Breaking News

Raja Ampat Disorot Para Menteri, Kini Dihantui Eksploitasi Nikel

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 5 Jun 2025

menalar.id – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wadhana memanggil Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu untuk membahas persoalan eksploitasi tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat. Hal ini, disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati yang dikenal dengin Niluh Puspa dalam kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Kuta, Badung, Bali, Kamis (5/6/2025).

“Kemarin Bu Menteri sudah memanggil langsung Gubernur Papua Barat Daya untuk berbicara dengan hal ini,” kata Niluh Puspa.

Dalam pernyataannya, Niluh menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata mendorong pelestarian Raja Ampat sebagai kawasan wisata berbasis kekayaan alam, bukan wilayah eksploitasi industri.

“Kami berharap itu, kami berharap hal itu tidak dirusak. Itu benar-benar bisa dibiarkan begitu dijaga sebagai warisan untuk anak cucu,” ujarnya.

Niluh juga mengungkapkan besarnya potensi wisata di Raja Ampat. Meskipun jumlah kunjungannya tidak setinggi Bali. Namun, para wisatawan yang datang umumnya berasal dari kalangan menengah atas.

“Karena biasanya mereka ada yang sewa private jet, tinggalnya juga nggak hanya dua hari, bisa tiga minggu. Bisa bahkan sebulan,” tutur mantan wartawan itu.

Ia menambahkan bahwa Kemenpar mengutamakan kualitas wisatawan daripada sekadar mengejar angka kunjungan.

“Tentu dengan harga yang mereka bayar mereka ingin mendapatkan pengalaman yang lebih berkualitas, jadi kita mohon itu dijaga ya,” tandas Niluh.

Respons Menteri LH

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq berkata bahwa ia akan melakukan tinjauan terkait laporan kegiatan penambangan nikel tersebut. Ia tidak akan mengesapingkankemungkinan apabila mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti.

“Raja Ampat juga kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq berbicara usai puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

“Atau paling tidak kami akan segerakan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian,” tambahnya.

Langkah tersebut diambil setelah sejumlah pihak terutama masyarakat asal Papua mengecam aktivitas pertambangan tersebut. Mengingat Raja Ampat merupakan salah satu lokasi wisata terkemuka di Indonesia.

“Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung Raja Ampat, melihat langsung apa yang kemudian menjadi dikabarkan oleh media dan masyarakat,” katanya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • nadir

    PN Jaksel Tolak Praperadilan Nadiem, Kejagung: Penetapan Tersangka Sudah Sah

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya tanggapi putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas kasus eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Saat itu hakim menolak gugatan praperadilan, yaitu dugaan korupsi pengadaan laptop Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, menyatakan putusan tersebut menegaskan keabsahan […]

  • Setwapres Respons Surat Desakan Pemakzulan Gibran, Pimpinan DPR-MPR Angkat Bicara

    Setwapres Respons Surat Desakan Pemakzulan Gibran, Pimpinan DPR-MPR Angkat Bicara

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Pimpinan DPR dan MPR menanggapi surat yang diberikan Forum Purnawirawan TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (4/6/2025). Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR mengungkapkan belum membaca surat tersebut. Surat usulan tersebut masih di Sekretariat Jendral DPR sampai sekarang. “Ya ini kan kebetulan reses, saya kan datang, Pak Sekjen-nya enggak ada. Saya mau […]

  • Polri Akui Penyalahgunaan Sirine Masih Marak di Jalan

    Polri Akui Penyalahgunaan Sirine Masih Marak di Jalan

    • calendar_month Ming, 21 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Korlantas Polri akhirnya memberi tanggapan terkait maraknya gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk. Hal ini lantaran warga ramai memprotes di ruang publik maupun media sosial. Gerakan tersebut lahir sebagai bentuk kejenuhan masyarakat atas praktik penggunaan sirene, strobo, dan rotator di jalan raya yang kerap dipakai tidak sesuai aturan. Termasuk oleh kendaraan pejabat yang […]

  • Hutan

    Kemenhut Salurkan Rp200 Triliun Untuk Pasar Karbon

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan pemerintah akan mengerahkan sekitar Rp200 triliun untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030. Target tersebut nantinya disalurkan melalui pembangunan pasar karbon berintegritas tinga di sektor kehutan. “Indonesia menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030,” ucap Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim Haruni Krisnawati. Pernyataan […]

  • Bank Syariah Muhammadiyah Akan Dirilis Tahun 2025

    Bank Syariah Muhammadiyah Akan Dirilis Tahun 2025

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Muhammadiyah akan segera memiliki bank syariah sendiri dalam waktu dekat. Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, menyatakan bahwa organisasi tersebut memang sedang merencanakan pendirian bank syariah. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini Muhammadiyah masih dalam tahap konsolidasi dengan salah satu bank syariah yang sudah ada untuk memastikan langkah ini berjalan dengan […]

  • Dedi Mulyadi Buat Aturan Baru: Sekolah Masuk Jam 6 Pagi Hingga Jam Malam

    Dedi Mulyadi: Idealnya Satu Rumah untuk Satu Keluarga

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa negara akan membatasi kepemilikan rumah. Menurutnya, banyaknya orang yang membeli rumah di berbagai daerah justru membuat tanah semakin habis. “Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana,” kata Dedi saat menghadiri Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan Murah dan Sosialisasi KUR Perumahan di […]

expand_less