Breaking News

Pemkab Bogor Rencanakan Pembangunan Pusat Rehabilitasi Khusus PSK

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Rab, 21 Mei 2025

menalar.id,. – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membangun tempat rehabilitasi khusus bagi pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Maruf, telah mengusulkan rencana tersebut kepada Bupati Bogor dengan target pembangunan selesai pada 2026.

“Tahun depan (2026) kami pengennya sudah punya, karena kalau razia (sebelumnya) kami enggak punya fasilitas, kami kirim ke Sukabumi dan Cirebon. Nah, kalau sudah mampu kenapa enggak kami tampung sendiri,” kata Farid, Rabu (21/5/2025).

Lokasi Masih Dalam Pertimbangan

Farid mengakui bahwa pemilihan lokasi untuk pusat rehabilitasi ini masih dalam tahap pertimbangan. Beberapa opsi yang sedang dibahas antara lain Cibinong, Citeureup, dan Kemang.

“Masih rencana tapi sudah masuk ke tahapan-tahapan, sekarang lagi mempertimbangkan lokasinya yang tepat di mana,” ungkapnya.

Dukungan Penuh Untuk PSK dari DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mendukung penuh rencana pembangunan tempat rehabilitasi ini. Ia menekankan pentingnya fasilitas khusus untuk membina PSK agar tidak kembali ke aktivitas sebelumnya.

“Ketika memang harus dibina, tentu sudah disiapkan fasilitas-fasilitas supaya tidak terulang kembali,” kata Sastra.

Sebagai bentuk dukungan, Sastra menyatakan kesiapan DPRD untuk mengalokasikan anggaran guna mewujudkan proyek ini.

“Silahkan Pemerintah Daerah menyampaikan anggarannya berapa, nanti akan kita kaji kemampuan keuangan daerah kita dan kita akan fasilitasi,” tutupnya.

Latar Belakang

Selama ini, PSK yang tertangkap dalam razia di Kabupaten Bogor harus dibawa ke pusat rehabilitasi di Sukabumi atau Cirebon. Pembangunan fasilitas lokal diharapkan dapat mempermudah proses pembinaan dan mengurangi beban logistik.

Respons Masyarakat

Rencana ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung sebagai langkah progresif dalam penanganan masalah sosial, sementara yang lain masih mempertanyakan efektivitas dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Prospek Ke Depan

Jika terealisasi, pusat rehabilitasi ini akan menjadi yang pertama di Kabupaten Bogor dengan pendekatan khusus untuk PSK. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • ISIS

    Teroris ISIS Pembakar Pilot Yordania Diadili di Swedia, Sidang Bersejarah Dimulai!

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Keputusan pengadilan terhadap pria asal Swedia yang terlibat dalam kasus pembunuhan tragis oleh pilot Yordania telah dijadwalkan di Stockholm, Swedia, Kamis (31/7/2025). Sebelumnya, warga negara Swedia tersebut dituduh atas pembakaran secara hidup-hidup yang terlibat oleh kelompok teroris Negara Islam (ISIS) di Suriah. Sidang ini pun menjadi yang pertama di dunia yang mengadili individu […]

  • golkar

    Hendropriyono Klaim Tahu Dalang Demo DPR: Ulah Antek-Antek Asing

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono mengklaim bahwa ia tahu sosok yang berada di balik aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menilai ada pihak-pihak yang menunggangi aksi tersebut, meskipun ia enggan menyebut nama secara terbuka. “Karena saya tahu, saya enggak lebih pintar dari kalian. […]

  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga tempat, yaitu kantor bupati, rumah dinas bupati, dan Dinas Bina Marga Lampung Tengah.

    KPK Geledah! Bupati Lampung Tengah Korupsi PBJ Rp5,7 Miliar

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga tempat, yaitu kantor bupati, rumah dinas bupati, dan Dinas Bina Marga Lampung Tengah. Hal ini dilakukan atas kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (16/12/2025). “Dalam penggeledahan ini penyidik akan mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara, […]

  • Polisi Jepang Tangkap 3 WNI Usai Rampok Warga di Hokota

    Polisi Jepang Tangkap 3 WNI Usai Rampok Warga di Hokota

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Polisi Prefektur Ibaraki Jepang menangkap tiga warga negara Indonesia (WNI) karena berusaha merampok rumah warga. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa aksi perampokan itu terjadi pada Januari lalu. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa ketiga WNI itu ditangkap pada 30 Juni […]

  • Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 60 keluarga di Indonesia menguasai 48 persen dari total 55,9 juta hektar lahan bersertifikat dan terpetakan. Ia menyoroti kebijakan struktural di masa lalu sebagai penyebab utama ketimpangan penguasaan tanah ini. “48 persen dari 55,9 juta hektar itu dikuasai hanya […]

  • KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

    KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti aliran dana terkait kasus korupsi kuota haji 2024, pada Rabu (14/1/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hal tersebut untuk menanggapi sangkalan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Aizzudin terkait aliran dana tersebut. “Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait […]

expand_less