Ekonomi

menalar.id,. – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan rencana pemerintah membeli lahan di Mekkah guna membangun kampung haji khusus jemaah Indonesia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan memimpin proses pembelian dan pengembangan lahan tersebut. Rosan menjelaskan, pemerintah masih membahas skema pembelian, termasuk kemungkinan melibatkan BUMN atau menggunakan anggaran murni negara. Namun, […]

menalar.id,. –  Ketua Harian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Fokusmaker (Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan), Tantyo Gumulja, menekankan pentingnya transparansi laporan keuangan Danantara untuk menciptakan ekosistem ekonomi-politik yang stabil dan kondusif bagi investor. Tantyo menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI harus secara proaktif menggandeng Komisi XI dalam mengawal penerbitan laporan keuangan Danantara. “DPR harus membuktikan bukan […]

menalar.id,. – Bendahara Umum BAKORNAS Forum Komunikasi Studi Mahasiswa kekaryaan (Fokusmaker), Denny Arlando, menyampaikan dorongan tegas agar Danantara, lembaga pengelola kekayaan negara, segera menyusun dan menerbitkan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang baik (good governance). Dalam keterangannya, Denny menegaskan bahwa penerbitan laporan keuangan, baik interim maupun tahunan, […]

menalar.id,. – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keras isu rencana pemungutan pajak atas amplop kondangan, baik yang diterima secara tunai maupun melalui transfer digital. Bantahan ini muncul menanggapi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli Harbani menjelaskan bahwa […]

menalar.id,. – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan awal kerangka Perjanjian Dagang Resiprokal melalui pernyataan bersama yang dirilis Gedung Putih, pada Selasa (22/7/2025). Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan dagang kedua negara setelah melalui proses negosiasi yang intens. Gedung Putih dalam pernyataan resminya menyebutkan, Indonesia akan menghapus hampir seluruh tarif untuk produk industri dan […]

menalar.id,. – Pemerintah Indonesia memastikan tidak semua produk impor dari Amerika Serikat akan mendapatkan tarif bea masuk 0 persen. Meski mayoritas barang dari AS akan dibebaskan dari bea masuk, beberapa komoditas tertentu tetap dikenakan tarif impor. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan detail kebijakan ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/7/2025). “Dari total 11.552 […]

menalar.id,. – Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan kepentingan ekspornya melalui jalur diplomasi dagang dengan Amerika Serikat, meskipun kedua negara telah menyepakati tarif resiprokal final sebesar 19%.  Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso mengungkapkan masih terbuka ruang negosiasi untuk beberapa komoditas unggulan Indonesia. “Ada beberapa produk komoditas kita yang sangat dibutuhkan Amerika karena tidak bisa diproduksi di sana, tapi […]

menalar.id,. – BPJS Kesehatan menegaskan tidak pernah memberlakukan kebijakan yang membatasi lama hari rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap fasilitas kesehatan (faskes) yang membatasi durasi perawatan tanpa alasan medis yang jelas. Ghufron menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Pusat […]

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencapaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel, Minggu (13/7/2025). “Hari ini kami mencapai terobosan setelah 10 tahun negosiasi. Kami telah menyelesaikan kesepakatan untuk menjalin Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang pada dasarnya merupakan perjanjian […]

menalar.id,. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 60 keluarga di Indonesia menguasai 48 persen dari total 55,9 juta hektar lahan bersertifikat dan terpetakan. Ia menyoroti kebijakan struktural di masa lalu sebagai penyebab utama ketimpangan penguasaan tanah ini. “48 persen dari 55,9 juta hektar itu dikuasai hanya […]