Breaking News

KPK Masih Selidiki Kasus Whoosh, Purbaya Ogah Bayar Utang Pakai APBN

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sen, 27 Okt 2025

menalar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

“Ya benar jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” ungkapnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (27/10/2025).

Namun, Budi belum memberikan penjelasan lebih detail mengenai dugaan korupsi yang sedang diusut. Ia menyampaikan bahwa karena prosesnya masih di tahap penyelidikan, informasi terkait perkembangan kasus belum dapat dipublikasikan.

“Karena memang masih di tahap penyelidikan informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci,” tuturnya.

Budi menambahkan bahwa penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak awal tahun 2025 dan hingga kini masih terus berjalan.

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Sementara itu, polemik mengenai utang proyek Kereta Cepat kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Keuangan Purbaya menjadi salah satu tokoh yang tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek yang menelan biaya sekitar US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang sepenuhnya berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan APBN. Ia optimistis perusahaan yang terlibat, terutama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Danantara) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, mampu menanggung kewajiban tersebut.

Menurutnya, dividen dari BUMN cukup untuk menutupi cicilan utang proyek kereta cepat.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah China telah mencapai kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB. Kesepakatan tersebut mencakup kemungkinan perpanjangan tenor pembayaran utang hingga 60 tahun.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Minta TNI-Polri Jadi Petugas Haji, Mabes Polri: “Siap Bos!”

    Prabowo Minta TNI-Polri Jadi Petugas Haji, Mabes Polri: “Siap Bos!”

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Markas Besar (Mabes) Polri akan menyiapkan dukungan berupa penambahan anggota Perlindungan Jemaah (Linjam) untul Kementerian Haji (Kemenhaj). Adapun rencana ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Sumber Daya Manusia […]

  • Nadiem Makarim Dicekal Terkait Kasus Korupsi

    Nadiem Makarim Dicekal Terkait Kasus Korupsi

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Hotman Paris, kuasa hukum eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, mengonfirmasi bahwa kliennya belum mendapat kabar setelah dicekal ke luar negeri terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Rp9,9 triliun (27/6/2025). Namun, Hotman tak banyak berkomentar. Ia memilih menunggu perkembangan selanjutnya. “Klien belum tahu tentang itu. Menunggu saja what next,” ucap Hotman (27/6). Hotman juga menegaskan, Nadiem […]

  • Dorong

    Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Dorong Two State Solution

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi peluncuran Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza, Kamis (22/1/2026). Dewan tersebut pertama kali dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam agenda tersebut, Prabowo turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian bersama sejumlah pemimpin dunia. Donald Trump memimpin langsung pengenalan Dewan Perdamaian itu di sela annual meeting World […]

  • Surabaya Bentuk Satgas Anti-Preman Usai Kasus Pengusiran Warga

    Surabaya Bentuk Satgas Anti-Preman Usai Kasus Pengusiran Warga

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id –  Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Preman untuk memberantas praktik premanisme dan menjaga rasa aman warga. Pemerintah kota mengambil langkah ini setelah kasus pengusiran paksa terhadap Elina Widjajanti (80), warga Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, ramai di media sosial dan memicu perhatian publik. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pembentukan satgas menjadi […]

  • prabowo

    11 Program Prioritas Prabowo Subianto Serap Rp446,24 Triliun dari APBN 2025

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintahan Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp446,24 triliun untuk melaksanakan 11 program prioritas pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 11 program prioritas yang dirancang pemerintah bertujuan untuk menjaga kelancaran perekonomian dan memastikan pertumbuhannya tetap stabil, Selasa (3/6/2025). “Di tengah kondisi dunia yang sangat dinamis dari sisi geopolitik maupun ekonomi, APBN […]

  • Pemerintah Targetkan Rampungkan Roadmap AI Juni Ini, Regulasi Menyusul

    Pemerintah Targetkan Rampungkan Roadmap AI Juni Ini, Regulasi Menyusul

    • calendar_month Sen, 2 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengonfirmasi percepatan penyelesaian peta jalan (roadmap) artificial intelligence (AI) yang akan menjadi landasan regulasi di Indonesia. Menteri Kominfo Meutya Hafid memastikan dokumen strategis tersebut akan rampung bulan ini. “Mohon bersabar sampai Juni, insya Allah roadmap-nya akan terbit. Setelah itu kami akan turunkan dalam bentuk regulasi AI di Tanah Air,” […]

expand_less