Kemenkeu Usulkan RUU Redenominasi Rupiah, Dampak Ekonomi dan Sosialisasi Jadi Prioritas
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sen, 10 Nov 2025
menalar.id., – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi), pemerintah menargetkan rancangan ini selesai pada 2027. Kemenkeu menyatakan langkah ini bertujuan menyederhanakan transaksi, meningkatkan efisiensi sistem keuangan nasional, dan mempermudah pencatatan akuntansi.
Mengutip Antara News, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan terhadap mata uang nasional melalui penyederhanaan nominal rupiah. Ia menjelaskan bahwa redenominasi tidak mengurangi nilai rupiah melainkan hanya penyederhanaan jumlah nol.
“Redenominasi bukan devaluasi. Nilai tukar tidak berubah, hanya jumlah nolnya disederhanakan,” jelasnya di kompleks Kementerian Keuangan, pada Jumat (7/11/2025).
RUU ini merupakan pembaruan dari draft bill sebelumnya pada 2013 dan saat ini sedang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan teknologi sistem pembayaran modern. Redenominasi bertujuan mempermudah transaksi sehari-hari, mengurangi biaya pencetakan uang, dan memperkuat citra rupiah di pasar internasional.
Redenominasi berbeda dengan devaluasi, sehingga daya beli masyarakat tidak akan berubah. Penyesuaian ini hanya mengurangi jumlah nol pada pecahan rupiah, misalnya Rp1.000 menjadi Rp1.
Bank Indonesia sedang menyiapkan sistem teknis untuk mendukung redenominasi, termasuk penyesuaian sistem pembayaran digital dan pengujian desain uang baru. Bank Indonesia menjadwalkan tahap uji coba sebelum implementasi resmi pada empat bulan pertama 2027.
Para pakar ekonomi menekankan pentingnya sosialisasi publik untuk mencegah kebingungan. Pemerintah berencana melakukan edukasi melalui media massa, lembaga pendidikan, dan pertemuan dengan pelaku usaha. Masyarakat membutuhkan komunikasi agar memahami perbedaan antara redenominasi dan devaluasi.
Perubahan ini akan berdampak pada pencatatan akuntansi bisnis, kontrak, dan harga barang. Pelaku usaha dan perbankan perlu mempersiapkan sistem internal agar transisi redenominasi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu operasional.
Pemerintah menargetkan penyelesaian RUU pada 2027. Kebijakan ini akan menyederhanakan transaksi, memudahkan akuntansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap rupiah.
- Penulis: Redaksi
