Breaking News

KBRI Bantah Isu Jepang Larang Masuk WNI Tahun 2026

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 16 Jul 2025

menalar.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar. Isu tersebut menyebut bahwa Jepang akan menghentikan penerimaan warga negara Indonesia (WNI) mulai tahun 2026.

KBRI menegaskan bahwa kabar itu tidak benar. Hubungan Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 67 tahun dinilai sangat baik.

“Di tengah hubungan positif tersebut, beredar informasi yang tidak benar bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang,” tulis KBRI Tokyo, pada Selasa (15/7).

Pihak KBRI menyebut pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal itu. Isu tersebut juga tidak pernah dibahas secara resmi antara kedua negara.

KBRI Imbau WNI Jaga Nama Baik

KBRI menekankan pentingnya menjaga hubungan baik Indonesia dan Jepang. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat kedua negara.

WNI di Jepang diimbau untuk terus bekerja, belajar, dan berkarya sesuai bidangnya. Mereka juga diminta menjaga kerukunan, membina hubungan baik dengan warga Jepang, serta aktif mengenalkan budaya Indonesia.

Dalam menjalankan aktivitas, WNI diminta tetap mematuhi hukum, norma, dan etika yang berlaku di Jepang. Pelanggaran hukum akan ditangani langsung oleh aparat Jepang, yang punya kewenangan penuh atas warga asing.

KBRI Tokyo dan KJRI Osaka juga mengajak semua pihak menjaga nama baik Indonesia. WNI diminta menciptakan suasana kondusif dan menjaga persatuan antar sesama di Jepang.

Per Desember 2024, jumlah WNI di Jepang tercatat mencapai 199.824 orang. Angka ini naik lebih dari 15 persen dibanding enam bulan sebelumnya.

Sebagian besar WNI di Jepang adalah pekerja di berbagai sektor. Selain itu, sekitar 7.000 pelajar dan mahasiswa sedang menempuh pendidikan di berbagai lembaga di Jepang.

Isu larangan ini mencuat setelah video seorang YouTuber asal Indonesia di Jepang viral. Ia menyebut ada kekhawatiran dari pihak Jepang terhadap perilaku sebagian WNI.

Kelompok bela diri Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) disebut pernah membuat keonaran. Mereka diketahui berkumpul di stasiun dan membentangkan spanduk sambil membawa atribut.

Beberapa WNI juga pernah terlibat kasus kriminal seperti pencurian, pembegalan, hingga perampokan. Jika kasus serupa terus terjadi, Indonesia bisa masuk daftar negara yang dibatasi akses masuknya ke Jepang.

Namun, hingga saat ini, belum ada kebijakan resmi dari pemerintah Jepang soal hal itu.

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketum PSI, Buka Suara soal Kemungkinan Bersaing dengan Kaesang

    Jokowi Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketum PSI, Buka Suara soal Kemungkinan Bersaing dengan Kaesang

    • calendar_month Rab, 14 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka suara mengenai kabar yang menyebut namanya masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat ditemui di Solo, Rabu (14/5/2025), Jokowi mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan tersebut dengan matang. “Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujar Jokowi dengan senyum khasnya. Proses […]

  • Kementan Ungkap Potensi Kerugian Rp99,35 Triliun Akibat Kecurangan Peredaran Beras

    Kementan Ungkap Potensi Kerugian Rp99,35 Triliun Akibat Kecurangan Peredaran Beras

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap hasil investigasi terkait dugaan kecurangan dalam perdagangan beras, mulai dari mutu hingga harga. Temuan ini mengungkap potensi kerugian konsumen mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik tidak sesuai standar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa mayoritas beras di pasaran, baik kategori premium maupun medium, tidak memenuhi volume, melampaui harga eceran […]

  • prabowo

    Prabowo Pidato di Sidang PBB, Jadi Momen Perdana Sejak Satu Dekade

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto telah dijadwalkan untuk menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada (23/9/2025) mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, mengatakan bahwa Prabowo akan berbicara setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump,Jumat (22/8). “Informasi yang kami […]

  • Bangun Ekonomi Desa, Pemerintah Siapkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih

    Bangun Ekonomi Desa, Pemerintah Siapkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Sabtu, 19 Juli 2025, di Klaten, Jawa Tengah. Sebagai persiapan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait pagi ini, Senin (7/7/2025), untuk mematangkan rencana peluncuran program tersebut. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa peluncuran […]

  • Ketua Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Buruh Tolak Pilkada via DPRD, Said Iqbal: “Bisa Kembali ke Orba”

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu ia sampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026). Said menilai pemilihan kepala daerah melalui […]

  • Anggota Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse. Pengumuman atas kembali dirinya muncul dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III DPR RI, Kamis (19/2/2026).

    Sanksi Diringankan? Ahmad Sahroni Balik ke Komisi III DPR

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Anggota Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse. Pengumuman atas kembali dirinya muncul dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III DPR RI, Kamis (19/2/2026). “Ahmad Sahroni akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse. Untuk itu kami sebagai pimpinan rapat akan […]

expand_less