Breaking News

Muzakir Tegaskan Empat Pulau Milik Aceh

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 12 Jun 2025

menalar.id- Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengonfirmasi empat pulau yang menimbulkan pro-kontra  dengan Sumatra Utara (Sumut), sejak lama milik wilayah Aceh. Empat pulau tersebut, yaitu Pulau Mangkir Besar (Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

“Empat pulau itu, sebenarnya itu kan kewenangan Aceh,” kata Muzakir saat JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Muzakir menegaskan telah mengantongi alasan, data, dan bukti kuat untuk menunjukkan jika pulau-pulau itu bagian dari wilayah Aceh.

“Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat, sejak zaman dahulu itu punya Aceh,” tegasnya.

Sebelumnya, Kemendagri menetapkan keempat pulau di wilayah Aceh menjadi milik wilayah Sumatra Utara (Sumut) yang menimbulkan pro-kontra.  Empat pulau yang dulunya dikelola Aceh Singkil sekarang tercatat di wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumut.

Penetapan ini menuai kontra dari warga Aceh yang merasa kehilangan wilayah secara sepihak.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebut KPK Berpolitik

    Sebut KPK Berpolitik, Noel: “Saya Berharap Dihukum Mati”

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel mengklaim siap menerima hukuman mati dalam perkara dugaan korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ia menegaskan sikap itu sebagai bentuk konsistensinya terhadap pandangan koruptor layak mendapat hukuman mati. Hal itu ia sampaikan sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). […]

  • jet pribadi

    KPK: 1,2 Triliun Untuk Beli Jet Pribadi Pejabat Papua

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dana operasional yang disalahgunakan oleh pejabat Pemerintah Provinsi Papua, yang  mencapai Rp1,2 triliun, digunakan untuk membeli jet pribadi. KPK menduga jet pribadi yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dana operasional Kepala Daerah Papua dibeli secara tunai. Uang untuk membeli jet itu disimpan dalam 19 koper, (16/6/2025). […]

  • Haluk Gorgun: Indonesia dan Turki Berkomitmen Mewujudkan Kemitraan Strategis di Sektor Pertahanan.

    Haluk Gorgun: Indonesia dan Turki Berkomitmen Mewujudkan Kemitraan Strategis di Sektor Pertahanan.

    • calendar_month Sab, 17 Mei 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    Haluk Gorgun, Presiden Sekretariat Industri Pertahanan Turki (SSB), menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jum’at (16/5/2025). SSB merupakan instansi pemerintah Turki yang berperan dalam perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan industri pertahanan domestik. Haluk tiba pukul 16.40 WIB menggunakan mobil sedan BMW berwarna silver, lengkap dengan pengawalnya yang membawa tas jinjing hitam lebih dari tujuh […]

  • Senator Sherry Rehman,

    Pakistan Dilanda Hujan Monsun, Lebih dari 170 Orang Tewas

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Banjir dahsyat kembali melanda Pakistan timur hingga menewaskan lebih dari 170 orang, separuhnya anak-anak. Manajemen Bencana Nasional Pakistan (NDMA), menunjukkan angka korban terus naik seiring hujan monsun yang ekstrem, Kamis (18/7/2025). Sampai 24 jam terakhir, 54 orang dilaporkan tewas di provinsi terpadat, Punjab. Akibatnya, banyak rumah roboh dan melumpuhkan infrastruktur jalan. Sejak banjir […]

  • Pemerintah Batalkan Diskon Listrik 50%, Apa Alasannya?

    Pemerintah Batalkan Diskon Listrik 50%, Apa Alasannya?

    • calendar_month Sen, 2 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah memutuskan membatalkan rencana pemberian diskon listrik 50% untuk 79,3 juta pelanggan 1.300 VA yang seharusnya berlaku mulai 5 Juni 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pembatalan ini terjadi karena kendala teknis penganggaran yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. “Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik […]

  • DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, mengungkapkan bahwa DPR sedang menyiapkan undang-undang khusus untuk mengatur penyadapan. Rencana ini sejalan dengan keputusan panitia kerja revisi KUHAP yang menyepakati penghapusan aturan soal penyadapan dari rancangan undang-undang tersebut. “Bahkan, kami sudah melakukan beberapa kunjungan kerja, artinya sudah ada biaya negara yang dikeluarkan untuk membahas penyadapan ini,” kata Habiburokhman […]

expand_less