Breaking News

Dedi Mulyadi: Idealnya Satu Rumah untuk Satu Keluarga

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 22 Sep 2025

menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa negara akan membatasi kepemilikan rumah. Menurutnya, banyaknya orang yang membeli rumah di berbagai daerah justru membuat tanah semakin habis.

“Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana,” kata Dedi saat menghadiri Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan Murah dan Sosialisasi KUR Perumahan di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (18/9/2025).

Acara itu juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, sejumlah bupati/wali kota di Jabar, dan pengembang perumahan. Pemilik Lippo Grup James Riady juga terlihat hadir.

Kritik Rumah Kosong

Dalam pidatonya, Dedi menyinggung banyaknya rumah mewah berukuran besar yang tersebar di Jabar tapi dibiarkan kosong. Rumah-rumah itu menurutnya lebih jadi aset investasi ketimbang hunian.

“Orientasinya adalah rumah untuk investasi,” ujarnya.

Ia pun menyarankan masyarakat tidak menjadikan rumah sebagai instrumen investasi karena justru membuat uang tidak berputar. Menurutnya, investasi sebaiknya diarahkan ke sektor yang bisa menggerakkan ekonomi.

Meski mendukung program pembangunan rumah murah dari pemerintah, Dedi mengingatkan agar proyek besar itu memperhatikan aturan tata ruang.

“Karena kita mengejar target produksi rumah harus hati-hati terhadap penataan ruangnya. Kalau tidak, yang dijanjikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter,” kata dia.

Dedi berharap program rumah tidak menambah jurang kesenjangan antara mereka yang tidak punya rumah sama sekali dengan orang yang memiliki banyak rumah. “Idealnya satu rumah, satu keluarga,” tegasnya.

Dukungan Pemerintah Pusat

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan pembangunan rumah murah dan KUR perumahan merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi kesenjangan masyarakat.

“Dipermudah untuk bisa memiliki rumah, dipermudah untuk bisa memperbaiki rumah, dipermudah untuk bisa memperbaiki tempat usaha. Makanya diciptakan sebuah ekosistem supaya fasilitasnya makin banyak,” kata Qodari.

Anggaran Rp 130 Triliun

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

“Bayangin saja kontraktornya, developernya, toko bangunannya itu disubsidi bunganya. Disubsidi 5 persen,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan, tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah murah. Berbagai fasilitas akan diberikan, termasuk pembebasan biaya PBG dan BPHTB khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Bogor Rencanakan Pembangunan Pusat Rehabilitasi Khusus PSK

    Pemkab Bogor Rencanakan Pembangunan Pusat Rehabilitasi Khusus PSK

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membangun tempat rehabilitasi khusus bagi pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Maruf, telah mengusulkan rencana tersebut kepada Bupati Bogor dengan target pembangunan selesai pada 2026. “Tahun depan (2026) kami pengennya sudah punya, karena kalau razia (sebelumnya) kami enggak punya fasilitas, kami kirim […]

  • Gugatan Warga ke Khofifah: Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Siapa?

    Gugatan Warga ke Khofifah: Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Siapa?

    • calendar_month Sen, 5 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id – Seorang warga Lamongan, Alfiyah Nimah, mengambil langkah hukum dengan menggugat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Aksi ini berawal dari harapannya agar Jatim menerapkan kebijakan serupa dengan program pengampunan tunggakan pajak yang telah dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Namun, hingga kini Alfiyah belum melihat komitmen Khofifah […]

  • purbaya

    Purbaya: Importir Pakaian Bekas Akan Didenda

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Keuangan Purbaya berencana berlakukan hukuman baru berupa denda bagi para importir pakaian bekas. Selama ini, sanksi yang ada hanya sebatas pemusnahan barang bukti dan pidana penjara, tanpa memberikan keuntungan apa pun bagi negara. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut tidak memberikan pemasukan bagi pemerintah, bahkan justru menimbulkan kerugian. “Impor barang-barang baju bekas seperti apa, […]

  • cho yong gi

    Cho Yong Gi Mahasiswa UI Jadi Tersangka Setelah Aksi May Day

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 14 orang kini berstatus tersangka akibat kericuhan dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh kemarin, pada (1/5/2025). Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Cho Yong Gi, mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Saat kejadian, padahal ia tengah bertugas sebagai tim medis. Hari ini, ketua Program Studi Ilmu Filsafat UI Ikhaputri Widiantini, mendampingi Yong […]

  • Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    Pemprov Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan ke seluruh wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku di kawasan Bandung Raya. Dedi menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah provinsi menerbitkan surat […]

  • nadiem

    Tok! Kejagung Tetapkan Nadiem Jadi Tersangka Korupsi Laptop

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) tetapkan Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebagai tersangka atas kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022. “Dari hasil pendalaman dan alat bukti yang ada, pada sore ini telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),” ungkap Kapuspen Kejagung Anang Supriatna dalam […]

expand_less