Breaking News

Eks Presiden Kolombia Álvaro Uribe Dihukum 12 Tahun Atas Manipulasi Saksi

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sab, 2 Agu 2025

menalar.id – Mantan presiden Kolombia Álvaro Uribe resmi dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 12 tahun. Vonis ini menjadi penutup dari perjalanan panjang dan kontroversialnya dalam panggung politik Kolombia selama puluhan tahun.

Menurut The Guardian, Uribe yang kini berusia 73 tahun divonis bersalah atas tuduhan mengintervensi saksi, abtu (2/8/2025). Ia dijatuhi hukuman maksimal setelah terbukti memerintahkan pihak paramiliter sayap kanan untuk memberikan kesaksian palsu terkait dugaan keterkaitan mereka dengannya.

Uribe dikenal sebagai presiden Kolombia dari 2002 hingga 2010 yang meluncurkan kampanye militer besar-besaran melawan kartel narkoba dan kelompok gerilyawan Farc. Meskipun begitu, ia dikritik karena terduga menjalin hubungan dengan kelompok paramiliter bersenjata untuk melumpuhkan pemberontak sayap kiri.

Meski telah lengser, pengaruh Uribe tetap kuat dalam politik konservatif Kolombia. Ia bahkan masih memainkan peran penting dalam menentukan arah partai-partai besar.

Dua Dakwaan Atas Uribe

Hakim menyatakan Uribe bersalah atas dua dakwaan, yakni mengganggu kesaksian saksi dan melakukan manipulasi prosedural. Namun Uribe membantah semua tuduhan itu dan menyatakan akan mengajukan banding.

Sebagai tokoh konservatif garis keras, Uribe merupakan sekutu dekat Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mengecam penuntutan tersebut tanpa menyertakan bukti. Ia menyebut hal itu sebagai tindakan politisasi lembaga hukum oleh hakim-hakim radikal di Kolombia.

Meski menghadapi banyak kritik, Uribe tetap memiliki basis pendukung setia. Pada 2019, saat kasus ini mulai mencuat, ribuan orang turun ke jalan di Medellín dan Bogota untuk menunjukkan dukungan mereka.

Di luar pengadilan, sekelompok pendukung bahkan mengenakan topeng wajah Uribe dan meneriakkan slogan “Uribe tidak bersalah!”. Penyelidikan terhadap Uribe dimulai pada 2018 dan telah melalui berbagai rintangan, termasuk upaya beberapa jaksa untuk menutup kasus tersebut.

Namun proses hukum kembali berjalan aktif setelah mantan Gerilyawan Luz Camargo yang ditunjuk oleh Presiden Gustavo Petro dan rival politik Uribe menjabat sebagai jaksa agung. Sejak dibuka kembali pada Mei 2024, lebih dari 90 saksi telah dihadirkan. Salah satu saksi kunci adalah mantan anggota kelompok paramiliter yang mengaku diminta Uribe untuk mengubah kesaksiannya.

Tak berhenti di situ, Uribe juga masih menghadapi sejumlah investigasi lain. Ia pernah diperiksa dalam kasus pembantaian petani oleh kelompok paramiliter tahun 1997 saat dirinya menjabat sebagai gubernur wilayah Antioquia.

Selain itu, pengaduan juga telah diajukan di Argentina berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, menyangkut dugaan keterlibatannya dalam lebih dari 6.000 eksekusi dan penghilangan paksa selama masa kepresidenannya. Terlepas dari berbagai tuduhan, Uribe menegaskan semua proses hukum terhadapnya bermotif politik dan merupakan bentuk balas dendam dari lawan-lawannya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • dapur

    Warga Tutup Paksa Dapur MBG di Bandung, Protes Bau dan Bising

    • calendar_month Kam, 18 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) disegel paksa oleh sejumlah warga RW 9 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Rąbu (17/9/2025). Warga menolak keberadaannya lantara kerap menimbulkan kebisingan pada malam hari serta bau tak sedap dari limbah dapur. “Sampahnya bau. Masih ada yang numpuk, pokoknya bau,” ucap Adam Harun (56) warga yang tinggal tak […]

  • DPR RI

    Mengapa Pengesahan RKUHAP Bermasalah? Ini Faktanya

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada Selasa (18/11/2025). Ketua DPR Puan Maharani, menyebut regulasi baru ini upaya menyempurnakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun, keputusan tersebut justru memicu polemik. Publik menilai proses penyusunannya sarat praktik meaningful manipulation, yaitu ketika lembaga pembuat kebijakan mengemas partisipasi publik […]

  • kuota haji

    Arab Saudi Ingin Kurangi Kuota Haji Indonesia 2026

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Arab Saudi kembali mengirimkan peringatan tegas kepada Indonesia menjelang musim haji 2026. Mereka mempertimbangkan untuk memangkas kuota jemaah hingga 50%. Isu ini muncul saat kepala BP Haji Moch Irfan Yusuf bertemu Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025). Keduanya membahas berbagas persoalan penting seputar haji. Irfan mengatakan, Arab Saudi belum menentukan […]

  • Mahfud Soroti Masalah Putusan MK soal Pemilu Lokal

    Mahfud Soroti Masalah Putusan MK soal Pemilu Lokal

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan lokal bisa menimbulkan masalah, khususnya saat masa transisi DPRD. Mahfud menjelaskan, tak seperti kepala daerah yang masa jabatannya bisa diisi penjabat sementara, anggota DPRD tak memiliki skema pengganti jika masa tugas mereka […]

  • Kaesang: Percuma Punya Elektibilitas Tinggi, tapi Enggak Punya Isi Tas

    Kaesang: Percuma Punya Elektibilitas Tinggi, tapi Enggak Punya Isi Tas

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan pernyataan yang mencengangkan dalam Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) PSI Sulawesi Tengah di Palu, pada Rabu (19/11/2025). “Teman-teman, saya ingin Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di Pemilu. Jadi, saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga, turun ke masyarakat,” ujarnya, mengutip kompas.com.  […]

  • Tim

    BNPB: Tragedi Ponpes Al Khoziny Jadi Bencana Terbesar 2025

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut insiden ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, sebagai salah satu bencana dengan jumlah korban terbanyak sepanjang tahun 2025. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, mengatakan bahwa jumlah korban dalam peristiwa tersebut jauh lebih banyak dibandingkan berbagai bencana alam lain yang terjadi […]

expand_less