Breaking News

211 Kasus Keracunan MBG, BGN Beri Sanksi Tegas

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 12 Nov 2025

menalar.id., – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 211 dari 441 kasus keracunan pangan nasional berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 638 korban rawat inap dan 12.755 korban rawat jalan.

Mengutip Tirto, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan 441 total kasus keracunan dan 48% di antaranya berasal dari program MBG. Dadan mengungkapkannya dalam rapat dengar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi IX.

“Secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau sekitar kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (12/11/2025).

BGN telah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyediakan alat sterilisasi untuk mencegah kenaikan jumlah kasus keracunan. Melansir Detik, Dadan memerintahkan SPPG untuk mensterilkan tempat penyajian makanan.

“Setiap SPPG sekarang diminta menggunakan sterilisasi food tray, terutama yang berbahan seperti lemari dan memiliki uap panas yang bisa sampai 120 derajat sehingga food tray bisa cepat dikeringkan, dan juga steril,” tegasnya dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pada Rabu (12/11/2025).

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa 1.619 SPPG telah memiliki sertifikat serta peralatan yang higienis. BGN terus memperketat penerapan standar kebersihan.

“Dan terakhir kami sampaikan bahwa sertifikat layak higienis dan sanitasi sedang terus diterapkan sampai pagi ini sudah ada laporan 1.619 SPPG yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” jelasnya.

Dadan menjelaskan sebelumnya satu SPPG melayani hingga 4.000 orang, tetapi BGN membatasi jumlah tersebut menjadi 2.500 orang, mencakup 2.000 anak sekolah dan 500 ibu hamil. Meski demikian, SPPG yang memiliki juru masak profesional dapat melayani hingga 3.000 orang.

“Tetapi bagi yang sudah melaksanakan dan melayani 4000 jika belum ada SPPG yang bisa ambil alih. Sisanya yang sudah menerima manfaat tetap harus melayani sampai kemudian terbentuk SPPG baru di dekatnya,” jelasnya.

Mengutip Detik, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang akan mempertegas aturan terhadap kasus keracunan MBG. BGN menegaskan akan menutup secara permanen SPPG atau dapur MBG yang terbukti mengalami kasus keracunan berulang.

“Betul (BGN akan menutup permanen SPPG jika terjadi keracunan),” tegasnya, pada Selasa (11/11/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan adanya kesalahan tata kelola di SPPG. BGN dapat memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran teknis.

“Ya kan mereka ditutup karena terjadi keracunan. Nah, setelah dicek, ternyata ada tata kelola yang salah. Nah, kalau terjadi lagi, berarti mereka melanggar tata kelola, misalnya soal waktu memasak, bahan baku, dan lain-lain,” jelasnya.

Kelalaian dalam sistem operasional menyebabkan sebagian besar kasus keracunan pangan nasional. BGN menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan untuk mencegah kasus serupa terulang.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia menyebut lembaga itu jadi sarang korupsi, dan kasus dugaan suap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hanya contoh kecilnya. “Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Kemenaker itu gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing, izin tenaga kerja asing, sampai sertifikasi […]

  • Perjanjian Helsinki Kembali Disorot di Tengah Sengketa Empat Pulau

    Perjanjian Helsinki Kembali Disorot di Tengah Sengketa Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Publik kembali menyoroti  Perjanjian Helsinki akibat sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Jusuf Kalla, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, mengungkit Perjanjian Helsinki di tengah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Jusuf Kalla menyampaikan bahwa batas wilayah Aceh yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Helsinki merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 […]

  • Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

    Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Setelah menuai banyak penolakan dari warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025). Ia menyampaikan bahwa keputusan ini diambil demi merespons aspirasi masyarakat yang berkembang. “Kami […]

  • menteri ham

    Menteri HAM: Terlalu Dini Sebut 3 Demonstran Hilang, Barangkali Sembunyi

    • calendar_month Kam, 18 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menilai pernyataan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengenai adanya orang hilang pascademonstrasi akhir Agustus 2025 masih terlalu terburu-buru. Menurutnya, kemungkinan tiga orang yang dilaporkan hilang itu justru tengah bersembunyi karena panik saat kericuhan terjadi. “Kita tetap ikut berupaya mencari. Saya nyatakan tetap […]

  • Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi melarang seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu perusahaan melakukan perubahan susunan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Larangan ini berlaku hingga Danantara atau PT Danantara Asset Management (Persero) menyelesaikan evaluasi menyeluruh. Surat bernomor S-049/DI-BP/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025 […]

  • Wapres Gibran Tak Bersalaman dengan AHY, Bahlil, dan Cak Imin di Upacara Gelar Militer

    Wapres Gibran Tak Bersalaman dengan AHY, Bahlil, dan Cak Imin di Upacara Gelar Militer

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Ahad pagi (10/8/2025). Momen tersebut terekam ketika Wapres Gibran baru saja tiba di lokasi. Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat […]

expand_less