Breaking News

Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Langkah Konkret

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 1 Mei 2025

menalar.idPara buruh menuntut komitmen serius pemerintah dalam menghapus sistem outsourcing, bukan sekadar retorika politik. Dalam aksi May Day 2025 di depan DPR RI, Koordinator Aksi Sunarno menegaskan bahwa dukungan buruh tergantung pada realisasi konkret kebijakan tersebut.

“Ya seharusnya kamu dukung gitu loh, kalau memang itu serius gitu, jadi bukan hanya gimmick. Kalau itu disampaikan hanya gimmick atau pencitraan, tentu kami tidak mendukung, karena itu harus kita buktikan gitu lho,” tegas Sunarno.

Ia menekankan perlunya kejelasan program penghapusan outsourcing, termasuk revisi atau pencabutan regulasi yang mengatur sistem tersebut.

“Programnya seperti apa yang jelas, terkait dengan membatalkan undang-undangnya atau menghapus undang-undangnya, aturannya atau seperti apa, harus jelas,” tambahnya.

Tuntutan Perluasan Perlindungan Buruh

Sunarno menyatakan bahwa fokus reformasi ketenagakerjaan tidak hanya pada outsourcing, tetapi juga harus mencakup perlindungan bagi pekerja harian.

“Tetapi sistem kerja yang tidak bisa menjamin hak kaum buruh atau kepastian kaum buruh ini memang harus dihapus, yang diperlakukan adalah sistem yang dapat menjamin keberlangsungan atau menjamin kepastian kerja,” jelasnya.

Respons Prabowo: Janji dan Realitas Investasi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji mempercepat penghapusan outsourcing melalui kajian Dewan Kesejahteraan Nasional.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujarnya dalam pidato May Day di Monas.

Namun, Prabowo juga mengingatkan untuk mempertimbangkan kepentingan investor.

“Harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” tandasnya.

Langkah Konkret yang Ditunggu

Pemerintah berencana mempertemukan serikat buruh dengan asosiasi pengusaha untuk merumuskan solusi. Tuntutan penghapusan outsourcing menjadi salah satu poin utama aksi May Day 2025, menandai ketegangan antara idealisme perlindungan buruh dan realitas iklim investasi.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tanggapan Mensos Perihal Mundurnya Sejumlah Penerima Bansos Sebab Enggan Ditempeli Stiker “Keluarga Miskin”

    Tanggapan Mensos Perihal Mundurnya Sejumlah Penerima Bansos Sebab Enggan Ditempeli Stiker “Keluarga Miskin”

    • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,- Sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) mundur karena rumah ditempeli stiker keluarga miskin. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menanggapi keputusan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memilih mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri setelah rumah mereka ditempeli stiker keluarga miskin. Ia menjelaskan bahwa pemasangan stiker tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah daerah setempat. “Kalau soal […]

  • Erick thohir

    Erick Thohir Angkat Bicara Soal Reshuffle, Sebut Ada Nama Lain Sebelum Jadi Menpora

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik beberapa pejabat, pada Rabu (17/9/2025) siang. Dalam pelantikan itu, Erick Thohir kembali menjadi menteri. Berbeda dari sebelumnya, kini ia menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus merangkap jabatan dengan posisi Ketua Umum PSSI. Kemudian, publik mempertanyakan terkait kemungkinan benturan kepentingan. Menanggapi isu tersebut, Erick tidak memberikan jawaban tegas. […]

  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga tempat, yaitu kantor bupati, rumah dinas bupati, dan Dinas Bina Marga Lampung Tengah.

    KPK Geledah! Bupati Lampung Tengah Korupsi PBJ Rp5,7 Miliar

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga tempat, yaitu kantor bupati, rumah dinas bupati, dan Dinas Bina Marga Lampung Tengah. Hal ini dilakukan atas kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (16/12/2025). “Dalam penggeledahan ini penyidik akan mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara, […]

  • LBHM Desak Kasus Anak Bunuh Bapak dan Nenek di Lebak Bulus Selesai Di Luar Peradilan

    LBHM Desak Kasus Anak Bunuh Bapak dan Nenek di Lebak Bulus Selesai Di Luar Peradilan

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mendorong penyelesaian kasus pembunuhan yang melibatkan seorang anak berinisial MAS melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Perkara tersebut saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maruf Bajammal, pengacara publik LBHM sekaligus kuasa hukum MAS, menjelaskan bahwa selama persidangan, terungkap bukti bahwa MAS mengalami disabilitas mental. Kondisi ini […]

  • irlandia

    Irlandia Minta Israel dan Negara Pemasok Senjata Dikeluarkan dari PBB

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Irlandia menyerukan agar Israel beserta negara-negara pendukung yang memasok senjata kepadanya dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan ini disampaikan Presiden Irlandia Michael Higgins, menyusul laporan tim ahli independen di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyimpulkan Israel melakukan tindakan genosida di Jalur Gaza. “Dokumen itu sangat penting. Ketua kelompok kerja tersebut […]

  • KPK Ungkap Potensi Penyimpangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

    KPK Ungkap Potensi Penyimpangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah potensi penyimpangan dalam tata kelola dan pelaksanaan program di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Anggaran Disdik yang mencapai Rp 3,1 triliun menjadi sorotan utama. Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, menyatakan bahwa sektor pendidikan masih rentan terhadap praktik korupsi. Ia menekankan pentingnya […]

expand_less