai bahwa tindakan semacam itu bukan hanya mengganggu ketertiban umum saja, tapi mengganggu perekonomian dan sosial mereka.

“Ya setuju sih ya, karena itu kan juga untuk keamanan di negara kita ya. Terutama saya dengar banyak akibat kasus ormas yang melakukan pungutan premanisme terhadap investor ya di daerah industri, industrial area ya. Itu menurut saya sangat disayangkan ya, seharusnya mungkin ada kerja sama yang bisa dicapai kedua belah pihak itu aja sih ya,” Ungkap warga.

Mereka merasa terganggu dengan adanya kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pemerasan, penyegelan, hingga ancaman terhadap pelaku usaha. Mereka beranggapan hal tersebut bertentangan dengan fungsi ormas itu sendiri. Mereka berharap pemerintah dapat bertindak tegas, agar ormas dapat berfungsi dengan baik tanpa harus merugikan masyarakat dan merusak reputasi ormas itu sendiri.

Tanggapan Presiden

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa khawatir atas meningginya praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, tindakan tersebut menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan mengganggu stabilitas investasi di Indonesia.

“Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif,” Menurut Prasetyo di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, (9/5/2025).

“Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah,” tambah Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari solusi untuk permasalahan premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas). Pemerintah mengambil langkah ini untuk menegakkan hukum yang tegas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

Upaya Pemerintah

Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas). Satgas ini melibatkan Kemenko Polhukam, Polri, TNI, Kemendagri, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kementerian Investasi, BIN, dan BSSN. Pelaksanaan tugas Satgas dilakukan secara kerja sama dengan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya (6/5/2025).

“Negara hadir untuk melakukan penanganan dan pembinaan tehadap ormas yang terafiliasi dengan premanisme, serta melakukan pembinaan melalui 3 pendekatan yaitu aspek keamanan, kesejahteraan, dan sosial,”

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polda Banten, (9/5/2025).

“Menindak tegas setiap tindakan premanisme, kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan. Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 1 kemarin sudah ribuan kasus yang kita tangani, beberapa kasus menonjol yang kemudian sempat viral semuanya kita tangkap. Dan saya minta kepada masyarakat yang merasa di sekitarnya ada kegiatan preman segera lapor dan kita akan perintahkan saudara anggota untuk mengatasi,” ucap Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.