Ojol Versi Pemerintah, Benarkah Pengemudi dan Penumpang Lebih Untung?
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month Ming, 14 Sep 2025
menalar.id – Pemerintah memiliki wacana untuk ciptakan aplikasi transportasi online seperti ojek daring. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.
Djoko menilai langkah ini dapat menghadirkan banyak keuntungan, baik bagi pengemudi maupun masyarakat. Menurutnya, aplikasi milik pemerintah lebih memungkinkan menekankan aspek sosial dibanding sekadar mencari keuntungan.
“Jika kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat bisa diwujudkan, maka tujuan sosial lebih tercapai,” ujar Djoko, Sabtu (13/9/2025), dikutip dari Antara.
Ia menilai, DKI Jakarta bisa menjadi daerah percontohan karena memiliki anggaran besar dan jumlah komunitas driver terbanyak, mencapai sekitar tujuh juta orang.
Wacan Prosedur Aplikasi
Djoko menyebut, keuntungan utama dari aplikasi pemerintah yaitu potongan biaya atau komisi yang lebih adil. Selama ini, pengemudi kerap terbebani dengan potongan lebih dari 20%.
Apabila pemerintah terlibat, maka potongan bisa ditekan hingga maksimal 10%. Sehingga kesejahteraan pengemudi dapat meningkat.
Kemudian, pemerintah akan mengutamakan kejelasan data. Selama ini, jumlah pasti pengemudi transportasi daring tidak pernah jelas.
Sehingga menyulitkan pemerintah dalam menarik pajak maupun merancang kebijakan. Dengan aplikasi resmi, pemerintah akan memiliki basis data valid terkait jumlah pengemudi yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan mobilitas dan keseimbangan pasar.
Selain itu, aplikasi ini nanti dapat memantau pola perjalanan masyarakat sehingga kebijakan transportasi bisa lebih akurat. Pemerintah juga bisa membatasi jumlah pengemudi sesuai kebutuhan pasar, agar mereka lebih mudah mendapatkan penghasilan layak.
Pembinaan dan Keselamatan Jalan
Djoko menambahkan, pemerintah berpeluang memberikan pembinaan rutin, mulai dari tata cara mengangkut barang, etika melayani penumpang, hingga pelatihan tertib lalu lintas. Dengan begitu, kualitas layanan dan keselamatan di jalan bisa lebih terjamin.
Ia menegaskan, gagasan ini bukan sekadar soal bisnis, tetapi menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Mulai dari perlindungan kesejahteraan pengemudi, keadilan tarif, perbaikan tata kelola data, hingga peningkatan kualitas transportasi. Meski begitu, wacana ini tetap membutuhkan kajian teknis, regulasi, serta kesiapan pemerintah dalam mengelola ekosistem transportasi digital.
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
