Breaking News

Bahlil Hentikan Impor Solar, RDMP Balikpapan Perkuat Pasokan BBM

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 15 Jan 2026

menalar.id,. – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghentikan impor bahan bakar minyak jenis solar sejak awal tahun ini. Ia menyatakan Kementerian ESDM tidak lagi menerbitkan izin impor solar seiring beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan.

Bahlil menyampaikan kebijakan tersebut saat berada di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026). Ia menilai peningkatan kapasitas kilang membuat pasokan solar nasional bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri.

“Mulai tahun ini saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan kemungkinan masih ada solar impor yang masuk dalam waktu dekat. Menurutnya, pengiriman tersebut berasal dari sisa izin impor tahun sebelumnya.

“Kalau ada yang masuk bulan ini atau bulan depan, itu sisa impor 2025,” katanya.

Bahlil menegaskan pemerintah menghentikan impor solar jenis CN 48 secara penuh. Sementara itu, pemerintah masih memberi ruang impor solar CN 51 hingga paruh pertama tahun ini.

 “CN 48 sudah setop impor. CN 51 semester dua tidak kita impor lagi,” ujarnya.

Kebijakan tersebut membuka jalan bagi PT Pertamina untuk memproduksi seluruh jenis solar mulai pertengahan 2026. Bahlil menyebut perusahaan swasta nantinya hanya bisa memperoleh pasokan solar dari Pertamina.

RDMP Jadi Kilang Utama

RDMP Kilang Balikpapan menjadi penopang utama kebijakan ini. Proyek bernilai US$7,4 miliar tersebut meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Bahlil memaparkan kebutuhan solar nasional mencapai hampir 40 juta kiloliter per tahun. Program B40 menyumbang sebagian pasokan sehingga kebutuhan solar murni bisa tertutup oleh produksi nasional yang kini mencapai lebih dari 26 juta kiloliter per tahun.

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar CN 51 secara penuh mulai 2026. Menurut Bahlil, keseimbangan antara produksi dan kebutuhan menjadi kunci kebijakan tersebut.

Selain solar, pemerintah juga menekan impor bensin melalui optimalisasi RDMP Balikpapan.

“Lewat E10 dan pengembangan kilang, kita bisa mengurangi bahkan menghentikan impor bensin ke depan,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan penguatan kilang menjadi bagian dari amanat konstitusi untuk menjamin pasokan energi nasional

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela

    DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Tindakan AS terhadap Venezuela

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri bersikap tegas terhadap tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Ia menilai langkah tersebut melanggar kedaulatan negara lain dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. “Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan […]

  • BPI Danantara Rencanakan Restrukturisasi Holding BUMN

    BPI Danantara Rencanakan Restrukturisasi Holding BUMN

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkapkan rencana aksi korporasi pasca pengumuman struktur kepengurusan Sovereign Wealth Fund (SWF). Salah satu fokus utama mereka adalah melakukan penataan ulang terhadap holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah ada. Restrukturisasi Holding BUMN Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan ulang […]

  • Layanan Transjakarta Cares Dipertanyakan Usai Penumpang Tunanetra Jatuh ke Got

    Layanan Transjakarta Cares Dipertanyakan Usai Penumpang Tunanetra Jatuh ke Got

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Publik kembali dibuat geram usai sebuah rekaman seorang panyandang tunanetra yang menggunakan layanan Transjakarta Cares terjatuh ke saluran air di Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026). Berdasarkan rekaman yang tersebar, petugas Transjakarta Cares diduga menolak mendampingi penumpang tunanetra hingga mencapai titik aman. Petugas hanya memberi arahan seadanya kepada korban. Alhasil, korban terperosok ke saluran […]

  • australia

    Negara ini Sahkan UU Bebas Tolak Instruksi Bos di Luar Jam Kerja

    • calendar_month Ming, 24 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Australia kini resmi sahkan undang-undang terkait pekerjaan di luar jam kerja. Dengan begitu, pekerja di negara kanguru tersebut dapat menolak apabila mendapat instruksi bos di luar jam kerja. Hal ini diumumkan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese lewat unggahan di akun Instagramnya @albomp, Jumat (23/8/2025). “Nikmati waktu luang Anda akhir pekan ini. Mulai minggu […]

  • Intervensi Saksi Kunci Kasus Penembakan Pelajar SMK Semarang Oleh Polisi

    Intervensi Saksi Kunci Kasus Penembakan Pelajar SMK Semarang Oleh Polisi

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. –  Suasana panas menyambut persidangan kasus penembakan siswa SMK Gamma Rizkynata Oktavandy di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (1/7/2025). Aksi saling tarik menarik seorang saksi kunci berinisial V yang masih di bawah umur terjadi di gerbang pengadilan, melibatkan pengacara keluarga korban dan seorang pria tak dikenal. Zainal Petir, kuasa hukum keluarga Gamma, berusaha membawa V […]

  • Pramono Anung Siap Jalankan Sekolah Swasta Gratis Jakarta

    Pramono Anung Siap Jalankan Sekolah Swasta Gratis Jakarta

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan siap menggratiskan sekolah swasta di ibu kota. Namun, ia masih menunggu aturan dari pemerintah pusat sebelum menjalankan program tersebut. Menurut Pramono, kebijakan sekolah swasta gratis akan dijalankan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kemarin kan baru keputusan MK, […]

expand_less