Breaking News

KBRI Bantah Isu Jepang Larang Masuk WNI Tahun 2026

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 16 Jul 2025

menalar.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar. Isu tersebut menyebut bahwa Jepang akan menghentikan penerimaan warga negara Indonesia (WNI) mulai tahun 2026.

KBRI menegaskan bahwa kabar itu tidak benar. Hubungan Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 67 tahun dinilai sangat baik.

“Di tengah hubungan positif tersebut, beredar informasi yang tidak benar bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang,” tulis KBRI Tokyo, pada Selasa (15/7).

Pihak KBRI menyebut pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal itu. Isu tersebut juga tidak pernah dibahas secara resmi antara kedua negara.

KBRI Imbau WNI Jaga Nama Baik

KBRI menekankan pentingnya menjaga hubungan baik Indonesia dan Jepang. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat kedua negara.

WNI di Jepang diimbau untuk terus bekerja, belajar, dan berkarya sesuai bidangnya. Mereka juga diminta menjaga kerukunan, membina hubungan baik dengan warga Jepang, serta aktif mengenalkan budaya Indonesia.

Dalam menjalankan aktivitas, WNI diminta tetap mematuhi hukum, norma, dan etika yang berlaku di Jepang. Pelanggaran hukum akan ditangani langsung oleh aparat Jepang, yang punya kewenangan penuh atas warga asing.

KBRI Tokyo dan KJRI Osaka juga mengajak semua pihak menjaga nama baik Indonesia. WNI diminta menciptakan suasana kondusif dan menjaga persatuan antar sesama di Jepang.

Per Desember 2024, jumlah WNI di Jepang tercatat mencapai 199.824 orang. Angka ini naik lebih dari 15 persen dibanding enam bulan sebelumnya.

Sebagian besar WNI di Jepang adalah pekerja di berbagai sektor. Selain itu, sekitar 7.000 pelajar dan mahasiswa sedang menempuh pendidikan di berbagai lembaga di Jepang.

Isu larangan ini mencuat setelah video seorang YouTuber asal Indonesia di Jepang viral. Ia menyebut ada kekhawatiran dari pihak Jepang terhadap perilaku sebagian WNI.

Kelompok bela diri Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) disebut pernah membuat keonaran. Mereka diketahui berkumpul di stasiun dan membentangkan spanduk sambil membawa atribut.

Beberapa WNI juga pernah terlibat kasus kriminal seperti pencurian, pembegalan, hingga perampokan. Jika kasus serupa terus terjadi, Indonesia bisa masuk daftar negara yang dibatasi akses masuknya ke Jepang.

Namun, hingga saat ini, belum ada kebijakan resmi dari pemerintah Jepang soal hal itu.

 

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Tewaskan 13 Orang di Garut

    Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Tewaskan 13 Orang di Garut

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polda Jawa Barat mengungkap identitas 13 korban tewas dalam ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh TNI di Desa Sagara, Garut. Korban terdiri dari personel TNI dan warga sipil. Kronologi Insiden Proses pemusnahan munisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat berubah menjadi tragedi pada Senin (12/5/2025) pagi. Meski prosedur awal […]

  • Pemprov DKI Tak Akan Lindungi Pelaku Kasus Beras Oplosan

    Pemprov DKI Tak Akan Lindungi Pelaku Kasus Beras Oplosan

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak akan memberikan perlindungan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan beras oplosan atau pelanggaran mutu. Menurutnya, keterbukaan dan transparansi dalam persoalan ini sangat penting. “Kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan […]

  • Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 60 keluarga di Indonesia menguasai 48 persen dari total 55,9 juta hektar lahan bersertifikat dan terpetakan. Ia menyoroti kebijakan struktural di masa lalu sebagai penyebab utama ketimpangan penguasaan tanah ini. “48 persen dari 55,9 juta hektar itu dikuasai hanya […]

  • Ketegangan Aceh-Sumut Memanas Usai Keputusan Kontroversial Empat Pulau

    Ketegangan Aceh-Sumut Memanas Usai Keputusan Kontroversial Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut dingin kedatangan rombongan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution di Banda Aceh, Rabu (4/6/2025). Sikap ini mencerminkan memanasnya hubungan kedua provinsi pasca keputusan Pemerintah Pusat menetapkan status empat pulau perbatasan yang secara historis diklaim Aceh, namun secara geografis lebih dekat ke Sumut. Empat pulau tak berpenghuni, yaitu Mangkir […]

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

  • Siswi Protes Larangan Wisuda Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ajak Diskusi

    Siswi Protes Larangan Wisuda Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ajak Diskusi

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id –  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat kebijakan larangan wisuda untuk seluruh jenjang sekolah.Dedi menyampaikan perihal tersebut ke Bupati Bandung pada hari kedua acara retreat di Magelang, Instagram @dedimulyadi71 mengunggah, Sabtu (22/2/2025). Menanggapi hal tersebut, seorang siswi bernama Aura Cinta menyampaikan protes melalui akun TikTok-nya @iam_auracinta. Ia menolak rumahnya digusur dan tidak setuju dengan […]

expand_less