Breaking News

KLH Tegaskan PT GAG Nikel Dapat Hak Istimewa di Raja Ampat

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 9 Jun 2025

menalar.id- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan jika PT GAG Nikel memiliki hak spesial untuk memanfaatkan kekayaan Raja Ampat, di Papua Barat Daya (8/6/2025).

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang keras kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung. Tetapi, PT GAG Nikel dan 13 perusahaan mendapat hak istimewa yang didasari kontrak karya mereka.

Sebagai catatan, PT GAG Nikel sudah memegang kontrak karya generasi VII No. B53/Pres/I/1998, ditandatangani oleh Soeharto dan dikeluarkan pada (19/1/1998). Adanya UU Nomor 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, PT GAG dan 12 perusahaan lainnya mengantongi izin untuk melanjutkan kontrak karya yang mereka punya.

“PT GN (GAG Nikel) ini merupakan 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan lindung sampai berakhir izin,” Ucap Hanif, Jakarta, Minggu (8/6).

Ia mengungkapkan hampir sebagian area di Raja Ampat kawasan hutan termasuk area tambang nikel PT GAG milik PT Aneka Tambang (Antam). Namun, Hanif mengatakan perusahaan tersebut mempunyai izin yang sah untuk beroperasi.

“Kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan (menambang di hutan lindung), sehingga dengan demikian maka berjalanlah kegiatan penambangan legal di Pulau Gag ini seluas 6.030 hektare,” Katanya.

“Segala perizinannya sudah lengkap untuk PT GAG Nikel ini. Mulai dari izin usaha pertambangan (IUP), kemudian juga persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai. PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung, nanti secara teknis tentu Bapak Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni) akan memberikan penjelasan kepada kita,” Tambah Hanif.

Pencemaran Raja Ampat tak berdampak serius

Menurut Hanif, operasi tambang di Raja Ampat tidak berdampak serius bagi lingkungan. KLH mendata, PT GAG Nikel menguasai area penambangan seluas 6.030 hektare di Pulau Gag, dengan luas bukaan tambang yang terpantau lewat citra satelit dan drone menembus 187,87 hektare.

Ia yakin jika operasi  tambang yang dilakukan oleh anak perusahaan Antam sudah memenuhi aturan yang berlaku. Walaupun, ada kemungkinan pelanggaran, itu masih tergolong ringan dan tidak pelu khawatir. “Namun, ini hanya dari pandangan mata. Kajian lebih mendalam tetap diperlukan, karena sedimentasi sudah menutupi sebagian besar koral. Beberapa langkah perbaikan perlu diambil, Jelas Hanif, Minggu (8/6/2025).

Menteri KLH belum bisa mengunjungi area tambang

Hanif mengatakan, belum bisa memeriksa area tambang nikel tersebut. Tetapi, ia berjanji untuk segera memeriksa lokasi tambang PT GAG di Raja Ampat. Ia mengaku masih ada urusan kementrian yang belum diselesaikan di Jakarta.

“Memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani, terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin sehingga beberapa hal harus kami tangani dulu di Jakarta. Kemudian, kami akan ke sana (Raja Ampat) dalam waktu yang sangat segera,” Katanya.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari FBR hingga GRIB: 52 Personel Gabungan Amankan Atribut Ormas di Jaktim

    Dari FBR hingga GRIB: 52 Personel Gabungan Amankan Atribut Ormas di Jaktim

    • calendar_month Sel, 13 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,.  – Polres Jakarta Timur menurunkan 14 bendera organisasi kemasyarakatan (ormas) di empat lokasi berbeda sebagai bagian dari Operasi Brantas Jaya 2025. Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan menertibkan atribut ormas yang terpasang di ruang publik. “Sebagai bagian dari Operasi Brantas Jaya 2025, kami gelar penertiban dan penurunan 14 […]

  • BENDAHARA UMUM FOKUSMAKER DORONG DANANTARA TERBITKAN LAPORAN KEUANGAN DEMI KEPERCAYAAN PUBLIK

    Bendahara Umum Fokusmaker Dorong Danantara Terbitkan Laporan Keuangan Demi Kepercayaan Publik

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Bendahara Umum BAKORNAS Forum Komunikasi Studi Mahasiswa kekaryaan (Fokusmaker), Denny Arlando, menyampaikan dorongan tegas agar Danantara, lembaga pengelola kekayaan negara, segera menyusun dan menerbitkan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang baik (good governance). Dalam keterangannya, Denny menegaskan bahwa penerbitan laporan keuangan, baik interim maupun tahunan, […]

  • Stasiun Manggarai Padat Penumpang, Antusiasme Warga Hadiri HUT ke-80 TNI di Monas

    Stasiun Manggarai Padat Penumpang, Antusiasme Warga Hadiri HUT ke-80 TNI di Monas

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, sempat dipadati penumpang pada Minggu (5/10/2025) kemarin. Lonjakan penumpang terjadi lantaran banyak warga dari berbagai daerah penyangga menuju kawasan Monas, Jakarta Pusat, untuk menghadiri perayaan HUT ke-80 TNI. Pantauan pada Minggu pagi hingga siang, antrean panjang tampak di peron 9 dan 10 yang mengarah ke Stasiun Cikini dan Jakarta […]

  • PW IPM Banten: SPMB Banten 2025 Kacau, DISDIKBUD harus Transparan dan Evaluasi Menyeluruh!

    PW IPM Banten: SPMB Banten 2025 Kacau, DISDIKBUD harus Transparan dan Evaluasi Menyeluruh!

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id., — Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Provinsi Banten melalui Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik menyatakan keprihatinan mendalam atas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) Provinsi Banten Tahun 2025 yang sarat dengan kekacauan. Sistem yang seharusnya menjadi jalan masuk bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan secara adil dan merata justru diwarnai dengan ketidakpastian, […]

  • Modus Pemerasan RPTKA: Oknum Kemnaker Raup Rp53 Miliar dari TKA

    Modus Pemerasan RPTKA: Oknum Kemnaker Raup Rp53 Miliar dari TKA

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi dan modus operandi dugaan pemerasan serta gratifikasi dalam proses penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menyatakan praktik ini menargetkan tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia. “Dengan cara yaitu para tenaga kerja asing ini […]

  • Bakornas Fokusmaker Tegaskan Isu Dualisme SOKSI Tidak Relevan, Kepengurusan Sah Dipimpin Mukhamad Misbakhun

    Bakornas Fokusmaker Tegaskan Isu Dualisme SOKSI Tidak Relevan, Kepengurusan Sah Dipimpin Mukhamad Misbakhun

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Bidang Organisasi Bakornas Fokusmaker, Alvin Esa Priatna, menegaskan bahwa isu dualisme Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudah tidak relevan untuk diperdebatkan. Menurutnya, secara faktual dan hukum, SOKSI saat ini hanya ada satu dan dipimpin oleh Mukhamad Misbakhun sebagai Ketua Umum dan Puteri Komarudin sebagai Sekretaris Jenderal. “Isu dualisme SOKSI seharusnya sudah […]

expand_less