Breaking News

Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Rab, 9 Apr 2025

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran menterinya untuk menghapus kebijakan kuota impor, khususnya untuk komoditas vital yang menyangkut hajat hidup rakyat.

Instruksi ini telah disampaikan langsung kepada Menko, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Ketua DEN Luhut Pandjaitan.

Kebebasan Impor Daging Sapi

Salah satu komoditas yang langsung terkena dampak kebijakan ini adalah daging sapi. Prabowo menegaskan tidak ada lagi yang boleh dan tidak boleh.

“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan. Bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” katanya.

Penyederhanaan Birokrasi

Prabowo meyakini penghapusan kuota akan:

– Memangkas birokrasi yang selama ini memberatkan pelaku usaha

– Memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat

– Mengakhiri praktik monopoli importir tertentu

Dengan nada tegas ia menambahkan bahwa rakyat juga pandai untuk dapat melakukan impor.

“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan? Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia (yang) boleh impor, enak saja,”  tegas Prabowo.

Penertiban Peraturan Teknis

Presiden juga memerintahkan peninjauan ulang terhadap Peraturan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

“Ini saya kasih peringatan ya. Ada aja. Sudah dikeluarkan keputusan Presiden, dia bikin lagi. Apa namanya? Peraturan teknis. Pertek-pertek apa itu?,”  ujarnya.

Langkah Tindak Lanjut

Mendag Budi Santoso menyatakan akan meminta klarifikasi lebih detail.

“Nanti saya Jelaskan dulu aja, ya. Biar kita lebih clear,” ucap Budi.

Pertimbangan Neraca Komoditas

Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menjelaskan prinsip dasar neraca komoditas.

“Nah, itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa sih (kapasitas produksi)? Karena prinsipnya neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional, kemudian berapa konsumsi nasional. Nah, kekurangannya kan itu diimpor,” ujar Isy.

Daftar Komoditas Prioritas

Meski belum ada kepastian final, beberapa komoditas yang sedang dipantau meliputi:

– Garam

– Gula konsumsi

– Daging sapi

– Ikan

– Bawang putih

Kebijakan ini tertuang dalam Perpres No.7/2025 tentang Perubahan atas Perpres No.61/2024 tentang Neraca Komoditas. Isy menambahkan untuk kebutuhan bahan baku dipersilahkan.

“Di luar NK, sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku, silakan dipenuhi saja (melalui impor tanpa kuota),” tambahnya.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • nepal

    Usai Aksi Nepal: 72 Orang Meninggal, Ratusan Lainnya Luka Akibat Kerusuhan

    • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Jumlah korban jiwa akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Nepal kembali meningkat tajam. Pemerintah setempat melaporkan, sedikitnya 72 orang telah meninggal dunia hingga, Minggu (14/9/2025). Sementara itu, 191 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di berbagai rumah sakit akibat luka yang diderita dalam kerusuhan tersebut. “72 orang telah meninggal dunia, dan 191 orang […]

  • KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman

    KPK Akhiri Penyidikan Korupsi Nikel Eks Bupati Konawe Utara

    • calendar_month Jum, 26 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel yang melibatkan eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Adapun karena kasus tersebut, tercatat kerugian negara mencapai Rp2,7 triliun. KPK pun menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara tersebut. “Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut,” kata juru […]

  • Festival Cilandak Berbuday

    Gelar Festival Cilandak Berbudaya, Rano: Anak Betawi Bisa Eksis

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, resmikan gelaran Cilandak Berbudaya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7/2025). Festival ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-498 Jakarta dengan tujuan menumbuhkan rasa cinta warga terhadap budaya Betawi serta kota Jakarta. “Sejak awal Juni hingga menjelang Juli, kemeriahan ulang tahun Jakarta terasa sekali. Kita […]

  • Indonesia Masih Negosiasi Komoditas Strategis dengan AS Meski Tarif 19% Sudah Disepakati

    Indonesia Masih Negosiasi Komoditas Strategis dengan AS Meski Tarif 19% Sudah Disepakati

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan kepentingan ekspornya melalui jalur diplomasi dagang dengan Amerika Serikat, meskipun kedua negara telah menyepakati tarif resiprokal final sebesar 19%.  Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso mengungkapkan masih terbuka ruang negosiasi untuk beberapa komoditas unggulan Indonesia. “Ada beberapa produk komoditas kita yang sangat dibutuhkan Amerika karena tidak bisa diproduksi di sana, tapi […]

  • Habiburokhman: Revisi KUHAP Bisa Saja Batal

    Habiburokhman: Revisi KUHAP Bisa Saja Batal

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menyebut revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa saja batal disahkan. Menurutnya, proses revisi ini bergantung pada seberapa kuat aspirasi publik yang menolak. “Bisa saja RUU KUHAP tidak jadi disahkan. Hal tersebut bisa terjadi (jika) para penolak KUHAP berhasil meyakinkan para pimpinan partai untuk membatalkan pengesahan KUHAP,” […]

  • Pramono Tetap Naikkan Dana RT/RW Meski Beratkan APBD

    Pramono Tetap Naikkan Dana RT/RW Meski Beratkan APBD

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa kenaikan dana operasional untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebesar 25 persen akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. “Karena naik 25 persen saja dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar,” ujar Pramono, rabu 24/7/2025. Pemerintah […]

expand_less