Breaking News

Gerindra Klaim Pihaknya dan Parpol Lain Masih Benahi Pilkada Langsung

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Rab, 31 Des 2025

menalar.id., – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan partai-partai di DPR bersama pemerintah tengah berupaya membenahi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebelum wacana pemilihan melalui DPRD kembali mengemuka. DPR menegaskan tengah melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan, namun hasilnya belum sesuai harapan.

“Kita sudah berusaha memperbaikinya sejak pertama sejak pertama kita mengevaluasi, tapi kenyataannya tidak, malah situasinya semakin, apa ya,” kata Sugiono, Selasa (30/12/2025) melansir CNN Indonesia.

Sugiono menjelaskan, usulan pilkada lewat DPRD mendapat dukungan lebih dari setengah fraksi. Ia mengklaim tujuannya tidak memusatkan kekuasaan maupun pengaruh politik di DPRD sebagai pemilik hak suara dalam pemilihan kepala daerah.

Ia menilai, skema tersebut justru menawarkan alternatif praktik demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia.

“Nilai-nilai perwakilan, permusyawaratan itu tadi. Kemudian jika ada kekurangan, kita perbaiki. Kita tidak boleh menyerah, bahwa ini bakal begini, kita juga kalau ditakut-takuti pikiran ini itu enggak bakal merdeka,” katanya.

Sugiono juga menekankan, demokrasi pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

So, the end of democracy, sebenarnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kemudian kita mengecilkan demokrasi, hanya sampai bahwa kita itu bisa vote siapa pemimpin kita,” katanya.

“Bahwa kita hanya bisa kemudian nanti berbicara dengan bebas tanpa rasa takut. Bukan sekadar itu. Itu semua penting, tapi untuk apa, ujungnya untuk menciptakan kesejahteraan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengagas dalam pidato peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Bahkan PKB dan Gerindra lebih dulu mengemukakan gagasan serupa.

Hingga kini, sejumlah partai yang mendukung wacana pilkada lewat DPRD meliputi Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem. Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat menyatakan penolakan, sedangkan PKS masih mengkaji usulan tersebut.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • iran

    Iran Bak “Neraka Dunia”, Gelombang Panas Tembus 50 Derajat

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Iran kini hadapi gelombang panas ekstrem dengan suhu mencapai 50 derajat.  Menurut laporan Al Jazeera, Dinas Meteorologi Nasional Iran menyebut pekan ini sebagai minggu terpanas sepanjang tahun terutama di kawasan selatan, Senin (21/7/2025). Sementara itu, suhu di Ibu Kota Teheran tercatat mencapai 40 derajat pada Minggu dan diperkirakan naik menjadi 41°C pada Senin. […]

  • Polres Tangsel Naikkan Status Kasus Pelecehan ABK ke Penyidikan

    Polres Tangsel Naikkan Status Kasus Pelecehan ABK ke Penyidikan

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengonfirmasi bahwa kasus dugaan pelecehan terhadap anak berkebutuhan khusus telah masuk tahap penyidikan. Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil Sahril menyatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. “Perkara tersebut saat ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, sejumlah saksi juga sudah diperiksa,” jelas Agil pada Selasa (10/6/2025). Kasus yang […]

  • KPPOD Soroti Kenaikan PBB di Cirebon, Tagihan Warga Naik hingga 1.000 Persen

    KPPOD Soroti Kenaikan PBB di Cirebon, Tagihan Warga Naik hingga 1.000 Persen

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa membebani warga serta pelaku usaha. Dalam kajiannya, KPPOD menemukan kenaikan signifikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akibat perubahan tarif dan nilai jual objek pajak (NJOP) yang tercantum dalam […]

  • Aksi Penolakan Revisi UU TNI Berujung Ricuh, Aparat Diduga Lakukan Pelanggaran HAM

    Aksi Penolakan Revisi UU TNI Berujung Ricuh, Aparat Diduga Lakukan Pelanggaran HAM

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Masyarakat sipil di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, hingga Manado serentak menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi UU TNI pada Kamis (20/3/2025). Namun, seperti biasa, aksi ini kembali diwarnai kekerasan dari aparat kepolisian. Kekerasan Aparat di Depan Gedung DPR Di Jakarta, massa aksi berusaha menerobos pagar Kompleks Parlemen. Polisi […]

  • Iran Gempur Israel Lewat Serangan Rudal Balasan

    Iran Gempur Israel Lewat Serangan Rudal Balasan

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ledakan dan suara sirene menggema di wilayah Israel bagian tengah dan utara,termasuk Tel Aviv, Haifa, Nes Ziona, dan Rishon Lezion. Setelah Iran meluncurkan serangan rudal secara bertubi-tubi pada Minggu (22/6/2025) waktu setempat. Serangan ini terjadi, hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel menghantam tiga fasilitas nuklir di Iran. Militer Israel menyatakan telah […]

  • BUMN

    RUU BUMN Ketuk Palu , Kementerian BUMN Resmi Jadi Badan Pengaturan

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang. RUU ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Kamis (2/10/2025). Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan terkait rancangan revisi UU BUMN. […]

expand_less